Nyusul Pajak, Bea Cukai Pun Alami Shortfall

0
87
Tak hanya Dirjen Pajak yang telah berganti pimpinan, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pun kesulitan mencapai target penerimaan bea dan cukai 2017. Hal ini disebabkan ekonomi yang melambat yang menyebabkan penurunan daya beli masyasrakat, pada akhirnya menyebabkan rendahnya pencapaian realisasi penerimaan bea dan cukai. Sudah saatnya pemerintah mengoreksi target penerimaan bea cukai yang muluk-muluk di tengah perekonomian yang melambat.

Nusantara.news, Jakarta – Seperti efek domino, realisasi penerimaan pajak yang gagal mencapai target pun menjalar ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBC). Dengan asumsi turunya daya beli, menyebabkan setoran Bea dan Cukai ke kas negara jauh dari harapan alias shortfall.

Lantas, apakah asumsi-asumsi yang mendasari tidak tercapainya penerimaan DBC, apakah sama dengan asumsi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)?

Shortfall bea cukai

Sampai dengan pekan ketiga Desember 2017, total penerimaan DBC tercatat hanya Rp148,6 triliun atau hanya 78,58% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 sebesar Rp189,1 triliun.

Detil penerimaan DBC itu terdiri dari realisasi penerimaan Bea Masuk (BM) pada periode yang sama sebesar Rp31,4 triliun atau 94,37% dari target yang ditetapkan APBN-P 2017 sebesar Rp33,27 triliun. Sementara penerimaan cukai tercatat sebesar Rp113,6 triliun atau 74,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp153,16 triliun.

Sedangkan penerimaan dari Bea Keluar (BK) tercatat sebesar Rp3,6 triliun atau 133,33% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp2,7 triliun.

Angka penerimaan DBC tentu saja masih merangkak naik, namun tingkat pencapaian realisasi itu tidak terlalu jauh bergerak dari angka di atas.

Melihat sulitnya DBC mencapai target penerimaan tahun 2017, diperkirakan pada 2018 akan semakin sulit. Apalagi pemerintah meminta DJP dan DBC tetap menambah target penerimaan pajak sebear Rp200 triliun lagi pada 2018, maka dapat dipastikan makin sulit merealisasikannya.

Pada 7 November, Direktur Jenderal Bea Cukai (DJBC) Heru Pambudi mengungkapkan penerimaan bea dan cukai sudah mencapai Rp130 triliun. Ia optimistis penerimaan bea cukai ini akan meningkat dalam dua bulan terakhir, sehingga kekurangan yang masih harus dipenuhi sekitar Rp59 triliun dapat tercapai menjelang akhir tahun.

Upaya yang terus dilakukan otoritas bea cukai untuk mendorong optimalisasi penerimaan, terutama dari cukai, adalah dengan melakukan penertiban pabrik rokok ilegal dan konsisten melaksanakan penegakan hukum lainnya.

Selain itu, penerimaan cukai diproyeksikan akan meningkat pada November dan Desember karena tingginya permintaan pemesanan pita cukai hasil tembakau untuk tahun depan.

“Di bulan 12 tahun kemarin, dalam satu bulan, kita menerima cukai rokok itu sampai Rp47 triliun. Karena memang di PMK 20/2015, penerimaan yang sebelumnya bisa disetor pada Januari, harus disetor pada bulan akhir tahun,” ujar Heru.

Kepala Sub Direktorat Penerimaan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rudy Rahmaddi mengatakan, walau baru mencapai 78,48% dari target yang ditetapkan, nilainya tetap tumbuh sebesar 7,26% dibandingkan realisasi bea cukai pekan ketiga Desember 2016, menjadi sebesar Rp148,6triliun.

Rudy optimistis penerimaan bea dan cukai hingga akhir tahun masih meningkat. Perhitungan Rudy, realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir tahun ini akan berada di atas 97% dari target. Jika perkiraan ini benar, maka persentase penerimaan bea dan cukai 2017 akan setara dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 penerimaan bea dan cukai hanya Rp178,72 triliun atau 97,15% dari target.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo juga memperkirakan target penerimaan bea cukai tahun ini akan meleset alias shortfall. Menurutnya, realisasi total bea dan cukai akhir Desember 2017 akan mencapai sebesar Rp147,7 triliun atau sekitar Rp42 triliun di bawah target Rp189,1 triliun. “Daya beli masih lemah, laju ekonomi juga lemah,” jelasnya.

Ternyata prediksi Yustinus meleset Rp900 miliar, karena realisasi penerimaan DJB ternyata mencapai Rp148,6 triliun. Namun realiasi itu juga menjelaskan bahwa prediksi Direktur BC juga meleset Rp30,12 triliun lebih rendah dibandingkan prediksi akhir November 2017.

Rendahnya penerimaan DBC antara lain disebabkan penjualan rokok juga tertekan kenaikan tarif cukai tahun ini yang naik rata-rata 10%. Terbukti, pendapatan sejumlah perusahaan rokok juga tertekan, seperti PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) hanya mengantongi pendapatan Rp1,14 triliun hingga September 2017, turun 11,75% yoy.

Ke depan, penjualan rokok juga diperkirakan makin tertekan seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok mulai 1 Januari 2018, rata-rata sebesar 10,04%. Untuk itu  pemerintah harus secepatnya menambah objek cukai.

Shortfall pajak

Capaian penerimaan DBC sebenarnya mencerminkan kondisi ekonomi yang menurun seiring menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini juga yang mendasari asumsi lebih rendahnya penerimaan DJP dibandingkan targetnya (shortfall).

Sebagai contoh target penerimaan pajak pada 2017 yang ditetapkan sebesar Rp1.424,9 triliun nampaknya sudah dapat dipastikan tak tercapai tahun ini. Masalahnya akhir Desember 2017, jumlah maksimal yang mungkin dapat diraih Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya Rp1.145 triliun atau 80,3%. Artinya terjadi shortfall (selisih antara target dan realisasi) pajak sekitar Rp279,9 triliun.

Namun demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis shortfall pajak pada 2017 di kisaran 82,3% atau Rp1.211,5 triliun. Pendek kata, berapa angka shortfall yang terealisasi memang dalam perdebatan, tapi yang pasti adalah shortfall telah menjadi trend sejak 2006 hingga 2018 masih ditargetkan.

Di sinilah titik persoalan fiskal kita, selama lebih dari 11 tahun perencanaan penerimaan pajak tidak pernah akurat. Artinya ada yang salah dalam budaya perencanaan penerimaan pajak kita, sehingga selama lebih dari 11 tahun shortfall pajak benar-benar menjadi trend yang tak pernah ada titik temu dengan realisasi penerimaan pajak.

Adakah di dalamnya unsur kesengajaan? Rasanya tidak ada kepentingan menyengaja perencanaan dan realisasi penerimaan pajak dimeleset-melesetkan. Apalagi menuding perancang penerimaan dan realisasi penerimaan pajak bodoh, sama sekali itu tuduhan yang tidak sopan.

Tapi mengapa seolah menjadi kelaziman dimana perencanaan dan realisasi penerimaan pajak selalu tidak tepat? Di sinilah patut kita ajukan pertanyaan. Kami menduga ada unsur strategi dibalik takdir shortfall, yakni tarik menarik antara menggenjot penerimaan pajak yang riil dengan kebutuhan menyeret-nyeret APBN kita kubangan utang.

Indikasi ini begitu jelas ketika Menkeu Sri begitu bersemangat untuk mendapatkan peningkatan rating utang Indonesai (surat utang negara—SUN) menjadi AAA dari Fitch Rating. Padahal Fitch baru saja menaikkan peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB.

Harusnya Menkeu sibuk menggenjot kinerja penerimaan pajak sebagai bentuk maksimalisasi pembiayaan dari pajak. Dengan mengutak-atik peringkat utang, terkandung maksud akan menggenjot utang pada 2018. Memang tidak ada yang salah di sini, tapi ada moral yang keliru dalam rangka memperkuat ketahanan fiskal.

Tidak pernah tergambar dengan riil bagaimana upaya Menteri Keuangan sejak 2006 hingga nanti tahun 2018, bagaimana upaya menurunkan shortfall dari tahun ke tahun. Pada 2018 asumsi shortfall ternyata sudah ditetapkan sebesar Rp181,8 triliun, tentu saja ini sebuah rezim pesimistis sekaligus peragu. Seolah tak ada jalan lain untuk menciptakan APBN yang sehat dan berkesinambungan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here