Novanto dan Matinya Etika Politik

0
427

Nusantara.news, Jakarta – Apa yang masih bisa diceritakan dari kehidupan berpolitik akhir-akhir ini? Apakah masih ada jawaban yang memaksa kita untuk menaruh hormat, atau sejenak berpikir lalu mengatakan di sana masih ada harapan. Tak ada bukan? Atau, barangkali masih ada, meski sesulit mencari jarum di tumpukan jerami.

Namun sebaliknya, tak sulit di negeri ini menemukan segala rupa anomali, paradoks, dan ironi. Nyaris sempurna: partai politik, parlemen, pejabat eksekutif, dan para penegak hukum yang menjadi trias politika penyangga kehidupan bernegara, dipenuhi oknum yang membawanya pada trias koruptika.

Lantas, apa pula yang perlu kita kisahkan dari tabiat dan laku lampah para elite politik itu? Masihkah ada ruang yang menggedor ingatan publik untuk menebar decak kagum, menunda prasangka, atau sesaat membayangkan dan kemudian lantang menyebut mereka adalah para pejuang rakyat? Sesungguh-sungguhnya pejuang rakyat. Bukan muslihat, bukan pencitraan, lebih-lebih sebatas kepura-puraan. Sialnya, di alam demokrasi yang sedang suram, anak-anak zaman kini tumbuh di antara politisi tebal muka, kelas rendah, dan tunamoral. Tentu saja tak semua, tetapi ada. Banyak.

Hilangnya harga diri dan prinsip kehidupan membuat para politisi dan penyelenggara negara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan dan uang. Dalih ketidakcukupan gaji sebagai pejabat negara dijadikan alasan untuk terus menggelembungkan aneka tunjangan dan pencarian rente. Tabiat seperti ini melenceng jauh dari kesadaran etis para pendiri bangsa. Pun, kemarau etis membuat elite tak risih meramu kebijakan meski harus menindas rakyatnya: menaikan segala tarif (listrik, tol, BBM), menggenjot berbagai pajak, melambungkan harga-harga.

Padahal, politik dalam pandangan ‘filsuf’ Jerman Hannah Arendt, adalah tindakan. Menurutnya, berpolitik adalah upaya sadar yang transformatif. Tindakan politik tidak boleh dipisahkan dari ruang publik; ruang penampakan sekaligus ruang bersama. Pemisahan keduanya akan menimbulkan totalitarianisme ataupun liberalisme.

Politik juga sejatinya mencipta negara demi tercapainya kebahagiaan seperti yang diajarkan Aristoteles dan Al-Farabi, tegaknya kedaulatan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan J.J. Rousseau, atau tercapainya kesejahteraan umum (bonum commune) sesuai apa yang didengungkan Thomas Aquinas. Namun, bagaimana keseluruhan tujuan idealistik politik itu bisa terwujud tanpa hadirnya etika politik para pelakunya?

Bagaimana bisa muncul para negarawan dari lingkungan trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif), jika cara mencari makan kebanyakan mereka hanya mengkapitalkan kekuasaan dalam bentuk jual beli pasal, rekayasa proyek, transaksi alokasi anggaran, menghamba pada asing, dan memperkosa hukum. Bagaimana bisa muncul pemimpin sejati jika kekuasaan disesaki para pejabat yang bermental kere: mencari hidup (makan) di lumbung politik, tak kuasa memberi dan hanya mengambil harta negara. Bagaimana bisa?

Akhirnya, sejarah reformasi yang menjadi penerobos kebuntuan dan antitesis dari segala kerusakan di masa sebelumnya, memakan dirinya sendiri: dilumat kembali oleh krisis politik. Tak berjalannya kanal-kanal demokrasi dan terciduknya pemimpin lembaga tinggi negara serta para kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menandai rusaknya sistem politik kenegaraan. Sekaligus matinya etika politik.

Kasus Setya Novanto (Ketua DPR dan Ketua Partai Golkar) sebagai tersangka megakorupsi e-KTP baru-baru ini, adalah satu contoh lengkap kerusakan itu: diburu KPK, diolok-olok publik, namun disaat yang sama masih dibela dimuliakan oleh sekutunya, “dilanggengkan” jabatannya. Dia, menambah daftar ketua partai dan pemimpin lembaga tinggi negara, di samping para kepala daerah, yang meringkuk di sel tahanan antirasuah. Pun begitu, rasa malu dan sikap etis tak ditunjukkan Novanto: ia tetap menolak diberhentikan dari ketua DPR.

Masih Bermanuver: Ini surat Novanto yang ditujukan ke pimpinan DPR. Isinya, meminta tak dicopot dari posisi Ketua DPR dan anggota DPR. Ia juga menulis surat untuk Golkar agar Sekjen Idrus Marham dijadikan PLT ketua umum.

Jokowi Soal Politik Beretika

Di luar Novanto, berbagai ekspresi ketidakpatutan etis yang memenuhi ruang publik kita mengindikasikan meluasnya fenomena “buta moral” yang melanda bangsa. Rendahnya tingkat melek moral inilah yang membuat orang-orang menghalalkan segala cara untuk meraih kedudukan. Sumpah dan keimanan disalahgunakan. Orang-orang berlomba mengkhianati sesama dan negaranya.

Sampai-sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus mengingatkan soal pentingnya etika politik. Dalam sambutannya di acara Simposium Nasional Kebudayaan (SNK) di Jakarta (Senin, 20/11), Jokowi menyoroti perilaku elite politik yang tidak memberikan pendidikan positif kepada masyarakat dan generasi muda. Presiden menyerukan politik beretika.

“Banyak yang masih teriak mengenai antek asing, antek aseng, mengenai PKI bangkit. Ya kalau saya, PKI bangkit gebuk saja sudah. Payung hukum jelas, TAP MPRS masih ada, kenapa kita harus bicara banyak mengenai ini, ” tegas Presiden.

Sayangnya, presiden lebih banyak memberi contoh pelanggaran etika politik pada tudingan-tudingan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. “Waktu awal dilantik banyak yang sampaikan, saya ini presiden ndeso, klemar klemer. Begitu kita keluarkan Perppu Ormas, (dituding) ini presiden diktator. Waduh, wajah ndeso, jadi keluar diktator, enggak masuk,” katanya.

Meski apa yang disampaikan presiden lebih ke “curhat” pribadinya, secara substansi peringatan tersebut tentunya baik dan kita setujui. Namun harus dicatat, ajakan politik beretika Jokowi harus berlaku untuk semua. Tak semata-mata diucapkan manakala dirinya merasa terganggu oleh lawan-lawan politiknya. Jangan juga mengajak politik santun namun telunjuknya mengarah ke pihak di seberang istana sebagai kelompok yang tak berpolitik santun. Sementara para pendukung dan politisi di sekitar presidenlah yang santun. Pandangan kritis ini muncul sebab segala teks yang terucap biasanya selalu dipengaruhi oleh konteks dan latar belakang.

Dalam panggung politik, klaim etis sering dipakai untuk memojokkan pengkritik tanpa kemampuan refleksi diri untuk menginsafi kelalaian etis pejabat negara. Loyalitas partai koalisi dituntut dengan klaim etis, tetapi juga melalaikan prinsip etis yang fundamental menurut demokrasi konstitusional. Berpolitik dengan kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru. Berbangsa dalam balutan dendam tak pernah sampai pada tujuan bernegara.

Sebaliknya, dengan menempatkan kebaikan, kemaslahatan, dan kebahagiaan bersama sebagai tujuan fundamental politik, persoalan mempertahankan jabatan pemerintah menjadi perkara remeh-temeh. Pejabat negara boleh silih berganti, tetapi prinsip moral kekuasaan harus tetap ajek. Partai-partai politik, parlemen, dan lembaga kepresidenan sebagai pengemban amanat publik harus istikamah di jalan kebenaran. Begitulah seharusnya negara ini dibangun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here