NU dan Muhammdiyah Jangan Gagal Pahami Kebangkitan Islam

1
234

Nusantara.news, Jakarta – Organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah harus menjadi kanal perubahan besar gerakan politik umat Islam. Jika NU dan Muhammdiyah gagal, maka dikhawatirkan gerakan tersebut bisa berkembang liar dan mengancam keberlangsungan bangsa dan negara.

Seruan ini dikemukakan pengamat politik dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Abdul Hamid dalam percakapan dengan Nusantara.news, Jumaty (28/4/2017).

Abdul Hamid mengatakan merasa perlu menyuarakan seruannya, karena dia melihat ada fenomena di mana ormas Islam dan juga partai politik berbasis islam, gagal memahami gerakan massif umat Islam belakangan ini. “NU, Muhhamdiyah, PPP, PKB bahkan PKS sekalipun sebenarnya gagal memahami gerakan Islam yang muncul dari kelompok-kelompok kecil, seperti kelompok pengajian dari masjid dan mushollah di pelosok negeri. Ini berbahaya, jika ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah masih tak paham juga, maka gerakan ini bisa jadi liar,” ujar Hamid.

Dia mencontohkan dahsyatnya gerakan Islam pada aksi damai 212 yang digelar jelang Pilkada DKI Jakarta. Aksi yang dihadiri jutaan umat dari sejumlah daerah di Tanah Air itu bukanlah semata-mata bentuk perlawanan terhadap kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tapi, lebih dari itu, aksi itu adalah bukti kembalinya idealisme politik umat Islam. “Keinginan itu jangan diartikan sebagai sebuah gerakan untuk mengubah ideologi Pancasila, tapi justru ingin mengembalikan praktik negara berdasarkan Pancasila sesuai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Abdul Hamid.

Dijelaskannya, kebangkitan Islam itu adalah kebangkitan kesadaran atau kembalinya idealisme politik umat Islam setelah melihat kegagalan pemerintah menjalankan praktik kenegaraan berdasarkan moral agama.

Sejumlah kebijakan pemerintah dinilai terlalu berpihak kepada kepentingan kelompok pemodal atau asing dengan mengabaikan aspek moral yang akhirnya merugikan rakyat yang mayoritas muslim.

Terbukti, kesenjangan ekonomi begitu tinggi ditandai dengan kekayaan berlimpah yang dimiliki segelintir taipan, sementara mayoritas rakyat hidup terpuruk dalam kemiskinan.

Begitupun dengan praktik hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Para pengemplang uang rakyat, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih banyak yang melenggang bebas. Belum lagi kasus penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Indosat dan skandal lainnya, yang diabaikan seolah itu hal lumrah.

Namun, tampaknya ada ormas Islam yang justru terjebak dalam kekhawatiran bahwa gerakan itu bertujuan untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mungkin, kekhawatiran seperti yang ditunjukkan sebagian elit NU, karena melihat kehadiran ormas Islam yang menyuarakan kekhilafahan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Kekhawatiran elit NU terhadap gerakan yang mengancam NKRI bisa dimaklumi, karena HTI mengusung isu kekhilafahan. Tapi, saya yakin HTI dan kelompok-kelompok Islam lainnya tak menginginkan berdirinya negara Islam atau merubah ideologi Pancasila menjadi islam. Itulah kegagalan NU memahaminya,” cetus Hamid.

Menurutnya, HTI atau Front Pembela Islam (FPI), dan pemimpin umat lainnya seperti Ustad Arifin Ilham, Ustad Bachtiar Natsir, KH. Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym yang kini menjadi kanal perubahan itu, dalam pandangan Hamid, hanya menginginkan perubahan mendasar dalam praktik negara berdasarkan moral agama.

“Mereka hanya menginginkan lahirnya masyarakat yang agamis. Jadi, harus dipahami mereka tidak menginginkan negara agama, tapi masyarakat yang dilandasi moral agama atau masyarakat yang religius,” paparnya.

Di sisi lain, pemerintah juga gagal membangun komunikasi dengan pemimpin kelompok Islam yang menjadi kanal tersebut. Sebab, di pemerintahan sendiri nyaris tak punya orang yang memiliki kedekatan dengan kelompok Islam tersebut.

“Sebenarnya hanya Wapres Jusuf Kalla (JK) yang memiliki kedekatan dan bisa diterima kelompok Islam itu. Tapi, tampaknya Pak JK yang memang lahir dan dibesarkan dalam gerakan Islam juga kurang mendapat ruang,” imbuhnya.

Menurut Hamid, jika, ormas Islam dan parpol Islam masih juga belum sadar memahami fenomena kebangkitan umat islam ini, maka dikhawatirkan gerakan mereka yang semakin hari semakin membesar ini, akan dimanfaatkan oleh kelompok lain atau bahkan kelompok asing untuk membuat kacau dan memecah belah NKRI. “Khususnya NU jangan sampai terlambat. Jangan sampai kekhawatirkan NU terhadap ancaman NKRI benar-benar terjadi karena dimanfaatkan oleh kelompok lain atau asing,” pungkasnya. []

1 KOMENTAR

  1. lebih tepatnya bukan “jangan gagal” tapi “sudah gagal”….sekarang tinggal perbaikan…itu juga kalo kalo masih inget kubur….(karena, gimana bisa terinspirasi mau memperbaiki diri kalo Al Maidah yg begitu gamblang dari firmana Allah saja sudah diabaikan?)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here