Netralitas TNI di Pilkada 2018 Patut Diacungi Jempol

0
86

Nusantara.news, Jakarta – Harus diakui, di antara institusi-institusi negara, TNI paling banyak mereformasi diri sejak kejatuhan Orde Baru. Di masa itu, perannya amat dominan di samping alat pertahanan, juga terlibat dalam ranah politik dan ekonomi (dwifunsgi ABRI).

Namun, seiring hadirnya reformasi pada Mei 1998, mereka bertransformasi selaras dengan lahirnya zaman baru: Supremasi Sipil. Kondisi ini kemudian mengharuskan ABRI mematut diri: mencipta tentara profesional, mengubah nama ABRI menjadi TNI, menghapus dwifungsi, serta melarang tentara yang masih aktif untuk berpolitik praktis.

Buah dari transformasi TN itu, tahun lalu Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei yang menempatkan institusi TNI di posisi pertama dari sekian banyak institusi negara yang paling dipercaya. TNI mendapat 91 persen kepercayaan publik, ini lebih tinggi dari KPK yang mendapat 85 persen. Hal yang sama, hasil riset lembaga Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyatakan kepercayaan publik pada militer meningkat. Ada tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya publik percaya pada netralitas TNI pada politik.

Bandingkan dengan yang lain: Polri terus sibuk membela diri dari belitan persepsi buruk dan kini kecenderungannya malah terseret dalam pusaran ‘dwifungsi polisi’. Sementara para penegak hukum seperti MK, MA, jaksa, kerap jatuh bangun momoles citra di tengah aparatnya tertangkap kasus suap yang menghebohkan publik. Jangan ditanya parlemen, lembaga ini tak pernah beringsut dari kubangan noda. Bahkan, DPR periode 2014 – 2019 bisa dikatakan terburuk sepanjang sejarah: ditilik dari produktivitas, tingkat kehadiran, jumlah kasus korupsi, dan kualitas wacana.

Soal netralitas, keteguhan TNI memang patut diacungi jempol, utamanya sepanjang rangkaian Pilkada Serentak 2018. Relatif tak ditemukan manuver anggota ataupun pernyataan politis yang menunjukkan indikasi keberpihakan pada salah satu kandidat dan partai pengusung. Bahkan, penegasan netralitas TNI juga ditunjukkan dengan memutasi pejabat TNI di Sumatera Utara (Sumut) yang memiliki hubungan dekat dengan cagub Sumut Edy Rahmayadi yang mantan Pangkostrad itu.

Bagi TNI, netralitas dalam politik telah menjadi komitmen sejak pilkada dan pemilu di era reformasi berlangsung. Beberapa panglima TNI seperti Moeldoko, Gatot Nurmantyo, hingga Hadi Tjahjanto, sering mengingatkan agar tenatra tak menceburkan diri ke dalam politik praktis ataupun mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi. Tak hanya itu, TNI juga membentuk tim pengawas dari badan intelijen internal. Tim dibentuk untuk memonitor prajurit di lapangan agar tidak terlibat politik praktis.

“Itu adalah wujud dari keseriusan kami dalam rangka menjaga netralitas TNI,” ujar Kasad TNI Jenderal Mulyono di Markas Besar TNI AD, Senin, 15 Januari 2018 lalu.

Teranyar, TNI juga segera merespons presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang sempat mengatakan ada oknum di TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral pada Pilkada 2018. “Sikap TNI jelas, TNI netral, kalau ada yang melanggar tentu akan ada tindakan tegas tapi kita perlu data. Tentu akan ditindakalanjuti,” ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Senin (25/6/2018).

Kepada masyarakat Indonesia, tambah Sabrar, apabila melihat ada prajurit TNI yang tidak netral di dalam Pilkada Serentak 2018, maka dapat melaporkannya ke PPID Puspen TNI. Saluran yang dapat digunakan pelapor, yakni melalui nomor telepon 021-84596939 atau melalui email di permintaaninformasi@gmail.com.

Ujian Netralitas TNI dan Polri

Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri memang tidak boleh berpolitik. Tugas TNI dan Polri di dalam negara demokrasi adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak difungsikan untuk berpolitik. Penegasan tentang larangan anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik diatur secara jelas dalam UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 39 Ayat 2 UU TNI menyebutkan bahwa “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.” Sedangkan dalam UU Polri Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”

Penegasan tentang larangan untuk berpolitik di dalam UU Polri dan UU TNI sesungguhnya mensyaratkan kepada para anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik dalam ruang publik sebelum mereka mengundurkan diri. Dengan kata lain, sepanjang mereka masih aktif menjadi anggota TNI dan Polri maka seharusnya mereka tidak boleh melakukan kampanye politik, deklarasi politik, pemasangan atribut politik seperti baliho dan langkah-langkah politik lainnya.

Jaga Netralitas Jelang Pilkada-Pilpres, TNI-Polri Beri Arahan Seluruh Anggota

Pun begitu, keraguan publik terhadap netralitas justru dialamatkan kepada Polri. Pasalnya, selain dipicu oleh pengangkatan jenderal akif polisi yaitu Komisaris Jenderal Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, juga adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam politik pilkada.

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut, laporan terkait ketidaknetralan anggota Polri bermunculan jelang hari pencoblosan Pilkada 2018. Padahal sudah ada pejabat Polri (Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Hasanuddin) yang dicopot karena diduga membantu pemenangan pasangan calon kepala daerah. Latar belakang pencopotan ini terkait dugaan keterlibatannya membantu kampanye Irjen (Purn) Murad Ismail sebagai Calon Gubernur di Pilkada Maluku.

IPW juga mencatat, pada 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumut melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya.

Selain di Tapanuli, IPW juga mencatat, pelanggaran yang sama terjadi di Kepulauan Riau (Kepri). Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018.

Pengangkatan Iriwan sebagai Pj Gubernur Jabar pun menunai polemik. Selain dianggap melanggar beberapa aturan yang melarang polisi aktif menjabat jabatan sipil, penunjukan jenderal polisi aktif menempati jabatan sipil dianggap mengkhianati amanat Reformasi 1998 soal pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri).

Tak heran, penunjukan jenderal Iriawan oleh Mendagri yang notabene politisi PDIP mengundang berbagai pertanyaan bernuansa negativie thinking: Mengapa harus seorang komisaris jenderal (komjen) polisi dari luar kemendagri yang ditunjuk? Mengapa begitu ‘ngotot’ harus Iriawan? Sinyalemen adanya agenda politik tersembunyi pun muncul. Terlebih, salah satu kandidat wakil gubernur Jawa Barat berlatar belakang seorang polisi (Anton Charliyan) dan kabarnya teman satu angkatan dengan Iriawan.

Berbeda dengan Kapolri yang belum bereaksi soal potensi dwifungsi ini, Panglima TNI justru langsung menegaskan, TNI akan berpegang pada konstitusi. Hadi mengatakan, TNI tak akan goyah, sekalipun musim politik akan dipenuhi oleh hujan intrik dan arus godaan yang dapat menggoyang netralitas mereka.

“Saya tetap pada pendirian sesuai dengan konstitusi TNI. Sesuai dengan UU Nomor 34/2004 bahwa di situ juga dijabarkan diatur TNI harus netral. Jadi netralitas yang saya pegang,” tambah dia.

Kerelaan TNI kembali ke barak dan meninggalkan gelanggang politik praktis, sesungguhnya merupakan pengorbanan tentara yang amat besar jika melihat akar historis sejak kelahirannya hingga perang kemerdekaan, juga jejak dominan TNI di masa orde baru. Jasa dan saham politik tentara turut mewarnai republik ini.

Amat mudah bagi tentara jika harus kembali merebut arena politik dari sipil, terlebih dengan infrastruktur dan kemampuan TNI yang mumpuni. Namun, TNI tak melakukan itu dan lebih memilih taat pada konstitusi: berada dalam supremasi sipil, menjadi tentara profesional, meninggalkan dwifungsi, dan menjaga netralitas dalam politik. Komitmen itu, sejauh ini, sejalan antara kata dengan tindakan di lapangan.

Namun, kini sejumlah pihak mulai menyoroti gejala bahwa apa yang sudah dibuang TNI, yaitu dwifungsi, hendak diambil polisi. Benarkah? Biarkan waktu yang menjawabnya. Begitu pun soal netralitas polri, publik perlu diyakinkan tidak semata-mata lewat pernyataan di media, tetapi juga dengan tindakan nyata di lapangan dan sanksi tegas bagi oknum yang melanggar.

Sekali lagi, kita perlu mengacungi jempol untuk TNI yang dipandang berhasil dalam mereformasi dirinya, utamanya dalam hal netralitas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here