NKRI Bukan Harga Mati!

2
435

SLOGAN “NKRI Harga Mati” sangat populer beberapa tahun terakhir. Dahsyat, memang. Dan, slogan ini sangat perlu. Sebab, semakin meluas pemahaman slogan itu, diharapkan semakin kuat pula semangat mempertahankan negara. Negara ini, yang tak pernah lepas dari incaran aneka bentuk kolonialisasi asing, akan roboh seketika, kalau semangat mempertahankannya lemah atau sirna.

Harga mati itu adalah pertaruhan terakhir. Tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada ruang setapak pun untuk surut. Nuansa pilihannya sama seperti semboyan “Merdeka atau Mati”. Makna dasarnya sangat eksistensialistik.

Tetapi, benarkah NKRI itu harga mati? Bisa iya, bisa pula tidak. Iya, karena memang negara kesatuan adalah bentuk negara terbaik yang sudah jadi kesepakatan bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Tetapi, pilihan bentuk negara adalah sebuah pilihan politik. Pilihan politik sangat ditentukan dimensi ruang dan waktu sesuai realitas yang ada.

Dulu, sesuai realitas yang ada waktu itu, Indonesia pernah berbentuk negara serikat, yang disebut Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia berbentuk negara serikat sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Presidennya tetap Sukarno, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri.

Republik Indonesia sendiri tetap ada. Karena Sukarno sudah menjadi Presiden RIS, maka RI dipimpin oleh pelaksana tugas (acting) presiden, Mr Asaat Datuk Mudo.

RIS adalah bentuk negara hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 23 Agustus-2 November 1949, antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg). BFO ini adalah komite bentukan Belanda yang beranggotakan 15 kepala negara bagian otonom. Kesepakatan perjanjian ditangatangani pada 2 November 1949. Penandatangan dari Indonesia adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Belanda diwakili Menlu J.H. van Maarseveen, dan BFO oleh Sultan Hamid II, Raja Pontianak yang merancang lambang Garuda Pancasila.

Tapi, hasil KMB ini ditolak oleh banyak daerah. Terjadi gejolak di hampir seantero Indonesia. Salah satu yang gencar menolak adalah Moh. Natsir. Pemimpin Masjumi ini tak bersedia ditunjuk sebagai menteri penerangan RIS. Dialah yang aktif melobi para pemimpin daerah dan tokoh-tokoh fraksi di parlemen RIS, sehingga lahirlah Mosi Integral yang meminta Indonesia kembali ke negara kesatuan. Mosi Natsir disetujui parlemen. Sejak itu, Indonesia menjadi NKRI.

Artinya, itu adalah keputusan politik. Keputusan politik untuk memilih bentuk negara: Serikat atau kesatuan. Keputusan politik itu tentu saja berpijak pada realitas sosiologis dan politik di masa itu.

Tetapi, realitas sosial politik itu sesuatu yang dinamis. Hari ini belum tentu sama dengan esok. Pertanyaannya, bagaimana jika satu saat, realitas sosial politik Indonesia berubah sehingga ada kebutuhan baru untuk mengkaji ulang bentuk negara? Apakah tetap akan jadi harga mati?

Walaupun bentuk negara kesatuan sudah jadi pilihan, tetapi wacana soal bentuk negara tidak pernah berhenti. Amien Rais, di awal reformasi, pernah menggagas federalisme untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu dalam diskusi-diskusi terbatas isu ini juga sering dibicarakan, hanya saja gaungnya tidak sebesar Amien Rais yang waktu itu menjadi tokoh sentral opini reformasi.

Sebagai ilmuwan politik, Amien jelas tak sembarang bicara. Tentu dia punya dasar keilmuan dan emperis yang kuat. Apalagi faktanya, hampir semua negara besar di dunia berbentuk federasi. Urgensinya menurut Amien adalah untuk menjembatani pembangunan daerah yang tertinggal di masa sentralisasi kekuasaan Orde Baru. Gagasan Amien itu ditentang banyak kalangan.

Tapi, belakangan dirancang desentralisasi daerah dalam istilah otonomi yang prakteknya mendekati federalisme. Daerah punya kewenangan penuh, kecuali urusan luar negeri, peradilan, keuangan, pertahanan keamanan dan agama. Bidang kewenangan pemerintah pusat itu tak ada ubahnya dengan kewenangan pemerintah federal di Amerika Serikat. Bedanya hanya satu, yakni kewenangan bidang agama, karena memang negara Amerika tidak mengatur soal agama.

Apalagi otonomi khusus Papua dan Aceh, yang takarannya melebihi dosis umum otonomi daerah lain.

Papua misalnya berhak dapat 70% dari hasil migas, dan 80% dari hasil hutan dan perikanan. Aceh punya sistem hukum, pengadilan dan pendidikan sendiri. Badan legislatifnya juga berbeda, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Bukan DPRD seperti daerah lain. Aceh pun punya lambang dan bendera sendiri, yakni bendera yang sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dulu memberontak. Lambang dan bendera itu disahkan melalui Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada 25 Maret 2013.

Padahal bendera, dari sisi apa pun, adalah simbol kedaulatan. Bendera Aceh ini jelas melanggar PP Nomor 77/ 2007 tentang Lambang Daerah. Di pasal 6 ayat (4) disebutkan “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sekali lagi, ada realitas sosial politik yang memaksa pemerintah NKRI menerima kenyataan di Aceh dan Papua –yang kalau dipahami secara simbolistik adalah penentangan terhadap negara kesatuan. Kenyataan ini jelas berbeda dengan negara kesatuan yang ditetapkan 17 Agustus 1950.

Jauh sebelum Republik Indonesia ada, sudah ada bentuk negara lain di Nusantara, yakni kerajaan. Bangsa di Nusantara berhimpun dalam berbagai kerajaan, baik dalam waktu bersamaan atau silih berganti, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Banten, Makassar dan sebagainya.

Bukankah bangsa yang hidup di zaman kerajaan itu adalah bangsa Indonesia juga –itu sebabnya disebut sebagai nenek moyang bangsa ini. Bangsa Indonesia yang hidup saat ini adalah keturunan dari bangsa Indonesia di Sriwijaya, Majapahit dan seterusnya. Hanya saja, sebagai sebuah istilah, kata Indonesia belum ada. Sebab bangsa Indonesia saat ini bukan tiba-tiba keluar dari perut bumi, tanpa dilahirkan oleh nenek moyangnya dari kerajaan masa lalu

Bangsa tidak bisa diputus dengan pembabakan sejarah politik negara atau pemerintahan. Negara bisa bergonta-ganti, karena berbagai penyebab, tetapi bangsa adalah mata rantai berkesinambungan. Orang Cina, misalnya, sejak zaman neolitikum sampai RRC sekarang, tetap bangsa Cina. Setidaknya ada 10 dinasti besar yang memerintah di sana sejak Dinasti Hsia (abad 21 Sebelum Masehi) sampai Dinasti Manchu (awal abad 20).  Kemudian bentuk negara mereka berubah menjadi Republik Tiongkok (1912-1949), dan berganti lagi jadi Republik Rakyat Tiongkok sampai sekarang.

Dengan sejarah ribuan tahun itu, orang Cina tetap bangsa Cina. Bahkan ada kebanggaan, karena merasa nenek moyang mereka adalah bangsa besar dengan sejarah panjang.

Pemahaman sejarah Indonesia tidak begitu. Mata rantai historisnya dengan kebesaran kerajaan nenek moyangnya sengaja diputus oleh konstruksi historiografi kolonial, yang kemudian diterima mentah-mentah oleh sejarawan Indonesia sendiri. Sehingga orang Indonesia di Republik Indonesia tidak merasa dirinya sebagai cucunya orang Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan lain.

Maksud terselubung di balik ini adalah rekayasa mental agar tidak muncul kebanggaan seperti orang Cina yang bangga sebagai keturunan dinasti raksasa masa lalu. Konstruksi historiografi kolonial itu menanamkan keyakinan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa terjajah, dan karena itu tidak layak bercita-cita terlalu tinggi. Dengan bangsa yang minder itu, penjajahan dalam bentuk lain bisa diteruskan di Nusantara.

Jadi, dengan pengalaman bangsa Indonesia (termasuk bangsa Indonesia sebelum republik ini ada) dengan berbagai bentuk negara itu, lalu apa pentingnya menjadikan bentuk negara saat ini sebagai harga mati.

Bentuk negara, itu hanya soal wadah, tempat bangsa berhimpun. Inti yang paling pokok adalah bangsa itu sendiri. Tak ada gunanya wadah, kalau bangsanya terpinggirkan atau bahkan tidak mendapat tempat dalam wadah negara. Apa gunanya bentuk negara saat ini, jika satu ketika nanti pemerintahnya orang asing, pejabatnya ekspatriat, kekayaan alamnya sepenuhnya dikuasai negara lain. Sementara bangsanya sendiri termangu pasrah.

Jadi, kembali ke slogan “NKRI Harga Mati”, itu dahsyat. Sejauh ini pilihan terbaik memang NKRI. Entah nanti. Ada baiknya jangan mematok harga mati pada bungkus, karena NKRI hanya wadah kemasan. Isinya, bangsa ini, jauh lebih penting. Sebab, bangsa sebagai kumpulan dari rakyat, adalah pemegang kedaulatan negara. Toh slogan itu untuk memacu bangsa mempertahankan bentuk negaranya. Jadi, substansi dari slogan itu terletak pada kekuatan rakyat.

Slogan “Bangsa Indonesia Harga Mati” mungkin lebih pas. Walaupun tidak seratus persen tepat, karena sejatinya bangsa tak pernah mati. Dia akan tetap berkesinambungan, dalam bentuk negara seperti apa pun, atau dengan nama wangsa apa pun.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here