Obama Pulang, Kontrak Freeport Diperpanjang

0
1106
Sejak mantan Presiden AS Barrack Obama menemui Presiden Jokowi, kontrak karya PT Freeport Indonesia pun lancar
Sejak mantan Presiden AS Barrack Obama menemui Presiden Jokowi, kontrak karya PT Freeport Indonesia pun lancar

Nusantara.news, Jakarta – Rahasia di balik pertemuan mantan Presiden AS Barrack Obama dengan Presiden Jokowi akhirnya terjawab sudah. Selang empat hari pasca pertemuan (30/6), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua hingga 2031.

Peristiwa ini mengingatkan kita pada saat Wakil Presiden AS Mike Pence, bertandang ke Indonesia dan menemui Presiden Jokowi pada 20 April 2017. “Freeport is done, sudah ditandatangani,” demikian kata Menlu Retno Marsudi, waktu itu.

Benar saja, selang beberapa lama, PT Freeport Indonesia langsung mendapat izin untuk mengekspor konsentrat tembaga sebesar 1.113.105 wet metric ton (WMT). Hebatnya, Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan  diterbitkan Jumat malam (21/4). Padahal Freeport baru mengajukan permohonan pada hari Kamis (20/4) tepat di hari pertemuan Wapres Pence dengan Presiden Joko Widodo.

(Lihat: Wapres AS Pulang, Izin Ekspor Freeport Datang)

Kali ini Obama yang datang, walaupun ia berada di kubu Partai Demokrat dan Donald Trump berada di Partai Republik, kepentingan mereka dalam konteks Freeport sama. Yakni bagaimana menggolkan persetujuan perpanjangan kontrak karya Freeport.

Persetujuan itu diambil dalam rapat di kantor Kementerian Keuangan yang dihadiri sejumlah menteri terkait hari ini, Selasa, 4 Juli 2017. Hadir dalam rapat itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan sesuai dengan peraturan, perpanjangan operasi perusahaan yang berafiliasi dengan Freeport-McMoran tersebut bisa dilakukan maksimal dua kali sepuluh tahun. Artinya, masa kontrak Freeport praktis diperpanjang dari 2021 menjadi 2031, setelah 10 tahun kontrak masih bisa diperpanjang kembali menjadi 2041 dengan didahului evaluasi.

Menurut Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno, agenda rapat tersebut pada dasarnya membahas empat persoalan Freeport, yakni perpanjangan operasi Freeport, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), divestasi saham, serta stabilitas investasi.

“Kalau yang dua sudah disepakati Pak Menteri ESDM, mengenai perpanjangan dan smelter wajib dipenuhi Freeport,” katanya di Kementerian Keuangan seusai rapat. Hanya saja, kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Keuangan, belum menyepakatinya sebab masih ada persoalan pajak dan model kerja sama yang belum tuntas dibahas antara pemerintah dan Freeport.

Harry menuturkan, operasi Freeport diperpanjang satu kali 10 tahun. Selanjutnya, bisnis perusahaan tambang tembaga, emas, dan perak asal Amerika Serikat tersebut mesti dievaluasi lebih dulu sebelum operasinya diperpanjang sepuluh tahun kedua.

Dengan perpanjangan dua kali sepuluh tahun tersebut, operasi perusahaan yang berada di Kabupaten Mimika, Papua, itu bakal berakhir pada 2041. Saat ini, masa operasi Freeport yang telah diperpanjang dua kali pada 1967 dan akan berakhir pada 2021 mendatang.

Terkait dengan smelter, menurut Harry, pemerintah juga menyepakati Freeport wajib membangun fasilitas pengolahan hasil tambang tersebut. “Kalau smelter harus,” ujarnya. Pemerintah mewajibkan Freeport mendirikan smelter dalam lima tahun ke depan atau maksimal pada 2022.

Sementara soal kewajiban divestasi saham Freeport hingga 51%, kata  Harry, hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah melalui BUMN pun, siap mengambil alih saham Freeport. “Bu Menteri BUMN juga minta divestasinya bersama-sama dengan BUMD,” ujarnya.

Harry menambahkan, satu hal yang masih dalam pembahasan adalah ketentuan fiskal, bea keluar, dan pajak. “Kalau bea keluar disesuaikan dengan (Kementerian) Keuangan. Sedangkan yang fiskal dan pajak masih belum. Nanti Bu Menteri Keuangan yang akan mengeksekusi,” katanya.

Terkait dengan keinginan Freeport agar regulasi diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), menurut Harry, pemerintah sedang mempersiapkannya. “Sedang dirundingkan, tapi belum disepakati. PP ini untuk stabilitas investasi, untuk investor pertambangan secara keseluruhan,” ucapnya.

Untung rugi

Lantas, apa sih untung rugi secara ekonomi buat Indonesia dari perpanjangan masa kontrak Freeport di Papua?

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono mengatakan jika pemerintah melakukan perpanjangan perjanjian kontrak karya Freeport, keuntungannya banyak. Pertama, masih terdapat potensi keuntungan dari belanja barang dalam negeri sebesar US$1,2 miliar per tahun, investasi US$1,4 miliar per tahun, 22.732 orang tidak jadi di PHK. Kedua, multiplier effect lanjutan dari segi pajak dan perekonomian yang lebih luas.

Ketiga, pembangunan daerah di mana tambang itu berada akan berlanjut. Keempat, terjadi peningkatan keahlian tenaga kerja Indonesia. Kelima, kegiatan operasi dan produksi berjalan sesuai peraturan dan ada pengembangan usaha lokal.

Sementara dari aspek teknis, perpanjangan kontrak Freeport ini menguntungkan Indonesia karena, pertama, akan diproduksi 71 juta ton konsentrat sepanjang 2021-2031. Kedua, potensi penerimaan negara sebesar US$3,77 miliar. Ketiga, dilakukan rehabilitasi lahan berupa kegiatan reklamasi dan recovery pasca penambangan.

Namun Bambang tidak menutup mata soal adanya potensi kerugian dari perpanjangan kontrak Freeport tersebut. Yaitu, pertama, pengendalian usaha tambang masih dipihak asing, sehingga operasional dikuasai oleh pihak asing dan dapat mempengaruhi aspek lain seperti keamanan dan sosial.

Kedua, dimungkinkan terjadinya pencatatan investasi dan pembiayaan lainnya yang tidak transparan dan tidak terkontrol dengan baik.

Ketiga, pengutamaan barang dan jasa dalam negeri masih kurang diperhatikan oleh Freeport, hal ini tidak sejalan dengan kontrak karya Pasal 24 tentang Nawacita.

Lantas apa keuntungan Amerika dengan perpanjangan kontrak karya Freeport? Tentu keuntungan itu selain dapat mengekslorasi, mengolah dan mendistribusi tembaga dan emas, juga uranium sebagai aset yang tak ternilai.

Goreng isu

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, mengapa isu perpanjangan kontrak begitu penting dan selalu digoreng? Lantaran kondisi keuangan Freeport yang terus menurun jika Pemerintah Jokowi tak jadi memperpanjang kontrak.

Kerugian itu terjadi lantaran Freeport juga telah terlanjur berinvestasi di Teluk Meksiko, dan ini sangat terkait.

“Freeport ini lagi kepepet, Makanya dia kongkalikong dengan pemerintah biar naik lagi sahamnya. Nilai valuasinya turun ke 0,25%. Terus mereka juga lagi rugi sampai US$15 miliar di Meksiko dry hole, duit mereka hilang, makanya andalan satu-satunya ya Indonesia,” kata Rizal di DPR beberapa waktu lalu.

Karena merugi, lanjut Rizal, kemudian Freeport mengajukan perpanjangan kontrak karya ke pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM. Pengajuan perpanjangan kontrak Freeport selama ini selalu disetujui lantaran banyak pejabat di pemerintahan yang mencari keuntungan pribadi dengan melakukan KKN.

“Lihat aja dia, kan sudah 50 tahun di Indonesia, terus bayar royalti cuma 1%. Gimana nggak dibilang KKN. Ini kan merugikan sekali. Pejabat kita juga gampang disuap, makanya pikiran Freeport soal perpanjangan kontrak di Indonesia suatu hal yang mudah. Wong gampang disuap. Nah kalau ada isu perpanjangan kontrak ini saham Freeport kan langsung naik, untungnya buat Indonesia apa. Makanya ini kita harus ketat dan saling bekerja sama,” katanya.

Rizal pun mengajukan tiga syarat kepada Freeport jika ingin kontraknya tetap diperpanjang. Pertama, Freeport harus membayar royalti kepada Indonesia sebesar 6% hingga 7%. Kedua, harus melakukan divestasi saham 51%, hal ini dilakukan agar persyaratan pemerintah dapat masuk ke dalam Freeport. Ketiga, perbaiki pembuangan limbah.

Ia menilai pembuangan limbah Freeport telah membuat dampak buruk bagi lingkungan sekitar. “Kalau kita kompak, jangan ada lagi yang bisa disuap, saya yakin mau nggak mau Freeport menuruti ini. Karena dia akan berpikir, dari pada nggak sama sekali ya sudahlah ikutin saja,” katanya.

Itu sebabnya, saran Rizal ini sepertinya tidak muncul dalam perundingan antara Freeport dengan Kementerian ESDM belakangan ini. Mungkin itulah keberhasilan Obama, sehingga kini Freeport melenggang hingga 2031, dan sudah dapat dipastikan akan berlanjut pada termin kedua 10 tahun menjadi 2041. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here