Novanto, Duri Dalam Daging Bagi KPK untuk Tuntaskan e-KTP?

0
136

Nusantara.news, Jakarta –  Setya Novanto itu ibarat duri dalam daging  bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus e-KTP. Kasus yang sudah terendus sejak 2012, sampai saat ini masih bertele-tele. Berkas Setya Novanto yang sudah ditetapkan jadi tersangk tak jelas kapan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Agak aneh, karena KPK mengklaim memiliki 6000 bukti keterlibatan Novanto. Apakah karena Novanto ibarat duri dalam daging kasus e-KTP sehingga KPK ciut nyali? Kini Setya Novanto resmi mengajukan gugatan praperadilan. Ini upaya melepaskan diri dari jerat hukum, atau awal Setya Novanto masuk jeruji besi?

KPK Bertele-tele

Bertele-tele. Inilah satu kata yang pas ditujukan kepada KPK terkait kasus e-KTP utama terkait keterlibatan Setya Novanto. Betapa tidak. Kasus yang berawal dari surat Mendagri Gamawan Fauzi kepada Kepala Bappenas  November 2009 dan mulai dibahas di Komisi II DPR pada Februari 2010, dan dugaan korupsinya sudah terendus sejak tahun 2012 ini, sampai sekarang masih bisa diukatakan jalan di tempat, karena terduga pelaku utamanya yakni Setya Novanto, yang ketika itu masih Ketua Fraksi Partai Golkar, masih bebas berkeliaran.

Sikap bertele-tele KPK ini bahkan sudah kelewatan. Artinya tidak biasa-biasanya KPK bersikap bertele-tele seperti itu. Sebab, citra KPK itu adalah tanggap, sigap dan cepat, sebagaimana tercermin dari operasi tangkap tangan yang biasa dilakukan.

Semasa KPK dipimpin oleh Antasari Azar dan Abraham Samad, KPK terkesan tidak memiliki rasa takut.  Antasari berani menjadikan Aulia Pohan, besan Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) sebagai tersangka. Sedang di masa kepemimpinan Abraham Samad, KPK berani menjadi Wakapolri Budi Gunawan yang dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri sebagai tersangka.

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP pada Jumat (30/9/2016) dan penahanan dilakukan Rabu (21/12/2016).

Tetapi Setya Novanto di luar kebiasaan KPK. Secara umum publik memahami bahwa kebiasaan KPK adalah mengeluarkan surat larangan cekal (cegah dan tangkal). Jika sudah dikeluarkan surat cekal, maka biasanya KPK menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat tersangka. Jika sudah tersangka, KPk biasanya melakukan pemanggilan untuk menjalani pemeriksan sebagai tersangka atau sebagai saksi.

Kalau pemanggilan dilakukan hari Jumat, biasanya KPK langsung melakukan penahanan. Karena itu pula publik lalu mengenal apa yang disebut “Jumat Keramat” di mana setiap tersangka orang yang dipanggil KPK pada hari Jumat akan langsung dilakukan penahanan. Jumat Keramat ini memang tidak berlaku secara serta merta untuk semua kasus, tetapi hal itu sudah dianggap sebagai salah satu pakem KPK dalam melakukan penahanan.

Novanto sendiri, sudah dua kali dipanggil hari Jumat. Yang pertama Novanto tidak hadir, sedang yang kedua hadir tetapi tidak ditahan.

Dalam KUHAP memang ada syarat bagi seorang tersangka untuk dilakukan penahanan. Alasan itu adalah alasan objektif sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal melakukan tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pasal yang dikenakan KPK terhadap tersangka Novanto adalah Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Pasal 3 mengancam Novanto penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan Pasal 2 ayat 1 mengancam Novanto maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. Alasan objektif ini seharusnya cukup untuk menahan Novanto.

Pasal 21 ayat (1)  KUHAP menyatakan pula, Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Kalimat “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup” menjadi catatan dalam hal ini, karena KPK pernah menyatakan memiliki 6000 bukti keterlibatan Setya Novanto.

Oleh sebab itu agak aneh dan bertele-tele, karena biasanya, hanya dengan dua alat bukti saja, KPK sudah bisa dan berani melakukan penahanan.

Karena sudah dicekal, Novanto memang tidak akan melarikan diri. Tetapi sejak Novanto menjadi sorotan, terjadi dua peristiwa yang terkait dengan kasus e-KTP.

Pertama, peristiwa penyiraman dengan air keras terhadap penyidik senior KPK Noval Baswedan. Kedua meninggalnya  Johannes Marliem yang bertindak sebagai Direktur Biomorf Lone LLC Amerika Serikat, perusahaan yang menurut KPK, mengelola automated finger print identification system (AFIS) merk L-1 pada proyek e-KTP. Johannes Marliem diduga juga menyimpan rekaman seluruh isi pembicaraan dengan beberapa orang yang terlibat sejak pembahasan proyek e-KTP.

Lepas dari ada atau tidak kaitannya antara Novanto dengan penyiraman Noval baswedan dan kematian Johannes Marliem, tetapi jika KPK terus bertele-tele melimpahkan berkas Novanto ke Pengadilan Tipikor, maka tidak tertutup kemungkinan sejumlah saksi penting lainnya akan mengikuti jejak Johannes Marliem baik karena dimakan usia atau karena stres, kecelakaan dan lain sebagainya. Hilangnya saksi kunci ini akan membuat KPK kesulitan mengkonstruksi matar rantai untuh dari satu saksi penting dengan saksi penting lainnya.

Setya Novanto memang bukan sembarang orang. Sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto adalah salah satu orang berpengaruh di Indonesia.

Media massa juga ramai memberitakan langkah Partai Golkar yang jauh-jauh hari sudah menyatakan secara terbuka akan mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Seperti diketahui, Golkar dan PDIP adalah dua partai besar yang lebih banyak bersaing ketimbang berkoalisi.

Dalam Pilpres 2014 misalnya, Golkar berkoalisi dengan kubu Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto – Hatta Radjasa.

Media massa juga ramai memberitakan keberadaan Golkar yang berkoalisi dengan partai penguasa yakni PDIP dalam menggolkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, walau ditentang banyak kalangan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksaan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang dilaksanakan seretak, sehingga logikanya presidential threshold seharusnya nol persen.

Jelang Pilkada serentak 2018 mendatang, Partai Golkar dan PDIP Jawa Barat juga menjalin koalisi. Koalisi Golkar-PDIP Jawa Barat ini menjadi perhatian tersendiri, karena pada Pilpres 2014 lalu, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla kalah sekitar 5 juta suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

Pengaruh Novanto sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar ditambah sejumlah manuver politik Golkar membuat Setya Novanto berada atau semakin masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Praperadilan

Setelah sekian lama menunggu, Setya Novanto akhirnya mengajukan praperadilan terhadap statusnya sebagai tesangka.

Keputusan sidang praperadilan ini bisa bermuara pada dua hal. Pertama, meningkatkan keberanian KPK untuk segera melimpahkan berkas Novanto ke Pengadilan Tipikor dan menahan Novanto, apabila pengadilan menolak gugatan Niovanto. Kedua, Novanto akan melepas status tersangka dan menjauh dari kemungkinan dikurung dalam jeruji besi, apabila pengadilan menerima gugatan yang diajukannya.

Seperti apa hasilnya. Belum ada yang tahu dan menarik untuk ditunggu.

Cepi Iskandar yang sudah ditunjuk sebagai hakim tunggal praperadilan Novanto, adalah hakim yang ditunjuk menangani praperadilan yang diajukan tersangka Hary Tanoesoedibjo dalam kasus ancaman melalui SMS terhadap penyidik Kejaksaan Agung, Yulianto.

Dalam putusannya, Cepi menolak gugatan bos MNC Group itu, karena menilai penetapan tersangka Hary Tanoesoedibjo sah dan sesuai prosedur. Pertimbangan hakim Cepi ketika itu adalah, pihak kepolisian telah memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka.

Tetapi di sisi lain, nama Setya Novanto beberapa kali disebut-sebut jaksa penuntut umum dalam dalam sidang-sidang di Pengadilan Tipikor, pada saat sidang vonis terhadap  Irman dan Sugiharto hilang.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Jhon Halasan Butar-butar hanya menyebut tiga nama yang ikut diperkaya dalam proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun tersebut. Ketiga nama tersebut adalah, politisi Hanura Miryam S Haryani, politisi Golkar Markus Nari dan politisi Golkar Ade Komarudin. Nama Setya Novanto tidak lagi disebut.

Apakah hilangnya nama Setya Novanto akan jadi salah satu rujukan dalam sidang praperadilan nanti?

Tetapi perlu dicatat, bahwa waktu yang dipilih mengajukan gugatan praperadilan bisa jadi bukan tanpa makna. Wakapolri (kini Kepala BIN) Budi Gunawa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 13 Januari 2015. Gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka diajukan 13 Januari 2015, atau hanya enam hari setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Juli 2017. Sedangkan gugatan praperadilan, menurut Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna, diajukan Senin 4 September 2017.

Ini berarti ada selang waktu sekitar 50 hari setelah ditetapkan jadi tersangka. Biasanya gugatan praperadilan itu dilakukan tidak lama setelah ditetapkan jadi tersangka seperti dilakukan Budi Gunawan.

Walau selang waktu 50 hari itu tidak salah, tetapi menjadi pertanyaan, mengapa harus menunggu 50 hari baru mengajukan gugatan praperadilan?

Tidak tertutup kemungkinan, bukan karena ingin mempersiapkan berkas-berkas hukum yang meyakinkan, melainkan mempersiapkan posisi politik yang aman dan nyaman.

Jika dugaan ini benar, tinggal menunggu hari bagi Novanto untuk melepas statusnya sebagai tersangka. Sebab, dalam 50 hari itu, Novanto, bisa jadi, bukan lagi sekadar seperti duri dalam daging bagi KPK untuk menuntaskan kasus e-KTP, tetapi sudah berkembang menjadi taji.

Dalam teori, antara hukum dan politik memang merupakan dua hal yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lain. Tetapi dalam praktik, siapa yang tahu pat-pat-gulipat yang terjadi di bawah permukaan.

Kita berharap, sidang praperadilan nanti, betul-betul menyidangkan dan memeriksa secara sungguh-sungguh berkas-berkas hukum dan menggunakan dalil dalil hukum secara objektif dalam mengambil keputusan.

Apabila berkas-berkas yang diperiksa adalah berkas berkas hukum, tetapi dalil dalil hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan dicampuradukkan dengan pengaruh politik Setya Novanto, maka nasib KPK bisa di ujung tanduk.

Sebab, dalam waktu dekat Pansus DPR terhadap KPK terkait kasus e-KTP akan menyelesaikan tugasnya. Putusan praperadilan itu bisa dipakai oleh Pansus KPK sebagai salah satu acuan.  Prediksi sementara, pansus akan merekomendasikan rivisi UU KPK.

Jika praperadilan nanti membatalkan status tersangka Setya Novanto, maka Pansus KPK yang semula tidak mendapat pasaran, akan menguat dengan menjadikan putusan praperadilan Setya Novanto sebagai bukti kuat dan aktual tentang ketidakberesan penyidik KPK. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here