Nelayan Natuna Minta Tambah Kuota Penjualan Budi Daya Ikan Napoleon

0
390
Ikan Napoleon

Nusantara.news, Jakarta – Ribuan keramba ikan napoleon (Cheilinus Undulatus) hasil budidaya keramba nelayan Pulau Tiga dan Sedanau, Natuna kawasan Laut China Selatan mengalami kesulitan memasarkan hasil panennya karena terbentur oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 37/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus Undulatus). Masalahnya, amanat beleid dari Keputusan Menteri No 37/2013 tersebut menyatakan bahwa napoleon sebagai ikan yang dilindungi dengan status terbatas untuk ukuran tertentu.

Keputusan Menteri itu sendiri dibuat berdasarkan Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 757/IPH.1/HK.04.04/III/ 2013, tanggal 27 Maret 2013, hal Rekomendasi Perlindungan Untuk Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus).

Ukuran napoleon di bawah 1kg  dan yang di atas 3 kg dilindungi dan hanya boleh digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Padahal, menurut penduduk, mereka menjual hasil budidaya ikan napoleon bukan dari hasil menangkap di laut tetapi hasil budidaya di keramba-keramba mereka yang jumlahnya ribuan. Di kawasan tersebut, warga nelayan di Sedanau termasuk yang paling banyak membudidayakan ikan napoleon.

Menurut Syahbandar Sedanau Liber Putahayan, sekitar 70 persen warga di pulaunya yang tinggal di pemukiman terapung, memiliki ribuan keramba pembudidayaan ikan-ikan yang tergolong mahal, seperti napoleon dan kerapu.

Liber memaparkan, sebenarnya kelanjutan perikanan Sedanau masih baik. Hal tersebut bisa dilihat setiap bulannya kapal dari Hong Kong yang bersandar untuk mengangkut ikan dari perairan Natuna. Setidaknya, bagi nelayan di sekitar Ranai, Pulau Laut dan sekitarnya menjadikan Sendanau sebagai pusat perdagangan perikanan.

“Dulu kapal-kapal itu selalu mengangkut ikan napoleon dan krapu, karena terbentur adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, sekarang andalannya hanya kerapu,” jelas Liber.

Menurut Hanafi,salah seorang nelayan mengatakan, ikan napoleon atau yang dikenal Hump Maori head wrasse jika sudah besar harganya justru malah turun. Lagipula, di daerahnya, ikan napoleon dan kerapu bukan termasuk jenis ikan langka. Hasil budidaya mereka melimpah di keramba-keramba yang siap panen. Di kawasan tersebut, jenis ikan napoleon merupakan hasil budidaya primadona.

Ikan napoleon dari kelompok Labridae merupakan jenis ikan terbesar yang panjangnya bisa mencapai 2 meter dengan berat 190 kilogram. Jika dijual ke China, harganya berkisar US$250-US$300 per kilogram. Dari hasil penjualan ikan Napoleon inilah banyak penduduk di Pulau Sedanau yang makmur dan mampu menyekolahkan anak-anaknya ke Jawa.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tengah menjajaki potensi ekspor ikan napoleon dari Natuna dan Anambas, Kepulauan Riau, lantaran kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan ikan langka itu dengan menggunakan keramba.

Banyaknya penduduk yang membudidayakan ikan napoleon dan krapu dengan hasil panen yang melimpah memang sempat dilirik oleh  Deputi I Bidang Kedaulatan maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang mengatakan bahwa melimpahnya Napoleon merupakan potensi ekspor yang besar dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Tetapi, kebijakan ekspor tersebut harus menunggu permintaan Bupati Natuna dan Anambas.

Menurut Havas, Pemkab Natuna dan Anambas harus  berkirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan ke Kemenko Maritim sebagai teknis permintaan ekspor.

Permohonan tersebut menyatakan kesediaan untuk menaati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ekspor ikan napoleon. Salah satu ketentuan yang harus ditaati untuk ekspor ikan napoleon ialah ukuran ikan yang boleh diekspor berkisar antara 1 – 3 kg per ekor dari perolehan pembudidayaan keramba dan bukan hasil tangkapan laut.

Secara teknis, kuota tangkap dan kuota ekspor ini akan ditetapkan setelah adanya kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan akan dimasukkan dalam kuota ekspor 2017. LIPI selaku “scientific authority” akan memberikan rekomendasi jumlah kuota tangkap (benih) dan kuota ekspor ikan Napoleon di wilayah Natuna dan Anambas kepada Kementerian LHK selaku “management authority” sebagai dasar penerbitan kuota tangkap dan kuota ekspor.

“Pendataannya nanti berdasarkan berat. Misalnya, berapa kilogram. Itu lebih masuk akal. Bukan berdasarkan angka,” jelas Havas. Dia menambahkan, masih ada tindak lanjut dan penunjukkan pelabuhan untuk ekspor yang rencananya melalui Pelabuhan Sedanau dan Pelabuhan Tarempa.

Dalam kaitan ini, Kementerian LHK dan LIPI diminta menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat CITES (konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam) dengan lampiran dokumen pendukung yang diperlukan dari Bupati Natuna dan Bupati Anambas.

Nantinya, jelas Harvas, demi memperlancar ekspor ikan napoleon melalui pelabuhan laut, diminta kepada perusahaan pemilik SIKPI untuk segera mengurus perijinan kapal pengangkut ke Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait dengan penyesuaian ruang lingkup perizinan.

“Selain itu, agar kelompok nelayan membangun penangkaran sebagai tempat keramba dan pembinaannya diserahkan ke pemerintah daerah,” pungkasnya.

Saat ini, masyarakat nelayan pembudidaya ikan napoleon di kawasan Natuna mengeluhkan nasibnya dikarenakan banyak keramba ikan napoloen yang siap panen untuk ekspor tetapi terbentur dengan adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 37 Tahun 2013 yang ditandatangani Sharif C Sutardjo selaku Menteri Perikanan dan Kelautan saat itu.

Camat Bunguran Barat berharap besar agar ada peningkatan penjualan dari budi daya untuk masyarakatnya. soalnya, dengan kuota sebelumnya (3.000 ekor) tidak dapat menampung seluruh hasil budi daya masyarakat.

“Jika nanti Bu Susi melakukan kunjungan kerja ke sini, pada November 2017, akan kami utarakan hambatan tersebut,” tutur Hanafi, pembudidaya ikan napoleon dan krapu di Pulau Tiga, Natuna di kawasan Laut China Selatan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here