NU Jangan Menyimpang dari Putusan Muktamar yang Mengharamkan Memilih Pemimpin Non-Muslim

0
165

Nusantara.news, Jakarta – Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), mempunyai mekanisme dalam menjawab berbagai persoalan umat Islam. Baik masalah hukum, sosial, ekonomi maupun politik. Mekanisme itu diwadahi dalam sebuah forum bernama Bahtsul Masail, berasal dari bahasa Arab yang artinya ‘pembahasan berbagai masalah’. Secara kelembagaan forum berada di bawah Lajnah Bahtsul Masail (LBM).

Secara organisasi, LBM memiliki jenjang dari tingkat organisasi paling bawah (desa/ranting) hingga ke tingkat pusat (PBNU), meskipun di daerah-daerah yang NU-nya tidak terlalu kuat, LBM di tingkat bawah tidak selalu ada.

Secara hirarkis, bahtsul masail berlangsung secara bertahap, jika masalah tidak selesai di tingkat bawah, desa misalnya, dikaji pada level berikutnya, kecamatan, lalu kabupaten, provinsi hingga ke tingkat pusat atau PBNU dalam forum Muktamar.

Artinya, bahtsul masail yang diselenggarakan PBNU di Muktamar merupakan forum keputusan tertinggi, dan memiliki daya mengikat yang lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan sikap keagamaan.

Menjadi masalah, ketika ada forum bahtsul masail lain yang memutuskan sikap berbeda dengan keputusan Muktamar. Inilah yang terjadi pada hasil bahtsul masail Kyai Muda Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sebuah organisasi pemuda yang terafiliasi dengan NU.

Dalam hasil keputusan bahtsul masail GP Ansor tentang Kepemimpinan non Muslim di Indonesia yang dikeluarkan pada 19 Maret 2017 disebutkan, dibolehkan memilih pemimpin non muslim.

Sementara, dalam keputusan hasil bahtsul masail pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo tahun 1999 yang sampai saat ini belum direvisi, tidak dibolehkan memilih pemimpin non-muslim, kecuali dalam kondisi darurat.

Keputusan bahtsul masail Muktamar Lirboyo menjelaskan pertanyaan tentang “Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam?”

Atas pertanyaan tersebut, Muktamar Lirboyo memutuskan bahwa “orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam kecuali dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat dijelaskan dalam tiga poin: (1) Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung karena faktor kemampuan; (2) Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat; (3) Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.”

GP Ansor mengeluarkan keputusan bahtsul masail yang membolehkan pemimpin non muslim, namun menjadi pertanyaannya, apakah tiga faktor kedaruratan itu sudah terpenuhi saat ini?

Maka wajar saja, jika Wakil Rais Aam NU, K.H. Miftahul Akhyar dengan nada tinggi menolak keputusan tersebut. Dia menegaskan, bahwa NU tetap harus sesuai dengan bahtsul masail Lirboyo yang menegaskan bahwa memilih pemimpin non-muslim itu haram hukumnya.

Dalam salah satu poin yang melandasi keputusan bahtsul masail para Kyai Muda GP Ansor tentang dibolehkannya memilih pemimpin non muslim itu disebutkan bahwa, “Penerimaan yang bersifat darurat terhadap diperbolehkannya non Muslim menduduki sebuah jabatan, seperti dalam keputusan Muktamar, semakin mempertegas bahwa kata ‘darurat’ merupakan sebentuk ‘kompromi’ ketika kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan hukum normatif Islam.

Pertanyaan patut diajukan ke GP Ansor, apakah dengan begitu berarti Ansor mengesampingkan keputusan Muktamar Lirboyo untuk berkompromi dengan kepentingan dukungan mendukung kandidat calon pemimpin politik?

Patut dipertanyakan pula, apakah keputusan bahtsul masail ini ada hubungannya dengan dukungan tokoh Ansor, Nusron Wahid, kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017 yang notabene non-Muslim?

Wakil Sekjen PBNU Dr. H. Ulil Abshar Hadrawi menyarankan, sebaiknya kalangan internal NU tidak membuat pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan perpecahan di kalangan Nahdliyin, karena menurutnya, sikap NU secara organisasi dalam Pilkada DKI sesuai arahan Ketua PBNU Said Aqil Siroj, kembali ke Khittah 1926, yakni tidak terlibat politik praktis.

Ulil juga memastikan bahwa keputusan bahtsul masail tertinggi di kalangan NU adalah hasil Muktamar. “Apa pun, keputusan tertinggi  di NU, ya Muktamar,” katanya saat dihubungi Nusantara.news, Senin (17/4).

Sebelumnya, Rais Aam NU KH. Ma’ruf Amin juga sudah menegaskan, “Nahdlatul Ulama memiliki aturan yang harus diikuti sesuai keputusan Muktamar.”

Sejarah Bahtsul Masail

Awalnya bahtsul masail di NU tidak dilembagakan, karena sejak dulu di kalangan pesantren-pesantren tradisional sudah terbiasa dengan forum kajian di kalangan kyai untuk memutuskan berbagai persoalan keagamaan di masyarakat. Barulah pada Muktamar NU ke-18 di Yogyakarta tahun 1989, Lajnah Bahtsul Masail Diniyah (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) diusulkan dan dibentuk dan sekarang menjadi Lajnah Bahsul Masail (LBM).

Di kalangan NU bahtsul masail sendiri merupakan tradisi yang sudah berkembang sejak lama, bahkan ditengarai telah ada sebelum NU sendiri lahir.

“Bahtsul Masail yang berkembang di kalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kiai-kiai NU. Jauh sebelum Bahtsul Masail di lembagakan oleh kalangan NU, tradisi seperti itu telah ada di kalangan arab (Makkah) yang disebut dengan tradisi halaqah,” demikian menurut catatan Martin van Bruinessen (1996).

Saat ini, sesuai AD/ART NU, LBM bertugas bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah baik yang mawdu’iyyah (tematik) dan waqi’iyyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Proses bahtsul masail

Di kalangan NU bahsul masail dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu tertentu pada semua tingkatan.

Dalam prosesnya forum bahsul masail dibuka oleh seorang pimpinan yang posisinya juga sebagai moderator dalam forum tersebut. Selanjutnya sang moderator akan mendeskripsikan masalah yang dibahas, dari mulai pokok persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, hingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari persoalan itu yang terkait dengan hukum fikih.

Biasanya, masalah yang dibahas berasal dari usulan peserta (disebut sail, sebuah kata bahasa Arab yang berarti orang yang bertanya atau yang mempermasalahkan). Usulan dilakukan baik perorangan maupun perwakilan institusi dan diajukan beberapa waktu sebelumnya kepada pihak panitia, atau bisa juga masalah sengaja dipilih oleh pihak panitia.

Untuk kasus-kasus tertentu, forum bahtsul masail juga mengundang nara sumber pihak luar. Tujuannya,  membantu memperjelas duduk perkara masalah yang dikaji, nara sumber adalah orang yang kompeten di bidangnya.

Setelah masalah dipaparkan, peserta diberi kesempatan mengutarakan pendapat masing-masing. Tahapan ini dikenal dengan ta’bir (memberi argumentasi). Beragam dalil diutarakan peserta baik dari sumber al-Quran, hadits, maupun kitab kuning. Perdebatan akan sengit karena para peserta telah mempersiapkan sebelumnya beragam dalil (argumentasi) yang dipakai untuk memperkuat pendapat mereka.

Apabila perdebatan dianggap cukup, moderator lalu memberikan kesempatan kepada pengarah (musahhih). Musahhih terdiri dari para kiai untuk memberikan komentar atas pendapat para peserta tesebut.

Tim musahhih biasanya ditunjuk sesuai dengan penyelenggaraan bahtsul masail. Jika penyelenggaranya NU Cabang, musahhih-nya dari kalangan kiai NU di tingkat Cabang, begitu seterusnya sampai tingkat Pusat. Apa yang disampaikan musahhih dalam bahtsul masail tidak sepenuhnya diterima oleh peserta, meskipun dari sisi kapabilitas musahhih biasanya di atas peserta. Jika masih ada sanggahan, moderator mempersilakan peserta untuk mengutarakan argumentasi tandingan, hingga masalah menjadi jelas.

Keputusan kontroversial

Di kalangan NU, forum bahtsul masail boleh jadi merupakan forum prestisius dan sebuah kebanggaan, karena menjadi ajang pertunjukan intelektual kader ulama NU. Tapi masalahnya, sejauh mana hasil keputusan LBM  diikuti kalangan nahdliyin? Sebab, jika tidak diikuti lantas apa gunanya lembaga tersebut?

NU tentu harus menertibkan lembaga-lembaga penyelenggara bahtsul masail agar tidak saling bertentangan dalam mengeluarkan keputusan, sehingga menimbulkan kontroversi dan perpecahan di kalangan umat. Mekanisme sanksi semestinya dibuat untuk menindak keputusan-keputusan bahtsul masail yang bersifat partisan, seperti dikeluarkan GP Ansor. Sangat jelas, keputusan itu sarat muatan politik karena dikeluarkan jelang Pilkada DKI yang salah satu kandidatnya adalah non-muslim. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here