Normalisasi Sungai oleh Bupati Mojokerto Dituding Ilegal

0
286

Nusantara.news, Kabupaten Mojokerto – Berkedok normalisasi tapi prakteknya melakukan penambangan illegal. Itulah tuduhan serius warga di dua desa Mojokerto kepada bupatinya.

Terlebih normalisasi yang dilakukan Bupati Mojokerto dibiayai oleh APBD atau APBN berdasarkan kewenangannya. Karena ditemukan banyak kejanggalan, maka Bupati Mojokerto dilaporkan warganya sendiri dengan tudingan melakukan normalisasi sungai tanpa dasar hukum.

Selama 6 tahun memimpin Mojokerto, Bupati Mustapa Kamal Pasya (MKP), memang menunjukkan gairah pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jalan. Kali ini gairah itu diarahkan kepada normalisasi sungai, terdapat beberapa anak sungai Brantas yang dilakukan normalisasi, diantaranya sungai Landaian di kecamatan Jatirejo dan Sungai Jurang Sentot di Kecamatan Gondang.

Warga yang berada di titik lokasi normalisasi sungai yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jatirejo – Gondang Menggugat (AMJGM), sejak awal tahun ini mempermasalahkan dasar hukum normalisasi yang dilakukan Bupati Mustapha. Semua usaha sudah dilakukan seperti mendemo lokasi, mengeluh ke pemerintah dan terakhir mereka melaporkan kegiatan normalisasi tersebut ke Polres.  

Samsul Bahri selaku juru bicara AMJGM, menuding proyek normalisasi itu ilegal.  

“Empat proyek normalisasi anak sungai Brantas yang digulirkan Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto, ilegal. Sesuai Pasal 79 PP 38 Tahun 2011 tentang Sungai, proyek normalisasi sungai tak boleh melibatkan pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya Dinas PU Pengairan menunjuk pelaksana perorangan, Faizal Arif, warga Desa/Kecamatan Jatirejo.” Ujarnya beberapa waktu lalu.

Hal itu sesuai surat kontrak kerjasama yang dibuat Dinas PU Pengairan dengan Faizal tertanggal 3 Oktober 2016. Kerjasama normalisasi sungai yang seharusnya berakhir 31 Desember 2016 itu, sampai saat ini masih berjalan. Diperparah lagi dengan adanya surat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang menyatakan Pemkab Mojokerto tidak berwenang melakukan normalisasi di anak sungai Brantas.

“Surat jawaban dari BBWS Brantas ke kami tegas menyebutkan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Pemkab Mojokerto untuk melakukan normalisasi anak Sungai Brantas,” bebernya.

Padahal, pelaksana proyek diduga menjarah bebatuan sungai yang merupakan aset negara untuk dijual ke PT Musika, perusahaan pemecah batu milik keluarga Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP).

“Batu dijual ke PT Musika, milik keluarga Bupati MKP. Satu titik proyek kalau menggunakan dua alat berat, rata-rata menghasilkan 150 rit (dump truk), harganya Rp 45 ribu per rit,” tegasnya.

Karena itu, hari kamis (16/2/2017) pertengahan bulan lalu, warga telah melaporkan hal ini ke Polres Mojokerto.  

“Seperti kasus penambangan ilegal lainnya. Warga punya rekaman berupa video, mulai aktivitas di lokasi dibawa ke pabrik milik Bupati Mojokerto. Apa ini bukan penadah barang curian negara. Kita sudah serahkan laporan tersebut langsung ke Kapolres dan harus ada tindakan eskavator harus segera disita,” katanya.

Bantahan Bupati

Terkait laporan itu Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa membantah jika normalisasi ilegal dan menguntungkan dirinya. “Penjualan batu tersebut digunakan untuk operasional normalisasi sungai” ujarnya kepada media dalam di sela-sela acara Lokakarya Sungai ‘Kebijakan Daerah terhadap Sungai yang Melintas’ di salah satu hotel yang ada di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Kamis (23/2/2017).

Pelaksanaan tersebut memang melibatkan pihak ketiga karena tidak ada alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua biaya operasional diambilkan dari hasil penjualan batu dari pengerukan sedimen sungai. “gak ada itu, untung sampai Rp10 milyar dari penjualan batu, bagaimana bisa untung jika operasional lebih tinggi dari hasil penjualan batu,” terangnya.

Mustofa menjelaskan  untuk satu lokasi normalisasi hanya menghasilkan 50 rit (truk) atau sekitar 50 ton batu sungai. Harga batu saat ini, Rp10 ribu per ton, jika ditotal maka setiap lokasi hanya menghasilkan Rp5 juta dalam sehari. Sementara biaya operasional, setiap harinya lebih dari itu yakni untuk backhoe (alat berat), solar, pekerja dan truk.

“Kalau kita hitung, sehari hanya Rp5 juta, itu minus untuk membayar biaya operasional. Kita tidak tahu dari mana warga mendapatkan dari siapa informasi harga itu. Camat Jatirejo sudah memanggil warga yang mengaku jika tanahnya kena proyek tapi tidak datang karena memang tanah itu bukan milik warga tapi tanah pengairan. Kita luruskan dulu,” katanya.

Namun bupati mengakui jika rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terkait proyek normalisasi Sungai Landaian dan Jurangsentot. “Awal maret BBWS akan keluarkan rekomendasi” terangnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here