Negara yang Selalu Telat

0
214

PRESIDEN Joko Widodo pernah mengucapkan kalimat yang luar biasa. “Kita harus begerak cepat, terlambat sedikit saja kita mengantisipasi, kita akan digulung oleh sejarah,” kata Presiden di Jakarta, Januari 2017 silam.

Konteksnya waktu itu adalah mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang akan dilantik. Namun substansi ucapan Presiden itu jelas untuk semua hal. Kecepatan dan ketepatan antisipasi adalah hal mutlak untuk mempertahankan eksistensi di tengah perubahan yang amat cepat.

Tetapi, dalam penyelenggaraan negara ini, kita justru sering telat mengantisipasi perkembangan.

Demonstasi besar-besar pengemudi ojek online di depan Istana Negara 27 Maret kemarin adalah salah satu contoh. Para pengemudi ojek daring itu menuntut Pemerintah membuat kebijakan rasionalisasi tarif.

Pemerintah jelas dalam posisi serba salah. Mengatur soal tarif secara resmi, bisa bermakna secara tersirat pemerintah mengakui legalitas ojek sebagai angkutan umum. Padahal kendaraan bermotor roda dua ini tidak masuk kategori transportasi umum berdasarkan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artinya, kalau pengakuan itu diberikan, pemerintah melanggar UU LLAJ tadi.

Tetapi, tidak mengakui keberadaan ojek daring, juga repot. Sebab, jumlahnya jutaan di seluruh Indonesia. Tidak mengakui dan melarang  jenis angkutan, pasti menimbulkan banyak masalah ikutannya. Apalagi perusahaan pemilik aplikasinya sudah mengembangkan sayap bisnis ke segala arah, menerima suntikan modal dari banyak investor, serta bekerjasama dengan berbagai lembaga penyedia jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan milik pemerintah.

Untunglah dalam pertemuan antara perwakilan pengemudi dan perusahaan aplikator di Bina Graha, 28 Maret kemarin, pemerintah hanya menjadi fasilitator. Soal tarif diserahkan kepada kesepakatan kedua pihak.

Apapun, jelas pemerintah terlambat mengantisipasi perkembangan. Ojek daring ini sudah beroperasi sejak tahun 2011 dengan hadirnya Go-Jek, dan berkembang sangat cepat sejak adanya aplikasi di ponsel Android dan iOS pada awal 2015.

Mestinya, sejak awal, apalagi ketika bisnis ini tiba-tiba melesat, pemerintah sudah membaca arah perkembangan dan menyiapkan langkah antisipasi. Sulitnya lapangan kerja, cepatnya perkembangan teknologi komunikasi, semakin murah dan massifnya penggunaan gawai, tingginya mobilitas penduduk, besarnya angka produksi dan penjualan sepeda motor, makin terbatasnya lahan parkir dan sebagainya, jelas bukan fakta-fakta yang cukup dipahami secara telanjang dan parsial. Tetapi harus dilihat secara terintegrasi dengan memprediksi aneka macam kemungkinan ketika fakta-fakta itu bertemu dan saling terkait satu sama lain. Dari situ pemerintah akan bisa mengatur langkah.

Sayangnya, ketika ojek daring ini menjadi fenomena, pemerintah tak berpikir sampai ke sana. Pemerintah justru seperti menikmati itu untuk menutupi kegagalan menyediakan transportasi publik yang murah dan efektif.  Presiden justru memuji kreativitas Nadim Makarim, pendiri Go-Jek. Anak muda ini  bahkan diundang ke sidang kabinet.

Pemuda pionir seperti Nadim ini memang harus dihargai kreativitasnya. Namun, Presiden juga seharusnya bertindak dalam kerangka yang komprehensif. Mengapresiasi kreativitas anak bangsa, itu baru satu hal. Tapi ada hal lain, misalnya aspek sosial, aspek ekonomi, dan yang terpenting legalitas.

Meninjau dari legalitas saja juga tak cukup. Sebab, jika hanya itu, bisa ditafsirkan Presiden menghargai kegiatan usaha yang dilarang secara hukum –sebab menurut UU, kendaraan bermotor roda dua tidak untuk angkutan penumpang.

Sekiranya pemerintah mampu mengantisipasi sejak awal, niscaya komplikasi perkara ojek daring ini tak akan seperti sekarang. Tidak akan terjadi, misalnya, bentrokan massal antara pengemudi ojek daring dan ojek pangkalan, atau sopir taksi online dan sopir taksi konvensional, yang hampir merata ke seluruh negeri.

Sekarang urusan ojek online ini sudah lebih dari sekadar urusan legalitas usaha, tetapi juga berkait dengan banyak aspek lain. Misalnya, penentuan tarif, kuota, keamanan konsumen, dan pengemudinya sendiri. Sebab, dalam bisnis ini, pengemudi tidak berstatus sebagai tenaga kerja, melainkan menjadi mitra kerja dari perusahaan penyedia aplikasi. Dengan status itu, semua risiko berada di tangan mereka.

Kelambanan menyikapi fenomena angkutan umum berbasis aplikasi ini, baik roda empat maupun roda dua, mesti menjadi pelajaran bagi pemerintah, jika di kemudian hari tak mau menuai masalah.

Pemerintah tentunya paham cepatnya perkembangan teknologi informasi. Di situ kita hanya punya dua pilihan: Memisahkan diri dari arus perkembangan –dan itu artinya kita akan tertinggal di belakang. Atau, berselancar di atas arus –orang yang berselancar itu tidak melawan arus gelombang, namun mengendalikan diri mengikuti arus agar tak hanyut.

Kita perlu mewanti-wanti soal ini, sebab sudah berkali-kali kita kelabakan menyikapi perkembangan teknologi informasi karena lamban membaca arah dan mengatur langkah.

Lihat saja dalam kasus telepon selular. Teknologi ini sudah hadir di Indonesia sejak 1984. Penggunanya waktu itu masih terbatas, dan itu pun teregistrasi karena memakai cara pascabayar. Ketika sistem prabayar dipasarkan tahun 1997, jumlah pengguna melonjak, bahkan jadi 95 persen dari total pengguna ponsel. Belakangan ternyata kartu telepon tanpa identitas itu juga digunakan untuk kepentingan selain telekomunikasi, termasuk untuk melakukan tindak pidana. Akibatnya melalui Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, pemerintah tergopoh-gopoh mewajibkan registrasi semua kartu prabayar.

Artinya, untuk menyadari ancaman itu dan melakukan tindakan, pemerintah perlu waktu 19 tahun. Adakah kata lain menyebut fakta ini selain “sangat telat”?

Lihat lagi, soal penggunaan internet, yang sudah digunakan secara komersial di Indonesia sejak 1994. Kini, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII), ada 143 juta orang penduduk Indonesia telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 untuk berbagai keperluan seperti perbankan, e-commerce, media sosial maupun aplikasi transportasi. Salah satu dampaknya adalah tranfer informasi data pribadi ke dunia maya. Di tengah tren big data saat ini, banyak pihak mengumpulkan data dalam jumlah besar, baik untuk kepentingan pribadi, swasta atau negara. Artinya sangat terbuka peluang penyalahgunaan. Contohnya sudah ada, misalnya penyalahgunaan data 50 juta pribadi pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica untuk pemenangan Donald Trump di Amerika Serikat.

Tapi hampir seperempat abad internet beroperasi, dan kini disertai dengan ancaman penyalahgunaan data pribadi, Indonesia belum punya aturan untuk melindungi data pribadi tersebut. Bandingkan Malaysia yang sudah menerbitkan Akta 709 Perlindungan Data Peribadi sejak 10 Juni 2010. Padahal penggunaan internet komersial di sana hampir berbarengan dengan Indonesia, yakni tahun 1991.

Di Indonesia, soal UU untuk melindungi data pribadi ini, yang terjadi justru saling lempar tanggungjawab antara DPR dan pemerintah. DPR meminta pemerintah segera mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR. Tapi pemerintah mengatakan sudah namun diambil alih oleh DPR sebagai RUU inisiatif.

Apapun, pemerintah harus bergerak cepat, kalau tak mau –seperti dikatakan Presiden –digulung oleh sejarah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here