Nelayan Keluhkan Kebijakan Susi Soal Kapal Harus Berbadan Hukum

0
245

Nusantara.News, Surabaya –  Aktivitas nelayan di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan akhir-akhir ini tidak seramai biasanya. Selain karena perubahan cuaca, hal itu juga kerana kebijakan baru Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang aturan adminstrasi perizinan.

Iwan, salah seorang nelayan kepada  Nusantara.News di Surabaya, Rabu (25/1/2017), mengeluhkan tidak bisa melaut karena kesulitan mendapat izin setelah melakukan modifikasi kapal. “Saya sudah terlanjur kredit bank agar kapal bisa safety ketika melaut di cuaca seperti ini. Ternyata ada aturan baru yang justru menyulitkan nelayan kecil seperti kami,” terangnya.

Dia menyebutkan kesulitan awal adalah aturan bahwa kapal harus berbadan hukum ketika mengajukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Padahal rata-rata kepemilikan kapal nelayan di Brondong atas nama beberapa orang. “Kami kan modalnya kecil. Akhirnya patungan dengan teman-teman lainnya. Kalau dulu tidak masalah atas nama perorangan,”sebutnya.

Untuk aturan kapal mesin nelayan (KMN) di bawah 10 Gross Tonage (GT), izinnya tanggung jawab syahbandar dan dinas perhubungan setempat.  Sedangkan untuk 30 GT di tingkat provinsi. Di atas itu harus ke Jakarta. Persoalannya, pengurusan SIPI jadi incaran oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bermodus muluskan perizinan, kadang ada yang terjebak pada makelar. “Yang buat sulit, makelarnya itu terkadang orang-orang dari rukun nelayan sendiri,” ungkapnya.

Walau Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan 1.500 bantuan alat pengganti cantrang untuk KMN di bawah 10 GT, namun jumlah itu apakah cukup dan dijamin tepat sasaran, mengingat jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan mencapai 2,7 juta.

Ketua RN Blimbing Lamongan Nur Wakhit ketika dikonfirmasi terkait kesulitan ini, belum memberikan jawaban.

Susi sendiri dalam dalam pernyataannya di Jakarta mengatakan, sejak pencanangan larangan cantrang resmi diberlakukan per 1 Januari 2017 dan masa transisi hingga Juni nanti, mengakui ada kekhawatiran bantuan tidak tepat sasaran. “Laporan yang kami terima, ada beberapa bantuan diberikan hanya kepada kelompok-kelompok nelayan dekat dinas-dinas terkait. Kami tidak bisa mengawasi sendirian untuk persoalan ini,” kata Susi. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here