Nilai Ekonomi 13.466 Pulau Milik Indonesia Mencapai 7.200 Triliuan Per Tahun

0
81

Nusantara.news, Surabaya – Potensi ekonomi 13.466 pulau milik Indonesia mencapai 60.578.651.400 dolar AS atau sekitar Rp7.200 triliun per tahun. Perkiraan ini dikemukakan aktifis lingkungan, Irwan di Surabaya, Rabu (25/1/2017) pagi. Potensi itu berasal sektor perikanan, wisata bahari, minyak bumi dan transportasi laut dan lain sebagainya.

“Karena itu, adalah sangat aneh jika Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mewacanakan memberikan pengelolaan pulau pulau kecil terluar kepada pihak asing. Aneh, karena jika asing diberikan hak mengelola, maka sumber daya ekonomi yang bisa diambil dari pulau-pulau itu menjadi hilang,” kata Irwan.

Saat ini, pulau pulau itu memang tidak terawat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tahun 2011 bahkan menunjukkan sebanyak 28 pulau kecil sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam akibat penambangan pasir secara ilegal dan abrasi pantai.

Pulau pulau itu mungkin juga tidak produktif. Namun hal itu tidak lalu dibiarkan dikelola oleh asing. “Jika ingin membuat pulau pulau itu produktif secara ekonomi, maka  pemerintah harus membuat prioritas tersendiri. Pemerintah perlu menggeser sebagian prioritas kebijakan ke wilayah perairan seluas 3.257.483 km persegi.

Kalau pulau pulau kecil terluar itu disewakan dan dikelola kepada pihak asing, diyakini akan memperparah keadaan karena kekayaan alam pulau-pulau kecil terluar yang melimpah baik hayati, flora dan fauna termasuk energi dan mineral itu, akan disedot untuk keuntungan asing itu sendiri. Diduga kuat kekayaan pulau pulau itu pula yang membuat pihak asing berminat mengelola pulau pulau itu.

“Pemerintah juga harus introsepeksi bahwa belum ada upaya memberdayakan potensi alam serta masyarakat pesisir atau yang tinggal di pulau-pulau kecil terluar, termasuk Pulau Sapeken di Sumenep  Jawa Timur,” kata Irwan.

Irwan berharap pemberdayaan pulau kecil terluar dan masyarakatnya perlu segera diseriusi. Dirinya menyebut banyak potensi sumber daya alam dan juga masyarakat yang memerlukan sentuhan pemerintah. Dia mencontohkan, di daerahnya banyak sarjana yang harus merantau ke luar pulau bahkan ke luar negeri lantaran di daerahnya tidak tersedia lapangan kerja memadai.

“Infrastruktur termasuk listrik juga terbatas, di daerah saya hanya ada satu diesel untuk dua kecamatan, dan itu nyalanya kalau malam saja,” katanya.

Ditambahkan, kekayaan alam termasuk tangkapan ikan berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya, jika pemerintah menyediakan pendingin atau coolstorage serta pasokan listrik yang cukup akan meningkatkan tangkapan ikan. Karena tidak ada sarana itu, ikan hasil tangkapan tidak bisa menginap, harus segera dijual, kalau menginap harganya akan jatuh. Itu yang sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jatim,” tambahnya.

Irwan mendukung pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengatakan, untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) warga negara asing (WNA) atau badan hukum asing tidak boleh memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia, termasuk tidaik boleh memiliki pulau manapun, sesuai amanat UU No 5/1980 tentang Pokok Agraria. Guna mengantisipasi ancaman jatuhnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar ke pihak asing, Susi mengatakan mendaftarkan pulau pulau itu agar tercatat zebagai aset negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here