Novanto Memosisikan Diri Seperti Raja Louis XIV

0
179
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) seusai memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pleno tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta, Selasa (18/7). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta –  Siapa sesungguhnya Setya Novanto? Mengapa dia begitu berani menentang hukum dengan menolak panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Simak alasan penolakan Novanto dalam surat yang ditandatangani olehnya sendiri. Novanto antara lain menyebut sejumlah aturan mengenai hak imunitas anggota dewan, di antaranya Pasal 20A huruf (3) UUD 1945, Pasal 80 huruf (h) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Disebutkan juga tentang aturan bahwa penyidik yang memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu. Hal itu, katanya, sesuai pasal 224 ayat (5) dan pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang sudah diuji materi MK. Disebutkan juga Putusan MK RI No. 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2017.

Berdasarkan hal itu, Novanto mengatakan, ia baru akan memenuhi panggilan setelah KPK mengantongi surat persetujuan dari Presiden RI sebagaimana putusan MK.

Dalam surat itu dikatakan pula, bahwa selain belum ada persetujuan tertulis dari Presiden RI, pada hari ini (Senin, 13 Nopember 2017, Red) juga ia telah lebih dahulu menerima undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT.

Berdasarkan alasan hukum di atas, Novanto menegaskan surat panggilan sebagai saksi tidak dapat dipenuhi.

Pasal-pasal hukum yang disebutkan Novanto tersebut sudah usang. Tidak kurang Mahkamah Konstitusi menegaskan  bahwa izin presiden hanya diperlukan apabila pelanggaran yang dilakukan anggota DPR itu terkait dengan pidana umum, sementara dugaan melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi, tidak perlu izin presiden.

Terkesan kuat betapa Novanto memosisikan diri sebagai pememegang tafsir kebenaran, dan memosisikan diri di atas hukum.

Simak sekali lagi katanya-katanya sebagai berikut: “baru akan memenuhi panggilan setelah KPK mengantongi surat persetujuan dari Presiden RI sebagaimana putusan MK.”

Kata-kata yang mengatakan, “selain belum ada persetujuan tertulis dari Presiden RI, pada hari ini (Senin, 13 Nopember 2017, Red) dia telah lebih dahulu menerima undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT,”  juga sangat merendahkan panggilan lembaga hukum yang sah.

Belum ada satu pun pejabat negeri ini yang berani berucap seperti itu. Tidak banyak pejabat negara yang berani meremehkan dengan menomorsatukan undangan menghadiri sebuah acara ulang tahun (Golkar), dan menomorduakan panggilan lembaga lembaga hukum yang sah.

Yang berani memosisikan diri berada di atas hukum seperti itu biasanya adalah para raja, itu pun di zaman dahulu. Salah satunya adalah Raja Louis XIV di Prancis (5 September 1638 – 1 September 1715).

Louis XIV adalah anak dari Raja Louis XIII.  Louis XIV harus menjalankan sisa hidupnya tanpa kehadiran sang ayah sejak berusia lima tahun. Tatkala masih berusia lima tahun, Louis XIV sudah didaulat menjadi seorang raja. Namun karena masih kecil, masih terlalu muda, maka ia diwakili oleh seorang kardinal muda, Mazarin.  Masalah kenegaraan diambil alih sepenuhnya oleh Louis setelah Mazarin tutup usia.

Setelah mengambil alih pemerintahan, Louis menjadi lambang absolutisme. Dia memerintah tanpa undang-undang, tanpa dewan legislatif, tanpa kepastian hukum, tanpa anggaran belanja pasti, tanpa dibatasi oleh kekuasaan apapun. Salah satu ucapannya yang terkenal adalah, L’etat c’est moi yang berarti negara adalah saya.

Apakah Setya Novanto adalah juga anak seorang raja, yang dalam nadinya mengalir darah biru seperti Louis?

Sebelum menjadi Presiden RI, Jokowi beberapa kali melontarkan kata-kata yang mencerminkan dirinya memiliki karakter yang merakyat. Saat mengunjungi korban lumpur Lapindo di Sidoardjo misalnya, Jokowi mengeluarkan kata-kata berbunyi, “negara harus hadir saat masyarakat menghadapi masalah.”

Kuat diduga, kata-kata itu yang memuluskan Jokowi mengalirkan dana APBN untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat korban Lapindo. Ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi rajin melakukan blusukan yang diartikan sebagai sarana untuk “belanja” masalah-masalah yang dihadapi rakyat untuk diselesaikan di tingkat kebijakan.

Bagaimana dengan Setya Novanto?

Hasil penelusuran melalui mesin pencari google, tidak ditemukan suatu naskah atau berita yang mengatakan bahwa Novanto adalah anak seorang raja, yang dalam nadinya mengalir darah biru, dan oleh sebab itu terbawa-bawa memosisikan diri di atas hukum.

Juga tidak ditemukan suatu yang signifikan yang telah disumbangkan Novanto terhadap negara Republik Indonesia.

Lebih dari itu, juga tidak ditemukan sautu pernyataan bijak Novanto yang kemudian dijadikan rujukan dalam berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat.

Selama menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan selama menjadi Ketua DPR, juga tidak ditemukan kata-kata jenial yang mencerminkan Novanto adalah seorang pemimpin bijak, pemimpin merakyat, pemimpin jenius.

Keterpilihan Novanto sebagai Ketua Umum partai Golkar dan juga Ketua DPR, juga bukan karena sebelumnya dia sudah memiliki talenta seperti merakyat dan sejenisnya, tetapi keterpilihannya terjadi secara begitu saja.

Yang banyak ditemukan dalam mesin pencari google justru sebaliknya, yakni jejak-jejak hitam Novanto yang terkait dengan masalah hukum. Mulai dari  kasus pengalihan hak piutang Bank Bali tahun 1999, penyeludupan beras impor asal Vietnam tahun 2003, skandal impor limbah beracun dari Singapura ke Batam tahun 2004, dugaan suap proyek Pekan Olahraga Nasional Riau tahun 2012, kasus papa minta saham terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun  2013.

Dengan cacatan seperti ini, tidak masuk akal Novanto berani memosisikan diri di atas hukum, memosisikan diri sebagai penafsir hukum yang harus diikuti. Yang masuk akal adalah pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang mengatakan akan menjemput paksa Novanto. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here