Nicke Widyawati dan Mission Impossible Pertamina

0
530
Akhirnya Kementerian BUMN menetapkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan pendahulunya Elia Massa Manik.

Nusantara.news, Jakarta – Setelah terkatung-katung selama 4 bulan, akhirnya Kementeri Badan Usaha Milik Negara mengangkat Plt Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama definitif menggantikan dirut sebelumnya Elia Massa Manik.

Pengangkatan Nicke dilakukan pagi ini, oleh Deputi Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.

Pengangkatan Nicke juga disaksikan oleh komisaris dan direksi Pertamina yang hadir ke Kementerian BUMN. ajaran komisaris sudah datang ke BUMN sejak pagi ini. Di antaranya ada Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Alex Lei, dan Komisaris Utama Tanri Abeng.

Keduanya mengenakan kemeja batik. Hadir juga Sekjen ESDM Ego Syahrial, dan jajaran direksi Pertamina seperti Nicke Widyawati dan Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam.

Rapat di lantai 6 Kementerian BUMN dipimpin oleh Deputi Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. Hadir juga Head of Country BP, Dharmawan Samsu.

Perombakan Direksi Pertamina yang baru berdasar rapat umum pemegang saham (RUPS) hari ini, yang ditetapkan Berdasarkan KEPUTUSAN RUPS SK 232/MBU/08/2018 tentang Pengalihan Tugas, Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Komposisi jajaran Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) hasil RUPS tanggal 29 Agustus 2018.

Tentu saja eksistensi tim Nicke dan kawan-kawan kali ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada. Apalagi Pertamina dihadapkan pada persoalan subsidi bahan bakar minyak, terutama premium dan solar yang tidak boleh dinaikkan meski harga minyak dunia terus membubung dan rupiah makin terdepresiasi.

Nicke mengungkapkan komitmen utamanya sebagai Dirut baru adalah mendorong kemandirian energi nasional “Target besarnya cukup satu saja, bagaimana peran Pertamina untuk mendorong menciptakan kemandirian energi nasional, itu kalau dijabarkan banyak,” ungkapnya seusai RUPS.

Nicke mengatakan ada dua hal yang menjadi komitmennya. Pertama,peningkatan produksi hulu dan penyerapan domestik ditambah supaya impor BBM turun.

Kedua, pembangunan kilang, baik kilang baru maupun menambah kapasitas kilang yang sudah ada. Ini lanjutnya, berujung juga untuk mengurangi impor dari produk kilang dan BBM

“Saat ini kita ada 4 yang RDMP (refinery development master plan expansion) dan ada 2 yang baru. Nanti kan kita ada prioritasnya, tahun ini yang siap kita tingkatkan Balikpapan, itu ada detailnya,” jelasnya.

Menurutnya, inti dari kebijakan itu guna meningkatkan peran Pertamina dalam mencapai kemandirian energi nasional. “Selama ini kan kita di sisi hulu (crude) masih impor, di sisi product juga, itu pesannya,” Nicke menambahkan.

Ditolak karyawan

Tentu saja siapapun yang ditugasi di jajaran direksi Pertamina bukanlah pekerjaan yang mudah. Penuh tantangan, penugasan, gosip, intrik, dan bahkan tak kurang hujatan.

Benar saja, tantangan itu justru datang dari karyawan Pertamina, seperti Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) sebagai salah satu stakeholder yang ikut serta merintis, membangun dan membesarkan Pertamina, tidak henti-hentinya menyarankan kepada Presiden Jokowi agar jangan sampai salah memilih.

“Karena keputusan Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Dirut Pertamina tetap berada di tangan Presiden Jokowi, adalah kewajiban dan tanggung jawab moral kami selaku organisasi pensiunan Pertamina untuk menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak lagi keliru memutuskan untuk jabatan Dirut Pertamina tersebut” kata Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat beberapa hari lalu.

Berdasarkan informasi yang ia terima, terdapat beberapa nama untuk yang digadang-gadangkan untuk didapuk menjadi Dirut Pertamina. Diantaranya terdapat nama Nicke Widyawati, mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina dan mantan Dirut Pertamina Energy Limited (Petral) Hanung Budya Yuktianta.

“Kedua nama tersebut jadi nominasi untuk jabatan Dirut Pertamina dan salah satunya yang terpilih misalnya, sangat kami sesalkan” ucap Binsar Effendi.

Menurut Binsar, sosok Nicke bukanlah ahlinya di bidang minyak dan gas bumi (migas). Menempatkan pemimpin yang bukan ahlinya, maka pencapaian pembangunannya dipastikan nol.

Sedangkan alasan eSPeKaPe menolah Hanung lantaran ia sebagai mantan Dirut Petral yang telah menjadi pengetahuan publik bahwa Petral dikenal sebagai ‘sarang penyamun permainan mafia migas’.

“Bahkan dalam kasus dugaan korupsi pembayaran jasa transportasi dan handling bahan bakar minyak (BBM) fiktif oleh Pertamina Pemasaran dan Niaga kepada PT Ratu Energy Indonesia tahun anggaran 2010-2014 dimana Hanung selaku penandatangan kontrak dengan kapasitas sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung karena adanya kerugian keuangan negara senilai Rp 50 miliar,” pungkas Binsar.

Tak hanya eSPeKaPe, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diketuai Arie Gumilar juga menolak pengangkatan Nicke Widyawati dan Direktur SDM Koeswiranto Kushartanto. Alasannya karena kedua direksi ini berasal dari luar Pertamina.

“Penunjukkan direksi  yang sarat kepentingan politik dan tidak mengedepankan kepentingan Pertamina sebagai perusahaan strategis bidang migas yang menguasai hajat hidup orang banyak,” demikian pernyataan resmi Arie.

FSPPB juga mengeluarkan tiga tuntutan kepada Pemerintah Jokowi. Pertama, pemerintah tidak mencampuradukan kepentingan politik dalam pengelolaan BUMN.

Kedua, meninjau kembali penunjukkan Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina dan Koeswiranto Kushartanto sebagai Direktur SDM Pertamina.

Ketiga, memilih direksi Pertamina dari kalangan profesional yang paham bisnis Pertamina dan kuat menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dunia migas serta mampu berkomunikasi baik dengan pekerja maupun menjadikan pekerja sebagai stakeholder utama.

“Dan tentunya kami tidak akan diam membiarkan Pertamina menuju kehancuran. Bila dipandang perlu kami akan melakukan aksi industrial mogok kerja,” tegas Arie.

Tentu saja move dari eSPeKaPe dan FSPPB Pertamina menjadi sebuah catatan tersendiri bagi tim direksi yang dipimpin Nicke dan kawan-kawan. Setidaknya kekhawatiran karyawan cukup beralasan, di tengah tekanan situasi yang demikian kuat diperlukan direksi yang tangguh, berani, profesional, transparan sekaligus berintegritas. Kalau kapasitas biasa-biasa saja, pasti tergilas zaman.

Mission impossible

Masih segar dalam ingatan ketika Presiden Jokowi dalam kampanyenya menyatakan akan membuat Pertamina bisa mengalahkan Petronas. Namun belakangan nasib Pertamina seperti diujung tanduk karena demi ‘mengamankan’ Jokowi pada Pilpres 2019.

Pada masa awal Presiden Jokowi berkuasa, terlihat jelas memang upaya-upaya untuk membuat PT Pertamina (Persero) berjaya. Lewat Dirutnya Dwi Soetjipto, Pertamina direstrukturisasi, digenjot omzetnya dan dimaksimalkan inovasinya, Petral dibubarkan diganti dengan Integrated Supply Chain (ISC).

Alhasil, pada 2016 laba bersih Pertamina melonjak dari Rp18 triliun menjadi Rp42 triliun. Sampai di sini tampaknya janji kampanye Jokowi terealisasi. Tapi, tunggu dulu, karena Jokowi masih akan memimpin hingga 2019. Sehingga masih ada tantangan kedua, yakni kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Pada 2016 harga minyak dunia masih di level US$50, bahkan sempat anjlog ke level US$30 per barel. Masih di bawah asumsi APBN saat itu yakni US$45 per barel. Tapi kiini, seiring gejolak di Timur Tengah, asumsi APBN 2018 dinaikkan hanya US$48 per barel, sedangkan realiasi harga minyak dunia sempat menembus level US$79 per barel.

Pada 2016, rupiah berada di kisaran Rp13.600, bahkan sempat di bawah Rp13.000. Masih di bawah asumsi rupiah di APBN 2016 sebesar Rp13.800 per dolar AS. Namun hari ini, asumsi rupiah di APBN 2018 ditetapkan pada level Rp13.400, padahal realisasinya rupiah sempat terkoreksi hingga ke level Rp14.684 per dolar AS.

Dalam situasi seperti ini, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi baik solar maupun premium. Bahkan lewat Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Presiden juga telah menetapkan harga BBM. Termasuk premium ditetapkan Rp6.550 dan solar Rp5.150 per liter.

Dengan kurs Rp13.362 per dolar AS saja, seharusnya harga premium dijual di harga Rp8.954/liter, sementara solar Rp9.088 per liter. Dengan situsi ini, maka Pertamina harus menalangi Rp2.404 untuk premium dan Rp3.938 per liter untuk solar. Bagaiman dengan kurs rupiah Rp14.500 dan harga minyak dunia di level US$75 per barel?

Tentu saja beban subsidi Pertamina untuk ‘mengamankan’ mission impossible Pilpres 2019 terus melambung. Biasanya kekurangan ini dibayar oleh pemerintah melalui skema carry over (dibayarkan di belakang), namun karena kas APBN juga terbatas, maka pembayaran itu ditangguhkan. Artinya, Pertaminalah yang jadi tumbal mission impossible Sang Presiden tersebut.

Kalau melihat fokus target Nicke memacu proyek-proyek kilang, sepertinya agak optimistis baik. Mengingat bisnis hulu sudah didorong, midstream jadi target, hilir tinggal mengikuti nantinya.

Kalau pembangunan -kilangkilang berhasil, maka otomatis impor minyak akan berkurang, rupiah juga akan menguat, harga jual BBM lebih kompetitif, aktivitas pengeboran meningkat sehingga penerimaan Pertamina meningkat, produksi di hulu pun naik, maka semakin kuatlah perseroan.

Akankah Pertamina di bawah nahkoda Nicke Widyawati mampu bertahan menghadapi tekanan global, karyawan, bahkan dari Presiden mewanti-wanti agar Pertamina mengurangi importasi menyak mentah?

Atau justru Nicke yang akan berhasil membuat Pertamina menjadi aset yang membanggakan? Kita ikuti saja dramanya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here