Neraca Perdagangan Terburuk Berpotensi Terjadi Lagi Pada 2019

0
159
Jika Presiden Jokowi tidak memiliki political will mengurangi impor, sangat boleh jadi pada 2019 akan terjadi lagi rekor baru defisit transaksi perdagangan.

Nusantara.news, Jakarta – Neraca perdagangan Indonesia 2018 mengalami defisit US$8,57 miliar dibanding tahun sebelumnya yang surplus US$11,8 miliar. Melihat getolnya impor, apakah rekor neraca perdagangan terburuk akan terulang pada 2019?

Nilai impor yang tumbuh lebih kencang dari nilai ekspor membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia 2018 tumbuh 20,15% menjadi US$188,63 miliar sementara nilai eskpor hanya tumbuh 6,65% menjadi US$180,06 miliar. Alhasil, sepanjang tahun lalu defisit perdagangan US$8,57 miliar.

Ekonom senior Faisal Basri menilai kinerja neraca perdagangan 2018 merupakan neraca perdagangan terburuk sejak Indonesia merdeka.

“Sejak merdeka, defisit perdagangan hanya 7 kali. Tahun 2018 defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah,” tweet Faisal di akun Twitter-nya, beberapa waklalu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), sedikitnya Indonesia mengalami 6 kali defisit perdagangan selama 73 tahun terakhir. Defisit perdagangan terjadi pada tahun 1945, 1975, 2012, 2013, 2014, dan 2018. Bila dilihat, defisit perdagangan tahun 2018 yang paling parah.

Perbedaan hitungan soal berapa kali neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, antara hitungan Faisal Basri dengan telaah kumparan, karena memang ada ketidaklengkapan data. Pada rentang 1945 hingga 1973, data neraca perdagangan tidak dipublikasikan setiap tahun.

Dari empat kali defisit neraca perdagangan dalam satu dekade terakhir, di pemerintahan Jokowi baru terjadi sekali ini, pada 2018, dengan angka defisit terburuk. Hal ini lebih disebabkan impor aneka komoditas begitu massif dan ini terkait dengan ambisi pemerintah membangun infrastruktur. Tak kalah massifnya impor di bidang pangan ikut memberi kontribusi rekor defisit terendah sepanjang sejarah itu.

Pemerintah sendiri tak menampik maupun membenarkan terkait defisit Neraca Perdagangan Indonesia selama tahun lalu merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun yang lalu.

Salah satu rekor tertinggi yang dilakukan Indonesia adalah impor gula. Bahkan Indonesia tercatat sebagai importir gula terbesar di dunia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tingginya impor gula disebabkan produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, khususnya industri. “Impor itu untuk industri,” ujarnya, kemarin.

Berdasarkan data yang dirilis Statista, Indonesia tercatat sebagai negara pengimpor gula terbesar. Sepanjang 2017-2018, total impor gula sebanyak 4,45 juta ton. Setelah itu diikuti Cina 4,2 juta ton dan Amerika Serikat 3,11 juta ton. Darmin menjelaskan, impor gula untuk industri diberikan berdasarkan rekomendasi Kementerian Perindustrian.

Selain produksi dalam negeri tidak mencukupi, menurut Darmin, impor dilakukan karena kualitas produksi gula nasional belum memenuhi standar industri. Terlebih, untuk kebutuhan industri makanan dan minuman, kualitas gula harus memenuhi standar International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA). Selama 2018, pemerintah menetapkan impor gula mentah untuk industri rafinasi sebesar 3,6 juta ton. Sedangkan untuk periode Januari-Mei 2019, kuota impor yang diberikan sebanyak 1,1 juta ton guna menambal kebutuhan konsumsi.

Deputi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menuturkan kebutuhan konsumsi gula sebesar 2,9 juta ton dan industri 3,2 juta ton per tahun.

“Sedangkan yang bisa diproduksi dalam negeri hanya 2,1 juta ton per tahun,” paparnya.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono, mengatakan kebutuhan gula industri cukup besar, khususnya untuk industri makanan dan minuman. Sejauh ini, produksi gula dalam negeri hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi. Untuk tahun ini, kebutuhan gula untuk industri mencapai 3,6 juta ton.

“Untuk realisasinya, kami belum tahu. Kami hanya merekomendasikan. Tahun lalu sekitar 3 juta,”tuturnya. Achmad memperkirakan, pada 2019, impor gula untuk kebutuhan industri mencapai 2,8 juta ton. Menurut dia, pemerintah berupaya menekan volume impor. Salah satunya dengan menggenjot investasi di bidang industri gula yang terintegrasi dengan kebun.

Selama ini, dia memaparkan, sudah ada tiga komitmen dari investor untuk berinvestasi di sektor ini. Hal ini diharapkan bisa mewujudkan swasembada nantinya. Tidak semua industri harus impor, tergantung jenis industrinya. Ada industri kecil dan menengah, lalu ada industri makanan dan minuman.

Ekonom senior Faisal Basri menyoroti besarnya nilai impor gula untuk kebutuhan nasional menjelang pemilihan umum. Dalam cuitannya di media sosial, Faisal menuding adanya praktik rente yang berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan. Menurut dia, pemerintah belum bisa sepenuhnya menekan defisit perdagangan apabila tidak memerangi praktik pemburuan rente dan memecat Menteri Perdagangan.

“Saya baru bisa menyampaikan seperti di Twitter. Sebaiknya diinvestigasi. Hal serupa juga terjadi pada impor garam, besi, dan juga ban,” demikian Faisal.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Rusli Abdullah, menilai ketidakakuratan data permintaan dan penawaran gula yang belum aktual menjadi penyebab impor tinggi. Hal tersebut sering terjadi pada komoditas yang melibatkan tanah sebagai produksi.

“Untuk masalah konsumsi gula, terkadang data dari kita masih belum bisa menuju pada tahap yang aktual,” menurutnya. Selain itu, beberapa faktor lainnya adalah keterbatasan lahan dan kapasitas mesin pabrik yang tidak optimal. Di Indonesia, Rusli melanjutkan, tidak semua pabrik beroperasi penuh karena kurangnya pasokan tebu. Sehingga kinerja pabrik tidak dalam kondisi full capacity. Apalagi tebu merupakan tanaman musiman.

Menurut Rusli, kalangan pengusaha enggan membangun pabrik gula.Kalau pasokan tebu diperbanyak, setahun mungkin terus produksi. Namun suplai terbatas karena petani lebih tertarik pada tanaman lain.

Selain itu, Rusli menduga ada kebocoran dalam impor gula. Besarnya kuota impor untuk industri sering bocor untuk konsumsi rumah tangga. Pasalnya, gula rafinasi yang dijual kepada industri harganya lebih rendah. Sedangkan gula yang dijual untuk konsumsi rumah tangga lebih mahal.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan secara umum tekanan neraca perdagangan lebih disebabkan oleh lonjakan harga minyak dan gas (migas), sehingga menggerus performa ekspor non-migas.

“Sepanjang Januari-November 2018, ekspor non-migas menembus USD150,1 miliar atau naik 7,5% (yoy). Angka yang cukup baik saat kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan,” demikian ungkap Erani.

Menurutnya, semua pihak tahu tekanan ekonomi dunia sangat tinggi sejak akhir 2017. Bahkan tahun lalu, selain kenaikan harga minyak dunia, ada juga peristiwa perang dagang.

Erani memaparkan dalam kaitanya dengan pengaruh harga migas dalam neraca perdagangan, sangat terekam jelas pada realisasi nilai impor. “Realisasi volume impor migas relatif sama, bahkan menurun. Tapi realisasi nominalnya cukup membengkak. Data BPS menunjukkan selama Januari-November 2018, volume impor migas turun menjadi 45,3 juta ton dari posisi 45,6 juta ton pada periode yang sama 2017. Namun, nilai impornya naik dari USD 21,7 miliar (Januari-November 2017) menjadi USD 27,8 miliar (Januari-November 2018),” ungkap Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang ini.

Dia menyatakan, kalau saja kondisi tidak seperti tahun lalu, sebetulnya neraca perdagangan akan melanjutkan surplus. Periode 2015-2017, neraca perdagangan rata-rata surplus USD9,63 miliar per tahun. Bahkan, pada 2017 surplusnya menembus USD11,8 miliar.

Dia meyakinkan, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan.

“Pekerjaan rumah ke depan adalah pendalaman sektor riil yang memiliki nilai tambah, diversifikasi komoditas, perambahan wilayah ekspor baru, dan substitusi aktivitas ekonomi yang banyak menggunakan bahan baku domestik,” demikian menurut Erani.

Hanya saja gelagat pemerintah yang belum berhasil mengendalikan impor, ditambah besarnya tuntutan industri yang ditopang keinginan besar membangun infrastruktur, sangat boleh jadi pada 2019 akan tercatat rekor baru defisit perdagangan bertambah.

Sudah saatnya pemerintah dan industri menahan diri untuk impor, terutama untuk bahan yang di dalam negeri kita sangat kaya. Seperti semen, mengapa harus impor? Toh kita punya PT Semen Indonesia Tbk yang produksinya melimpah dan banyak yang iddle gegara tidak maksimal dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur.

Termasuk besi dan baja, harusnya kebutuhan itu bisa diambil dari PT Krakatau Steel Tbk. Karena kurang diperhatikan, akibatnya kinerja keuangan keduanya tidak memuaskan.

Kuncinya, political will pemerintah yang rendah untuk memajukan korporat lokal, apalagi BUMN. Itu sebabnya perlu ada perubahan mindset untuk membuat Indonesia menang dalam persaingan. Kalau begini terus dapat dipastikan akan ada rekor baru defisit transaksi perdagangan pada 2019.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here