Negara yang Menakutkan

1
362

BANYAK sekali sebutan negatif yang bisa dilekatkan kepada negara ini. Di Tajuk Nusantara ini kita pernah menyebut “Negara ini Keterlaluan”, karena adanya tragedi 63 anak-anak di Asmat Papua yang meninggal karena gizi buruk dan wabah campak. Negara ini amat gagah berani menempuh perjalanan berbahaya untuk mengantarkan bantuan ke Palestina atau Rohingya, tapi bantuan ke Asmat dikatakan terkendala kondisi alam.

Beberapa hari lalu kita terpaksa menyebut istilah “Negara yang Memalukan”. Istilah ini sebetulnya berasal dari Presiden Joko Widodo sendiri yang mengatakan “Memalukan kalau masih ada kasus gizi buruk. Mau ada satu orang pun, dua orang pun, tiga anak pun, harus secepatnya diselesaikan. Apalagi kalau sampai lebih dari itu,” kata Presiden.

Ini berkaitan dengan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, yang mengungkapkan adanya 37 persen dari anak balita Indonesia menderita stunting. Stunting adalah kondisi anak balita yang pertumbuhan tinggi badannya di bawah rata-rata akibat tidak tercukupinya asupan gizi dalam waktu lama. Itu berarti 9 juta anak balita yang bakal kerdil!

Kini, mungkin, kita terpaksa menyebut negara ini sebagaimana judul di atas: Negara yang menakutkan!

Bagaimana tidak khawatir tinggal di negeri ini, jika elite politiknya bermulut lancang, penuh dengan pilihan kosakata yang membuat bulu roma merinding.

Coba dengar ucapan Amien Rais, tokoh yang dulu didewa-dewakan sebagai lokomotif reformasi. Dengan entengnya, guru besar ilmu politik dan pendiri Partai Amanat Nasional ini, menggunakan diksi “pengibulan” terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo. Amien Rais mengatakan, kebiasaan presiden yang kerap membagi-bagikan sertifikat kepada masyarakat sebagai pembohongan. “Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?”, katanya dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’  di Bandung, Minggu (18/3/2018) kemarin.

Seperti hendak memberi klarifikasi kepada publik, para pendukung Amien mengatakan pernyataan mantan Ketua MPR itu adalah kritik, dan dia biasa menyampaikan kritik dengan gaya seperti itu.

Bak gayung bersambut, hujatan Amien Rais itu disambut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. “Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Ya, sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main, kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?” sergah Luhut, dengan muka geram.

Dengan pilihan kata seperti itu, seandainya kedua orang itu dipertemukan di satu forum, barangkali hanya umur tua saja yang mencegah mereka untuk tidak baku pukul.

Bisa jadi ucapan Amien Rais itu memang kritik dan dilandasi fakta. Kritik itu dikomunikasikan agar ada perbaikan kebijakan pemerintah. Tetapi, jika komunikasi menggunakan pilihan kata yang emosional, respon pun pasti bernada serupa. Itulah yang terjadi dengan reaksi Luhut Panjaitan.

Inilah kekhawatiran kita. Sebab fragmentasi bangsa ini sudah sangat friksionistik, bahkan dengan ketajaman yang melukai satu sama lain. Pemberitaan tentang berbagai tawuran di masyarakat di media massa, selalu disertai kalimat yang menjelaskan “disebabkan oleh hal sepele”. Itu menunjukkan betapa rapuhnya soliditas sosial kita.

Ada memang sejumlah upaya serius dari orang-orang yang peduli untuk merekatkan kembali soliditas sosial yang rapuh ini. Namun upaya itu selalu dirusak kembali oleh ucapan provokatif elit politik. Provokasi dibalas provokasi.

Karena perang kata melibatkan tokoh politik, yang tentu memiliki basis pendukung masing-masing, maka konfrontasi kemudian melebar menciptakan kelompok-kelompok yang saling berhadapan, baik dari kalangan masyarakat maupun partai politik. Sebab polarisasi masyarakat masih sangat ditentukan pada preferensi ketokohan.

Kebebasan berbicara dalam kerangka demokrasi semestinya tidak menihilkan etika berkomunikasi. Sebab, seperti pernah kita singgung sebelumnya, demokrasi itu buah peradaban. Penyelenggaraan seluruh aspeknya, termasuk kebebasan menyatakan pendapat, harus berada dalam koridor keadaban.

Berpolitik memang untuk meraih kekuasaan. Jangan berpolitik, kalau bukan untuk mencari kekuasaan. Kekuasaan itu harus direbut. Tak ada kekuasaan yang diberi, kecuali penguasa boneka. Segala daya dan upaya harus dikerahkan untuk merebut kekuasaan itu.

Masalahnya, tinggal cara merebutnya. Ada banyak cara. Cara kotor, cara bodoh, atau cara yang elegan. Kalau mau politik itu menghasilkan manfaat bagi bangsa, ya, pilihlah cara yang elegan. Partai politik, sejatinya, adalah alat perjuangan bangsa mencapai kemajuan di semua bidang. Bukan untuk sebaliknya. Artinya, iklim yang dikembangkan seyogianya adalah kebersamaan, bukan kebencian dan permusuhan.

Elite politik yang gemar mengumbar umpatan itu pasti tahu soal etika demokrasi. Sebab, pendidikan mereka mencukupi untuk itu. Mereka juga pasti paham, bahwa konfrontasi konyol mereka bisa memancing konfrontasi horizontal di tingkat masyarakat yang lebih massif dan panjang. Artinya, mereka dalam posisi yang sesadar-sadarnya bahwa tindakan yang mereka lakukan sangat berbahaya.

Kalau begitu, bagaimana tidak menakutkan negara ini, jika elit politiknya secara sengaja menyeret masyarakat ke kondisi bahaya.[]

1 KOMENTAR

  1. Ruhut emang kerjaannya mengacam..dulu Anies Baswedan.reklamasi pantai..pejabat kok kayak preman..rakyat dibelangmu pa Amien Rais ….kita lawan Ruhut emang ptestasinya apa…

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here