NU Memang Ditarget Untuk Pecah Lewat Pilkada Jakarta

0
424

Nusantara.news, Jakarta Suasana ‘perang dingin’ kerap terasa dalam rapat-rapat terbatas di kalangan elite pengurus NU di kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat menjelang pelaksanaan Pilkada DKI, demikian seorang sumber di kalangan pengurus PBNU menceritakan.

Konon, suasana seperti ini terjadi setelah sejumlah peristiwa kontroversial melibatkan pengurus NU. Dari mulai Rais Aam K.H. Ma’ruf Amin yang jadi saksi sidang kasus penistaan agama melibatkan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lalu kesaksian pengurus lain K.H. Ishomuddin yang terkesan membela Ahok, hingga keputusan bahtsul masail para kiai muda GP Ansor yang menyatakan boleh memilih pemimpin nonmuslim, bertentangan dengan hasil Muktamar Lirboyo tahun 1999.

“Sebagai orang muda, saya ‘pusing’ juga melihat kondisi ini, meskipun kalau di luar rapat mereka kembali mencair,” kata sumber di PBNU itu, Senin (17/4).

Walaupun Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj telah menyatakan bahwa NU kembali ke Khitthah NU 1926, dimana NU tidak terlibat politik praktis, tetapi tetap saja gestur politik Said Aqil dalam sejumlah kesempatan, misalnya ketika menerima kunjungan calon gubernur Ahok-Djarot di kantor PBNU, mengafirmasi dukungan itu.

Di sisi lain, Rais Aam PBNU K.H. Ma’ruf Amin dalam beberapa kali pernyataan, menegaskan bahwa calon Gubernur Ahok melakukan penistaan agama terkait penyataan tentang surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu.

Sangat terlihat, perbedaan pilihan politik di tingkat elite PBNU ditunjukkan secara “telanjang” berpengaruh hingga ke tingkat bawah. Bahkan beberapa kali imbauan Ketua PBNU tidak digubris kalangan nahdliyin sendiri, misalnya dalam aksi 212 di Monas beberapa waktu lalu, dimana Ketua PBNU menghimbau agar warga NU tidak turun ke jalan, nyatanya di lapangan sebagian besar peserta merupakan warga NU.

“Lihat saja azan salat Jumatnya dua kali, berarti NU kan?” jelas Abdul Latif, seorang nahdliyin yang mengaku ikut dalam Aksi 212, Desember 2016 lalu, dan menyaksikan banyaknya warga NU yang turun ke jalan waktu itu.

Abdul Latif yang juga aktivis salah satu tarekat dimana anggotanya sebagian besar warga NU mengaku bahwa dalam Pilkada DKI, elite NU terutama pengurus pusat tidak mewakili suara warga NU kultural.

“Kami cenderung tidak percaya kepada elite pengurus NU, karena banyak mendengar isu transaksional, kami warga NU Jakarta lebih mendengar kyai, para habaib, dan guru kami masing-masing,” kata Latif.

Selamat dari kemelut Muktamar Jombang

Nahdlatul Ulama (NU) telah berhasil selamat dari kemelut yang sempat mendera di Muktamar ke-33 di Jombang Jawa Timur tahun 2015 lalu. Saat itu, lebih dari seratus perwakilan wilayah dan cabang NU yang hadir memilih berkumpul di Pesantren Tebu Ireng, tidak menggunakan hak pilihnya karena kecewa dengan penerapan ahlul hal wal aqdi (AHWA) dalam pemilihan ketua, disinyalir sistem ini diterapkan untuk kepentingan salah satu calon ketua.

Bahkan, pasca-terpilihnya Ketua PB NU Said Aqil Siroj, sejumlah pengurus wilayah dan cabang NU mengancam ajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan seluruh hasil muktamar yang mereka anggap tidak sah. NU sempat dikhawatirkan akan terbelah. Beruntung, ancaman itu tidak terjadi karena kebijaksanaan dari para kyai sepuh NU, termasuk Gus Sholah, yang saat itu batal mencalonan diri sebagai Ketua PBNU karena tidak setuju dengan sistem pemilihan. Mereka mampu meredam gejolak perpecahan ketika itu.

Seperti diketahui, Muktamar NU digelar persis setahun setelah kontes demokrasi utama digelar di Indonesia, yakni Pemilu Presiden 2014 yang mempertarungkan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Tidak dipungkiri, NU sebagai organisasi terbesar umat Islam Indonesia masuk ke dalam pusaran dukung mendukung calon presiden ketika itu.

Dalam perbincangan di antara muktamirin, sebutan untuk peserta muktamar, di Jombang kala itu, salah satu kritik yang dilontarkan terhadap kepemimpinan NU periode 2010-2015 dengan Ketua Umum Said Aqil Siroj, salah satunya tentang kegagalannya menjaga khittah NU di ranah politik. Banyak nada sinis, bahwa NU telah menjadi “dagangan politik” untuk kepentingan sesaat dalam Pilpres 2014.

Bagaimana dengan NU sekarang, apakah bakal terjerembab lagi dalam perpecahan untuk urusan Pilkada DKI? Tentu terlalu naif, organisasi sebesar NU, gara-gara sebuah pemilihan kepala daerah terjerembab dalam perpecahan.

Pengalaman Pilpres 2014 yang lalu hendaknya menjadi pelajaran dan contoh telanjang bagaimana khitah NU dalam politik telah jatuh ke titik paling nadir.

Said Aqil Siroj setelah terpilih untuk kedua kalinya pada Muktamar Jombang 2015 lalu, bertekad melakukan konsolidasi di tubuh NU, namun tampaknya godaan politik praktis para elite PBNU terlalu kuat.

Jika mengingat pernyataan-penyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahwa Indonesia dalam ancaman proxy war, maka kasus NU tampaknya bisa menjadi contoh. Bagaimana organisasi Islam terbesar di Indonesia mudah didera konflik kepentingan politik praktis.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua MPR RI Amien Rais pada penghujung tahun lalu, telah mengingatkan bahwa Pilkada DKI 2017 merupakan perang proxy antara dua kepentingan negara raksasa, Amerika dan Cina. Amien menghimbau agar umat Islam independen dalam menentukan pilihan di Pilkada DKI. Tidak mengikuti “gendang” pertarungan Amerika dan Cina.

Memecah belah NU sebagai organisasi umat terbesar di Indonesa merupakan bagian proxy war dari kekuatan negara besar yang selama ini bertarung di tingkat global, Amerika dan Cina. Targetnya, melemahkan persatuan dan kesatuan umat sehingga bangsa lengah, lalu pihak-pihak berkepentingan pun dapat dengan leluasa meraup keuntungan dari kekayaan bangsa ini, misal untuk penguasaan sumber daya alam, ekonomi, dan kekayaan lainnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here