Nurani Hakim Praperadilan Kunci Kemenangan KPK

0
391

Nusantara.news, Jakarta – Akhir September lalu, tersangka kasus megakorupsi e-KTP Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Status tersangka Ketua DPR yang juga Ketua DPP Golkar pun digugurkan. Setelah KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka, lagi-lagi Setnov melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Diketahui, KPK kembali menerbitkan surat perintah penyidikan Setnov pada 31 Oktober 2017. Setnov disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.

Untuk itu, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pertanyaannya, apakah Setnov berpeluang kembali menang?

Baik Setnov sebagai pihak pemohon maupun KPK sebagai termohon sama-sama memiliki peluang menang atau kalah. Pengamat hukum dari UIN Syarif Hidyatullah, Jakarta Ismail Hasani menyatakan soal kalah menang sangat tergantung pada bukti yang dijadikan penyidik untuk kembali mentersangkakan Setnov. “Soal apakah bukti itu baru dan kuat, tentu yang mengetahui penyidik KPK. Tapi saya yakin bukti yang diajukan kali ini sangat kuat,” jelas Ismail saat dihubungi Nusantara.news, Rabu (22/11/2017).

Alasannya, karena penyidik tentu sudah belajar dari kekalahan terdahulu sehingga tidak akan gegabah. Apalagi, KPK sendiri sudah mengklaim memiliki bukti baru. Kalaupun penyidikmenggunakan bukti lama, tentu dengan format baru. Sebab, sesuai putusan Hakim Cepi, yang dipersoalkan bukan barang bukti tapi proses pembuktiannya. Karena itu, KPK diyakini akan memenangkan pertarungan di PN Jaksel pada tanggal 30 November 2017 nanti.

Seperti diketahui, pada sidang praperadilan tanggal 29 September 2017 di PN Jaksel, Hakim Cepi, menganggap KPK melanggar prosedur yang berlaku baik UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, KUHAP, dan peraturan, ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebab, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) milik Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong untuk memeriksa saksi, melakukan penyitaan, dan memperoleh bukti-bukti. Dan hasil pemeriksaan, penyitaan, dan bukti-bukti tersebut digunakan pula untuk perkara Setya Novanto.

Begitupun dengan proses penetapan Setnov sebagai tersangka untuk kedua kalinya sudah tidak ada masalah. Sebab, KPK sudah mematuhi putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 soal keterangan calon tersangka,

Kewajiban penyidik meminta keterangan Setnov sebagai saksi sudah dilakukan. Sebagaimana keterangan Jubir KPK, Febri Diansyah bahwa Setnov sudah berulangkali diperiksa sebagai saksi tanpa izin presiden. “Sesuai KUHP memang tidak dikenal istilah calon tersangka. Seseorang yang diminta keterangannya itu bisa sebagai saksi atau terlapor,  jadi tak ada seseorang diminta keterangan oleh penyidik sebagai calon tersangka. Intinya, soal prosedur ini penyidik sudah benar,” jelasnya.

Namun, KPK sebenarnya bisa juga menempuh cara lain agar Setnov tidak bisa bebas kembali sebagai tersangka. Yakni, dengan segera merampungkan berkas penyidikan perkara yang menjerat Setnov tersebut. Selanjutnya, berkas dilimpahkan ke pengadilan Tipikor dan otomatis gugatan praperadilan aka gugur saat sidang dimulai.

Soal pemberkasan, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan ada dua prinsip yang dipakai pihaknya dalam proses perampungan berkas penyidikan. Pertama, soal kehati-hatian dalam proses pemberkasan.‎ Jadi berkas yang telah terkumpul disusun semaksimal mungkin dengan argumentasi dan bukti-bukti kuat. Kedua, prinsip efektivitas waktu dengan tetap memperhitungkan faktor kekuatan bukti.

Sementara, peneliti PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar beranggapan kalaupun KPK kembali kalah dalam praperadilan untuk kedua kalinya, lembaga antirasuah itu tetap masih bisa melanjutkan perkaranya. Setnov bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk ketiga kalinya.

Seperti yang terjadi dalam perkara korupsi korupsi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar tahun 2006 – 2012 dengan tersangka Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Saat itu, KPK yang kalah di praperadilan tak putus asa dan kembali menetapkan Ilham sebagai tersangka hingga akhirnya Ilham divonis hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Masalahnya, jika KPK kalah dalam praperadilan untuk kedua kalinya melawan Setnov, maka institusi penegak hukum yang dipimpin Agus Rahardjo itu akan kehilangan kepercayaan publik. Tak hanya itu, publik juga akan menilai negatif terhadap para komisioner dan penyidik KPK yang dianggap tidak profesional.

Karena itu, Ismail berharap KPK tidak kalah di praperadilan nanti. Namun sekuat apapun alat bukti dan semua prosedur telah ditaati KPK, jika hakim yang memimpin tidak jujur dan tidak profesional, maka  harapan publik tidak akan terpebuhi. “Semua berpulang pada hakimnya. Kita semua tentu berharap, hakim yang memutus adalah sosok yang independen, jujur, adil dan profesional,” pungkasnya.

Rekam Jejak Hakim Sidang Praperadilan

Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Setnov dengan nomor perkara 133/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Jaksel Kusno SH MHum.

Kusno yang telah berkarir sebagai hakim selama 25 tahun juga sempat menjabat Ketua PN Pontianak. Ia pernah menjadi hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101. Dalam putusan yang diketok pada (10/11/2017) lalu, Kusno menolak seluruh permohonan pemohon.

Saat bertugas di PN Pontianak, Kusno juga pernah memvonis pegawai Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Tanjungpura M Nasir dengan hukuman 1 tahun 4 bulan dalam kasus pengadaan peralatan alat rumah sakit Untan.

Selain itu, Kusno juga sempat menangani kasus penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) KONI sebesar Rp15,2 mliar dan dana Bansos Fakultas Kedokteran Untan Rp5 miliar. Kala itu, terdakwa anggota DPR Zulfadhli divonis hukuman 1 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang menuntut 1 tahun 6 bulan.

Kini, publik hanya bisa berharap semoga KPK menang dan hakim memiliki nurani untuk menegakkan hukum. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here