“Ofensif”, Sisi Lain Politik Jokowi

0
89

Nusantara.news, Jakarta – Pernyataan dan aksi politik Jokowi belakangan ini oleh berbagai pihak disebut cenderung makin ofensif dan terbuka menyerang lawan-lawan politiknya. Perubahan sikap ini dianggap sebagai hal yang cukup mengejutkan karena keluar dari pakem politik Jokowi yang selama ini dianggap santun, sopan, dan cenderung sophisticated atau rumit dengan segala simbol politiknya.

Dia tercatat berulang kali menangkis serangan lawan politiknya dengan lontaran-lontaran kalimat tak biasa. Ia sempat menyebut istilah politikus “sontoloyo” untuk menyebut lawan-lawannya yang kerap menyinggung program pemerintah sebagai alat pencitraan, juga diksi “politik genderuwo” untuk menunjuk lawan politiknya yang kerap menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga mulai terlihat agresif membalas kampanye blusukan yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno dengan mengeluarkan penyataan bantahan harga-harga. Teranyar, Jokowi juga menyerang balik pernyataan Prabowo soal ’99 persen masyarakat Indonesia hidup pas-pasan’.

Jauh sebelum itu, gelagat politik ofensif Jokowi sebenarnya sudah mulai terlihat. Kata-kata seperti “gebuk”, “PKI balita”, “tempe tebal”, “berani kalau diajak berantem”, hingga “Tiongkok antek Indonesia”, menandai watak politik capres petahana itu sudah mulai bergeser dari image yang dikenal sejak Pilpres 2014: dari ujaran kebanggaannya ‘aku ra popo’ yang berarti ‘saya tidak apa-apa’ untuk menanggapi sejumlah serangan menjadi sangat reaktif dan emosional, dari wong ndeso yang lugu menjadi politisi dengan naluri ‘menerkam’.

Bagi banyak pihak, konteks ini mungkin dianggap biasa. Namun, bagi orang-orang yang mengikuti garis politik Jokowi, tentu saja timbul pertanyaan terkait perubahan sikap politik yang demikian. Pihak oposisi misalnya menggunakan momentum kata-kata Jokowi itu sebagai jalan untuk mengkritiknya dan menyebutkan bahwa sang presiden sedang “menunjukkan sifat aslinya”. Konteks ini kemudian dijadikan sebagai jalan untuk menjustifikasi bahwa selama ini apa yang ditampilkan oleh Jokowi di hadapan publik adalah “pencitraan”.

Pandangan tersebut tidak bisa dipermasalahkan karena memang itu adalah garis perjuangan oposisi. Namun, yang menjadi persoalan adalah mengapa strategi ofensif yang tidak terjadi pada Pilpres 2014 ini kini digunakan oleh Jokowi di Pilpres 2019?

Bisa jadi ada beberapa hal yang melatarbelakangingnya. Pertama, tampaknya Jokowi mulai gerah dan merasa tertekanan dengan serangan para pengeritiknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi memang dihujani oleh berbagai isu negatif sejak tahun 2014 lalu. Mulai dari isu keturunan Tionghoa dan PKI, tuduhan sebagai antek asing dan aseng, hingga kritik tajam buruknya kinerja ekonomi pemerintah, termasuk harga-harga dan tarif yang membebani masyarakat. Tak main-main, menurut beberapa lembaga survei, isu tersebut berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia.

Dengan banyaknya isu negatif dan kritik terhadap dirinya, Jokowi pun terlihat sibuk menangkis dan terpancing menyerang balik. Mungkin Jokowi berpikir, jika dirinya tidak angkat suara untuk mengklarifikasi, bukan tak mungkin, akan semakin banyak masyarakat yang terpengaruh dengan isu-isu semacam itu. Ujungnya, nasib elektoralnya di Pilpres 2019 bisa di ujung tanduk.

Kedua, sikap ofensif Jokowi bisa jadi memang bagian dari agenda tim Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres kali ini. Asumsi ini bisa dilacak dari keterangan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin akan melakukan langkah agresif untuk menyerang atau ofensif dalam pemilihan presiden 2019.

Hal itu disampaikan dalam agenda pembekalan dan workshop juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin di Hotel Oria, Jakarta, Senin (13/8). Hasto mengatakan langkah ofensif merupakan arahan langsung Jokowi saat bertemu dengan seluruh sekjen parpol koalisi di Rumah Pemenangan Cemara, Jakarta, sehari sebelumnya.

Ketiga, sebagaimana diungkap oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median, Rico Marbun, sikap ofensif Jokowi dengan diksi-diksi yang tak patut itu sebagai upaya untuk melabeli lawan politiknya dan merupakan siasat kontra demarketing terhadap oposan. Jika oposan menyerang Jokowi dari sisi kinerja, Jokowi membalas balik dengan menyerang ‘karakter’ lawan (Prabowo). Sepintar apa pun, serasional apa pun, dan sejelas apa pun, tambah Rico, argumen oposisi akan rontok dengan sendirinya jika integritas sang pembawa argumen sudah rontok.

Keempat, jika dibandingkan dengan survei Litbang Kompas pada Oktober tahun 2017, peningkatan dukungan terhadap Jokowi hanya menyentuh angka 6 persen. Angka 52,6 persen ini belum tergolong aman untuk calon petahana. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjelang Pilpres 2009 misalnya, memiliki elektabilitas di atas 71 persen. Hal itu menjamin kemenangannya dengan perolehan suara di atas 60 persen saat pemungutan suara berlangsung.

Bandingkan dengan dukungan untuk Prabowo yang mengalami peningkatan mencapai 3 kali lipat dari 18 persen berdasarkan survei tahun lalu tersebut. Artinya, Prabowo mampu mengkapitalisasi isu politik dan mampu meraih suara pemilih mengambang (swing voters) lebih banyak dibandingkan Jokowi. Gerakan #2019GantiPresiden, kritik-kritik di bidang ekonomi, dan serangan-serangan kampanye di akar rumput, nyatanya efektif mendongkrak elektabilitas Prabowo. Ini juga menunjukkan strategi kampanye defensif yang dilakukan oleh Jokowi tidak efektif meraih suara pemilih mengambang.

Dengan demikian, Jokowi memang butuh strategi kampanye baru untuk mengamankan peluangnya terpilih lagi di Pilpres nanti. Strategi menyerang ini pun sangat mungkin dipilih untuk mengkapitalisasi keunggulan dirinya dibanding Prabowo dengan menggunakan hal-hal yang negatif dari kampanye politik sang jenderal, katakanlah yang disebutnya sontoloyo dan genderuwo itu. Ini sekaligus juga menunjukkan bahwa Prabowo masih sangat kuat secara politik, sehingga memaksa Jokowi menggunakan cara yang keluar dari zona citra politik dirinya.

Kubu Jokowi dan Prabowo Harus Ubah Gaya Kampanye

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, menyebut keputusan Jokowi untuk tampil lebih frontal sebenarnya sangat riskan. Pasalnya selama periode pertama, publik simpati kepada Jokowi karena politik simbol yang mencerminkan budaya tinggi. Dalam survei LIPI yang dirilis Juli lalu, masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih pemimpin yang sederhana dan merakyat ketimbang berwibawa. Pemimpin sederhana dan merakyat mendapat skor 95,38 persen, sedangkan pemimpin berwibawa 92,19 persen.

Sementara itu, pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan sebenarnya kekuatan Jokowi terletak pada gaya lamanya, diam dan membiarkan simbol bermain. Dengan meladeni perlawanan dengan istilah-istilah kontroversial, Ray menyebut Jokowi menambah kabur substansi kampanye.

“Akhirnya, publik kita hanya ribut soal ungkapan yang sebenarnya tidak perlu. Dan wajah kampanye kita hanya seperti bertarung mengungkapkan ungkapan yang saling menyindir, belum masuk ke soal-soal substantif. Seharusnya Jokowi dan juga Prabowo mulai melakukan perdebatan dalam hal substantif. Pasalnya mayoritas masyarakat Indonesia masih minim literasi politik,” tutur Ray Sabtu (12/11).

Melihat Jokowi yang ofensif itu akhir-akhir, tampaknya memang Jokowi perlu berhati-hati dengan perubahan gaya komunikasi politiknya itu. Bagaimanapun juga, citra politik ke-Jawa-annya adalah salah satu faktor yang membuatnya unggul dibandingkan Prabowo pada Pilpres 2014 lalu. Artinya, jika terjebak terlalu jauh dengan strategi ‘sontoloyo genderuwo’ yang ofensif ini, sangat mungkin justru Jokowi-lah yang akan dirugikan karena kehilangan pemilih loyalnya.

Dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019

Lepas dari ucapan tak pantas model ‘sontoloyo’, ‘genderuwo’, dan sejenisnya yang keluar dari mulut seorang kepala negara, nyatanya oposisi juga tak ada bedanya: gemar mengumbar diksi serampangan dengan narasi-narasi yang kurang berbasis data. Diksi kubu Prabowo-Sandiaga semisal ‘tampang Boyolali’, ‘tempe setipis ATM’, ’99 persen masyarakat Indonesia hidup pas-pasan’, hingga janji ‘tidak akan impor’, lebih kentara sebagai ujaran propaganda yang hanya memicu kegaduhan di muka publik.

Memang, sebagai oposisi pada hakikatnya punya tabiat menyerang. Pun begitu, akan lebih elok jika oposisi menghantam petahana dengan membuka berbagai fakta kegagalan yang bersumber dari data dan catatan yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Misalnya soal ekonomi, oposisi bisa menguliti buruknya pencapaian kinerja pemerintah lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam RPJMN 2015-2019, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah sebesar 7,1%, realisasinya hanya 5,07%. Target pada tahun 2018 adalah 7,5%, realisasinya tidak akan lebih dari 5,2%. Target RAPBN 2019 pun hanya 5,3%, padahal target RPJMN dahulu ditarget sebesar 8,0%. Demikian pula dengan PDB per kapita yang merupakan indikator pendapatan rata-rata tiap orang pada tahun bersangkutan juga meleset signifikan. Target PDB per kapita tahun 2017 adalah sebesar Rp58,49 juta, sedangkan realisasinya hanya Rp51,89. Target akan makin meleset jauh pada tahun 2018 dan 2019 yang menargetkan Rp64,72 juta dan Rp72,22 juta.

Bahkan, angka kemiskinan yang dikemukakan sebagai prestasi karena telah berhasil ditekan menjadi satu digit pada kondisi Maret 2018 (9,82%), masih meleset dari target RPJMN untuk tahun 2018 sebesar 7,5 – 8,5%. Begitu pula dengan kegagalan mencapai berbagai sasaran ekonomi lainnya seperti: cadangan devisa, surplus/defisit APBN, penerimaan pajak dan keseimbangan Primer APBN.

Dari sisi petahana, semestinya jangan reaktif apalagi dengan menggunakan diksi-diksi yang tak perlu. Sebab, di mana pun yang namanya calon petahana tentu akan mendapat serangan dari oposisi terhadap hasil kinerja dan performanya. Dengan kelebihan sebagai petahana yang memiliki akses fasilitas, kebijakan, aparat, dan perangkat kekuasaan lainnya, sebenarnya Jokowi bisa lebih fokus menampilkan segala pencapaian dan citra baik.

Namun, kini baik petahana maupun oposisi sama-sama menampilkan gaya komunikasi politik dan kampanye yang ‘ugal-ugalan’, saling mengumbar kebencian dan berbalas ‘diksi jalanan’. Janji kampanye damai dan komitmen untuk adu gagasan serta program dari kedua pasangan kandidat, ternyata tidak lebih dari pepesan kosong.

Jika gaya berpolitik seperti itu terus berlanjut dalam kampanye Pilpres, maka selain dapat mengancam keadaban berdemokrasi, juga akan membuat pemilih mengambang atau swing voters menjadi jenuh, bahkan bisa apatis. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here