Ngotot PT 20%: Pemerintah Paranoid Atau Berniat Otoriter?

0
98

Nusantara.news, Jakarta –  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika DPR tidak mengakomodir presidential threshold 20 persen. Apa urgensinya presidential threshold 20 persen? Bukankah angka 20 persen tidak signifikan untuk menahan apabila presiden digoyang? Lagi pula apa hubungan presidential threshold 20 persen dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial? Kengototan pemerintah mempertahankan presidential threshold 20 persen justru menimbulkan kecurigaan pemerintah saat ini dihinggapi rasa takut digoyang (paraniod) atau berniat otoriter.

Dilema Ambang Batas

Tentang presidential threshold 20 persen sekarang ini jadi perdebatan di DPR. Sebanyak tujuh dari 10 fraksi di bersikap memilih nol persen untuk presidential threshold. Tujuh fraksi itu adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PPP dan Fraksi Hanura.

Sementara tiga fraksi lain menginginkan 20 persen atau tidak nol persen. Ketiga fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi PDIP dan Fraksi Nasdem.

Sikap tiga fraksi ini sama dengan sikap pemerintah yang merancang RUU Pemilu, yang dari awal menginginkan presidential threshold 20 persen dari tolal kursi di DPR atau 25 persen dari total suara sah.

Alasan yang dikemukakan 7 fraksi mengajukan presidential thresholad nol persen adalah logika dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak.

Dengan pemilu serentak, maka memang tidak ada yang bisa dijadikan pegangan terkait presidential threshold. Kondisinya beda dengan pemilu presiden sebelumnya, di mana pemilu DPR dilakukan lebih awal.

Karena pemilu DPR dilakukan lebih awal maka presidential threshold mudah ditentukan, yakni cukup dengan menjumlahkan perolehan kursi atau suara suatu partai tertentu atau gabungan partai tertentu sehingga memenuhi threshold yang disepakati.

Ketika pemilu dilakukan serentak situasinya berubah. Sebagai alternatif bisa saja presidential threshold ditentukan berdasarkan hasil perolehan kursi atau suara partai politik pada pemilu sebelumnya.

Tetapi ini berisiko karena perolehan suara partai politik tidak selalu sama dari satu pemilu ke pemilu lainnya.

Jika misalnya presidential threshold ditentukan 20 persen. Suara itu misalnya diperoleh dari gabungan kursi sejumlah partai pada pemilu sebelumnya.

Kalau perolehan suara partai-partai tersebut meningkat tidak ada masalah. Kalau turun, dan tidak memenuhi threshold yang sudah ditentukan, maka calon presiden yang diajukan otomatis gugur karena tidak memenuhi syarat.

Ini memang dilematis, karena itu pemilu serentak kemudian diasumsikan tidak lagi mengenal threshold dan presidential threshold menjadi nol persen.

Tak Bermanfaat

Sebenarnya apa urgensi presidential threshold? Mengapa pemerintah ngotot mempertahankan presidential threshold 20 persen dari total kursi DPR atau 25 persen total suara?

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah karena, pembangunan politik negara harus konsisten menuju pada penyederhanaan.

“Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kita ingin kalau yang dulu sudah 20 persen, masak kita mau kembali ke nol,” kata Presiden Jokowi Semarang, Sabtu (17/6/2017).

Dengan menerapkan ambang batas secara konsisten, menurut Presiden Jokowi akan terjadi penyederhanaan, baik parpolnya maupun pemilunya.

Penjelasan yang lebih ilmiah dikemukakan pengamat politik Prof Nazaruddin Sjamsuddin dalam tulisannya berjudul “Kebijakan Multipartai Sederhana Dalam Undang-Undang Pemilu”.

Menurutnya presidential threshold  menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan didalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif.

Namun pandangan ini ditampik oleh peneliti LIPI Prof Syamsudin Harris. Menurutnya, sistem presidensial yang dianut UUD 1945 merupakan sistem presidensial murni, sehingga presiden tidak dapat dijatuhkan begitu saja oleh partai politik yang duduk di parlemen (DPR), meskipun partai politik itu mempunyai kursi mayoritas di DPR.

Menurut Syamsudin Harris, secara teoritis, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen  dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda.

Dengan demikian, sistem presidensial akan tetap efektif dan kuat dalam pemerintahan, meskipun pemilu serentak dilaksanakan tanpa harus ada persyaratan tertentu seperti presidential threshold bagi partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden. UUD 1945 itu sendiri yang menyatakan bahwa sistem presidensial yang dianut berbeda dengan negara-negara lain yang mempunyai posisi yang kuat seorang presiden dalam menjalankan pemerintahannya.

“Atas dasar itu, maka presidential threshold tidak diperlukan. Apalagi, amanat konstitusi itu mengandung makna bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi pemerintahan bukan dari partai melainkan langsung dari rakyat.  Partai politik hanya berperan sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi, dan tidak akan mengurangi makna kedaulatan rakyat,” kata Prof Syamsudin Harris.

Itu dari segi legitimasi. Dari segi kewenangan, seluruh kewenangan presiden sebagaimana diatur dalam sistem presidensial juga tidak ada kaitannya presidential threshold. Presiden, selain sebagai kepala pemerintahan juga kepala negara. Presiden tetap memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri itu sendiri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden, bukan kepada kekuasaan legislatif. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen, karena tidak dipilih oleh parlemen.

Presiden memang bisa digoyang oleh parlemen apabila melanggar konstitusi. Dalam hal ini, basis suara sebesar 20 persen kursi di DPR tidak signifikan untuk menahan. Jangankan koalisi yang menguasai 20 persen kursi, koalisi yang menguasai lebih lebih 50 persen kursi di DPR saja adakalanya mengalami perubahan, sehingga tidak juga menjamin stabilitas pemerintahan.

Ini sekaligus membuktikanb bahwa penguatan sistem presidensial tidak ditentukan oleh basis kursi di DPR yang dijadikan sebagai alasan presidential threshold 20 persen. Oleh sebab itu, tidak ada urgensinya mempertahankan presidential threshold 20 persen.

Bersikeras mempertahankan presidential threshod sebesar 20 persen, malah membuka kecurigaan bahwa partai-partai besar yang merasa memiliki potensi memenangi pilpres 2019 nanti, mulai dihinggapi rasa takut (paranoid) atau malah menyimpan niat tidak baik, yakni ingin menggenggam penuh kekuasaan sehingga bisa menjalankan pemerintah secara otoriter.

Kita setuju dengan penguatan sistem presidensial. Tetapi bukan dengan menetapkan presidential threshold sebesar 20 persen yang tidak signifikan itu, melainkan dengan cara lain.

Cara lain itu, misalnya mengatur mekanisme baru pencalonan presiden yang memaksa presiden terpilih kelak dekat dengan rakyat, sekaligus menutup peluangnya untuk bertindak otoriter.

Dekat dengan rakyat menjadi kata kunci dalam hal ini. Karena dekat dengan rakyat maka presiden terpilih dengan sendirinya memperkuat sistem presidensial. Upaya partai di parlemen menggoyang presiden  akan berhadapan dengan rakyat.

Seperti apa mekanismenya pencalonan presiden yang bisa memaksa presiden terpilih dekat dengan rakyat?

Inilah yang perlu dirumuskan dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas dengan sisa waktu yang masih tersedia sampai KPU memulai tahapan pemilu mulai Oktober 2017 mendatang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here