Novanto Kalah Kelas dengan Anas Urbaningrum dan Luthfi Hasan Ishaaq

0
217

Nusantara.news, Jakarta – Sudah sepuluh hari ini sejak ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 November lalu, Setya Novanto meringkuk di sel tahanan antirasuah. Pun begitu, politisi licin itu seakan tak ada habisnya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP untuk kali kedua dan dihantam berbagai isu miring, namun posisinya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar tak tergoyahkan. Ia bahkan secara terang melalui surat yang dibikinnya dari dalam tahanan, meminta agar tak dicopot dari kedua jabatannya itu.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai surat Setya Novanto yang menolak dicopot dari ketua DPR tidak berpengaruh apa-apa. Sebab, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa saja menyidangkan kasus Novanto karena sudah menjadi perhatian publik. Bagi partai Golkar pun seharusnya demikian, meski secara inkrah Novanto belum divonis bersalah, etika politik dan kepantasan di muka umum patut dikedepankan.

Sayangnya, kedua lembaga terhormat tersebut lebih memilih “takluk” pada pengaruh Novanto. Apakah Novanto memegang kartu turf para anggota dewan dan petinggi di partai beringin? Entah. Yang jelas, kedua lembaga tersebut “mendadak” menjadi rumit, bertele-tele, dan menemui jalan buntu untuk melengserkan sang ketua. Praktis, kini rumah rakyat yang telah bertahun-tahun coreng moreng, bertambah hina karena mempunyai ketua berstatus tersangka kejahatan korupsi. Pun, Golkar yang amat digdaya sepanjang sejarah, dibuat tak berdaya di bawah telunjuk Novanto.

Novanto memang hebat, tapi sejatinya telah tamat. Ia hebat lantaran bisa menekuk-nekuk aturan, lebih-lebih bisa memimpin legislatif dan partai politik di dalam penjara. Namun ia sudah tamat, sebab nama besarnya berakhir sudah: diolok-olok publik, diminta mundur oleh para koleganya di istana dan di internal Golkar, juga dianggap tak punya etika. Bagi seorang pejabat publik, terlebih pemimpin, merasa tiada guna memegang tampuk kuasa manakala dianggap tak lagi punya etika dan dicemooh rakyatnya.Tapi tidak dengan Novanto.

Berbeda dengan ketua umum partai politik sebelumnya yang juga masuk terali karena korupsi. Sebutlah misalnya Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.  Mereka begitu dinyatakan sebagai tersangka langsung menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan di partainya masing-masing.

Anas Urbaningrum ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 22 Februari 2013. Namun, keesokan harinya, Anas langsung melepas jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

“Standar etik pribadi saya mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Anas saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, waktu itu.

Begitu juga Luthfi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian pada tanggal 31 Januari 2013. Malam itu juga Luthfi  dijemput KPK ketika sedang rapat di kantor DPP PKS, dan langsung diperiksa di gedung KPK. Seusai diperiksa, di pintu masuk Gedung KPK Luthfi mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden PKS.

Sebelum dimasukkan ke mobil tahanan, Luthfi berbicara kepada wartawan. “Melalui media saya menyampaikan kepada semua kader, pengurus, terutama ketua Majelis Syura PKS bahwa mulai hari ini saya mengajukan pengunduran diri saya kepada ketua Majelis Syura agar bisa diproses sesuai dengan mekanisme organisasi, supaya saya bisa menjalankan proses di sini,” ujarnya.

Bagaimana dengan Novanto? Dirinya menghadapi tahanan KPK dengan narasi yang cengeng: drama sakit, tertidur saat diperiksa, dipapah dengan wajah dan tubuhnya yang mendadak ringkih. Sementara di saat yang sama, ia begitu gagah menulis surat menolak mundur dari segala jabatannya.

Namun, babak selanjutnya masih harus kita simak. Ribuan atau bahkan jutaan pasang mata akan menyaksikan Novanto bertempur dengan KPK di sidang prapradilan pada 30 November, meski publik lelah dan energi bangsa terkuras akibat pertunjukkan “duo kuat” ini. Lebih lelah, sebab di negeri yang dikenal ramah, anak bangsa disuguhi perilaku tercela para pemimpinnya, dipenuhi ujaran kebencian, politik dendam, dan elite yang berkali-kali melukai hati rakyat.

Adu Cepat Novanto dan KPK

Novanto memang sudah dua kali dijerat menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Sudah dua kali pula ia mengajukan gugatan penetapan status tersangka melalui prapradilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Di prapadilan yang pertama, Novanto menang, September lalu. Apakah pada prapradilan kedua ini Novanto akan menang lagi? Bisa jadi iya, bisa juga tidak. Sekarang, Novanto tengah beradu cepat sebelum tanggal 30 November 2017 mendatang.

Sebab, jika pemberkasan penyidikan oleh KPK lebih dahulu diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebelum 30 November, upaya Novanto untuk prapradilan yang kedua menjadi gagal. Sebaliknya, muncul tanda bahaya jika Novanto dan kubu kuasa hukumnya bisa memulai sidang perdana prapradilan pada 30 November itu. Karena itu, besar kemungkinan Novanto kembali menang pada prapradilan yang kedua. Sehingga, status tersangkanya bisa gugur.

Novanto sudah mengajukan prapradilan pada 17 November lalu. Dalam sidang prapradilan Novanto kali ini, Wakil Ketua PN Jaksel Kusno, ditunjuk menjadi hakim tunggal. Sedangkan KPK, saat ini masih berkutat pada perlengkapan berkas materi penyidikannya. Bisa dikatakan, kini KPK sedang berlomba dengan waktu. Rakyat hanya bisa menunggu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here