Oh, Papua…Sejahterakan Bangsa Lain, Kau Sendiri…..?

0
197
Foto: Istimewa

Nusantara.news, Jakarta, – Dari dahulu hingga kini, Papua terus bergolak. Perseteruan silih berganti dari bangsa asing ke bangsa asing, dari bangsa asing ke bangsa sendiri karena  perutmu yang kaya kandungan alamnya.  Inilah Pulau Papua yang hingga kini jadi ajang bancakan kolonial asing, yang numpang hidup dari  alamnya.

Pengaruh Papua secara geopolitik begitu besar bagi Indonesia begitu besar. Sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti emas, perak, tembaga dan gas merupakan cadangan tambang yang terkaya di dunia. Papua juga menyimpan kandungan hayati yang berlimpah, hutannya yang luas, ekosistem yang menawan dan sebagainya. Inilah modal terbesar bangsa Indonesia yang kemudian hari menjadi incaran kaum kapitalis global yang berlomba-lomba merapatkan diri ke kawasan Nusantara belahan timur untuk mengeruk sebanyak-banyak sumber daya alam demi kepentingan negaranya.

Untuk dapat menancapkan pengaruhnya di tanah Papua, sejarah mencatat begitu banyak negara-negara kolonial yang berupaya memengaruhi penduduk setempat untuk kepentingan negaranya. Banyak penduduk Papua yang terpengaruh dengan ajakan kolonialis yang menggiringnya ke arah pemberontakan kepada Pemerintah Indonesia. Kentalnya anasir rakyat Papua yang disokong negara kolonialis bertujuan untuk melepaskan Papua dari NKRI. Modus imperalisme yang diterapkan sangat indentik dengan pola kolonial gaya baru di berbagai belahan dunia.

Piawainya para kolonialis selalu mengeluarkan masalah isu Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan (freedom), demokratisasi, kemiskinan, korupsi dan lainnya.  Balutan Isu-isu inilah yang kemudian menjadi modal negara kolonialis melalui agennya (NGO) dalam negeri yang memiliki link ke NGO internasional, bahkan tidak jarang NGO asing melakukan kampanye sendiri di Indonesia sehingga pemerintahan akan disibukkan dengan isu ini dan melupakan bagaimana membangun Papua dengan arif dan adil.

Modus lain yang dilancarkan para kolonialis ini adalah dengan pengelabuhan dan membuat intrik-intrik, isu-isu yang bertujuan menciptakan konflik, menanamkan teror dan melancarkan kekacauan di tengah masyarakat. Ini merupakan penyesatan dan taktik pengelabuhan sebagai wujud dari modus-modus kolonialis dalam mengeruk seluruh kekayaan alam secara agresif.

Dalam berbagai hal yang menyangkut kasus dalam perjalanan operasional Freeport,  sering sekali terjadi konflik atau penembakan gelap di Puncak Jaya, tetapi pihak manajemen memberlakukan prosedur tetap di lingkungan dalam dengan menutup total Freeport dari dunia luar. Diduga bahwa penciptaan kekacauan identik dengan pengapalan raw materials Freeport ke kapal-kapal AS di perairan, karena Freeport merupakan negara dalam negara.

Sumber daya alam Papua bagaikan magnet yang menjadi incaran negara kolonialis untuk terus mengusik ketentraman dan kedamaian di tanah Papua. Maka, tidak heran jika negara kolonialis Belanda disusul Amerika dan sekutunya merasa ‘betah’ menancapkan cengkramannya di sana.

Papua tak pelak lagi menjadi ladang terbesar tempat pertarungan para kolonialis asing demi penguasaan sumber daya alam dan hayati. Dalam bukunya,  “Extreme Future”, James Canto memaparkan,  bahwa AS dan sekutunya menyadari peperangan di masa mendatang adalah tehnologi dan informasi dalam penguasaan pangan (food), air dan perubahan iklim.

Usai perang dingin, dan jatuhnya Uni Sovyet, maka peperangan tidak lagi antara AS vs Rusia tetapi AS melawan Cina dan India yang disokong Jepang dan Korea. Papua dinilai strategis sebagai batu loncatan guna menghadang produk-produk Cina, India, Korea dan Jepang yang menguasai pasar Indonesia dan ASEAN. Penguasaan sumber pangan seperti sudah menjadi kenyataan dengan dibukanya proyek lumbung pangan dan energi terpadu Merauke atau Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang disokong oleh Cina. Di sinilah pertarungan korporasi pangan dan energi terbesar di Papua sedang berlangsung.

Gambaran jelas ini memperlihatkan bahwa kekacauan terselubung, kekerasan yang diciptakan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan kolonialisme asing itu sendiri. Pun demikian, dengan Amerika Serikat tidak akan mau kehilangan segala keuntungan yang telah didapatkan selama ini. Di sisi lain Inggris dan Australia terus berusaha untuk bisa turut menanamkan pengaruhnya di sana dan menikmati keuntungan termasuk kekayaan alam tanah Papua yang berlimpah. Sementara itu Cina sebagai pendatang baru juga mencari-cari kesempatan emas dalam melakukan ekspansi kapitalnya.

Kita tahu, Pulau Papua adalah pula terbesar kedua di dunia sesudah Greenland yang masuk wilayah kerajaan Denmark memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Kekayaan flora dan faunanya sendiri tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan negara-negara lain. George A Mealey dalam buku Grasberg terbitan tahun 1996 menjelaskan, sebanyak 251 dari 6000 bahasa di dunia ada di Pulau Papua yang terbagi dalam wilayah Indonesia dan Papua Neugini.

Gubernur Portugis di Maluku, Jorge de Menesese merupakan bangsa Barat yang membuat catatan tentang Papua. Waktu itu, kapal yang membawa Jorge saat pulang dari Malaka pada 1526 terbawa embusan angina sampai ke wilayah yang kini dikenal sebagai Kepala Burung. Selanjutnya, sebutan “Papua” atas wilayah itu muncul pada 1545 ketika pelaut Sepanyol Kapten Ynigo Ortiz de Retes, yang berlayar dari Maluku ke Meksiko sempat singgah di tempat yang dinamainya Nueva Guinea ataua Ilhas dos Papuas (Pulau Orang Papua). Sebutan Nueva Guinea dalam peta navigasi tahun 1569 diberikan karena kemiripan fisik penduduk daerah itu dengan masyarakat di Teluk Guinea—pantai barat Afrika—yang sudah lebih dulu dijelajah bangsa Eropa.

Papua mulai mengenal Papua abad ke-17, tepatnya ketika Kapten Willem Janz beberapa kali singgah di pulau itu untuk mencari tambang emas. Catatan menghebohkan Eropa terjadi ketika pelaut Belanda, Jan Cartenz—namanya yang diabadikan menjadi Puncak Cartenz—melaporkan melihat puncak gunung bersalju di Papua. Ketika itu, pada 1623, Cartenz menjadi bahan tertawaan karena menyatakan ada gunung bersalju di khatulistiwa. Arena pegunungan itu kini ada didekat wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia.

Sejumlah penjelajah Perancis juga sempat singgah di Papua. Mereka adalah William Dampier tahun 1700, Antonie de Bougenville tahun 1768, serta Dumont D’Urville dan James Cook dari Inggris tahun 1770. Belanda mulai serius menjelajahi wilayah Papua tahun 1825-1826 di bawah kepemimpinan Dirk Hendrik kolff. Dia menyusuri pantai selatan Papua, lalu menetapkan klaim territorial Belanda hingga 141 derajat Bujur Timur. Klaim teritori yang ditetapkan Dirk Henderik itu kini menjadi batas wilayah Indonesia bagian timur. Pihak Inggris tidak ketinggalan menetapkan klaim tahun 1884 untuk wilayah sebelah timur Merauke, yang kini menjadi Papua Niugini.

Penemuan awal tembaga dan emas di wilayah yang kini menjadi konsesi Freeport bermula ketika pada 1936 belanda mengadakan ekspedisi yang dipimpin Coljin. Geolog Jean Jacques Dogzy lalu menandai gunung dengan ciri-ciri deposit tembang menjulang tinggi: Gunung Erstberg, yang secara harfiah berarti bijih besi. sejarawan Bonnie Triyana menceritakan, pada 1959, seorang Amerika mendatangi Jacques Dozy untuk menanyakan jalur bijih besi yang dia lihat. “Itu seperti dinding tebing setinggi 75 meter dan begitu pula panjangnya,” kata Jacques Dozy.

Orang Amerika itu lalu ke Papua. Sekembali dari Papua, dia kembali menemukan Jacques Dozy dan mengatakan,” Ternyata temuan ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan.” Orang Amerika tersebut, kata Bonnie Triyana, adalah Forbes K Wilson yang menjadi manajer eksplorsi sulfur di Freeport. Gundukan batu setinggi 3.500 meter di pedalaman Papua itu adalah Erstberg yang menjadi tambang pertama Freeport.

Pada April 1965, menurut Bonnie, sebenarnya Freeport sudah mendapat lampu hijau untuk menambang di Erstberg. Namun, negosiasi tak kunjung selesai karena pemerintahan Presiden Soekarno tak mau begitu saja kekayan alam Indonesia dikelola kelompok bisnis asing. setelah peristiwa 30 September 1965, baru ada peluang bisnis. Selang dua bulan setelah peristiwa itu, CEO Freeport Langhourne William menelpon Forbes. Dia mendapat kabar, negosiasi Erstberg dapat segera dimulai.

Kehadiran Freeport di Indonesia makin menemukan jalan terang saat Pemerintah Ri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-undang itu berisi berbagai insentif dan jaminan kepada investor asing. di dalamnya temasuk jaminan tidak adanya nasionalisasi, kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasional dan dengan kompensasi penuh sesuai hukum internasional.

Menurut sejarawan Universitas Diponegoro MF Mukhti, Freeport masuk menjadi kelompok perusahaan asing pertama yang masuk ke Indonesia setelah adanya UU PMA. Freeport menandatangani kontrak karya untuk menambang bijih emas dan tembaga di Irian Jaya pada 1967.

“Itu langkah berani pengingat tanda tangan dilakukan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto, yang bukan presiden dan wilayah konsesinya –Irian Barat–yang saat itu masih dalam sengketa internasional,”kata Bonnie Triyana.

Muhammad Sadli, yang pernah menjadi Tim Penasehat Ekonomi Presiden Soeharto, dalam bukunya, “Pelaku Berkisah” yang di edit Thee Kian Wie mengatakan,”segera setelah kontrak generasi pertama ditandatangani, pemerintah menyadari bahwa kontrak itu perlu direvisi agar memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia”. (Kompas/10/12/15).

Janji Diberi Kemerdekaan yang Semu

Sejak tanah Papua digarap Freeport—yang merupakan hadiah besar dari pemerintahan Orde Baru kepada AS—rakyat Papua dari dulu hingga kini selalu menuntut kemerdekaan Papua yang lepas dari NKRI. hal ini berjalan secara sistematis sejak Orde Baru berkuasa. Dengan dalih kekerasan, pelanggaran HAM dan ketimpangan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tuntutan Papua Merdeka semakin menggema di berbagai belahan dunia.

Padahal, sejatinya, kemerdekaan yang disuarakan oleh minoritas rakyat Papua hanya didasari atas ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil integrasi selama ini yang kemudian mendapat intervensi utuh dari kolonialisme asing yang dibaluri isu kekerasan, HAM dan kemiskinan.

Tuntutan kemerdekaan ini semakin menjadi-jadi tatkala dukungan dan solidaritas mendapatkan tempat di negara kolonialisme asing seperti Inggris, Amerika dan Australia yang telah menguasai hampir 90 persen kekayaan alam Papua. Sementara sikap tidak tepatnya pemerintah melakukan pendekatan (Operasi militer) terhadap sekelompok elit Papua juga menjadi penegas menguatnya tuntutan kemerdekaan.

Karenanya jika elit Papua terus mendesakan tuntutan kemerdekaannya maka mereka telah menjerumuskan rakyat papua ke dalam jurang kolonialisme model baru yang dilakukan oleh korporasi asing penghisap kekayaan alam yakni Amerika, Australia dan Inggris. Kemerdekaan semacam ini dapat dikatakan sebagai kemerdekaan yang bersifat semu, karena kemerdekaan disandarkan pada kepentingan asing yang bercokol hanya mengeksploitasi sumberdaya alamnya semata, tentunya tanah Papua akan menjadi area langgeng pertarungan bisnis dan politik korporasi asing.

Kini, Freeport mendekati golden age-nya. Mestinya, di usia emasnya, freeport semakin bahagia. Namun, sayangnya, akibat ego kapitalisnya berlebihan, kini harapan bisa mendulang emas lagi ke depannya mungkin hanya tinggal harapan. Rakyat Indonesia, apalagi Papua, banyak yang menghendaki Freeport secepatnya hengkang dari Papua. Tetapi, sekali lagi, ibarat orang yang semakin tua usianya, kadang malah tidak mampu mengendalikan dirinya lagi karena biasanya semakin tua, manusia semakin lemah dan kekanak-kanakan, padahal kekuatannya semakin memudar. Mungkin saja inilah yang bakal terjadi terhadap Freeport yang sudah kenyang menikmati harta dari perut bumi bangsa lain.

kehadiran Freeport di Papua adalah rasa terimakasih rezim Soeharto kepada Amerika Serikat yang telah membantu menumbangkan PKI dan juga Soekarno di zamannya yang terkenal dengan peristiwa G-30-S PKI. Sebelumnya, juga AS membantu rezim Soekarno, untuk mengusir Belanda dari Papua. Tetapi, Soekarno tidak menginginkan perusahaan global yang dikangkangi para kapitalis besar seperti David Rockfeller, dsb menancapkan kukunya di bumi Papua.

Kini, Freeport Indonesia sedang dirundung malang karena perseteruannya dengan Pemerintah Indonesia yang tak kunjung usai. Freeport masih berpikiran ke masa lalu bahwa statusnya adalah sebuah perusahaan ‘istimewa’ yang harus diperlakukan tidak sama dengan perusahaan-perusahaan global lainnya di wilayah Indonesia, khususnya di Papua.

Bagi perusahaan Freeport, absah kehadirannya adalah setara dengan negara. Dalam kontrak karya yang digenggamnya hingga tahun 2021, Freeport tetap ngotot bahwa dia tidak bisa diperlakukan dalam kerangka mendapat izin dari pemerintah. Karena itulah dia tetap keukeuh untuk mendapatkan kesetaraan lewat kontrak karya, padahal Pemerintah di bawah Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 di mana status KK harus diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (dari berbagai sumber).

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here