OJK Akan Sederhanakan Penerbitan Municipal Bond Untuk Genjot Infrastruktur

0
102
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi aturan penerbitan obligasi daerah (municipal development bond) agar mempermudah Pemda-Pemda menerbitkan surat utang kepada investor lokal

Nusantara.news, Bogor – Kendati Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki aturan penerbitan obligasi daerah (municipal development bond), namun Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia belum bisa memanfaatkan penggalian potensi dana di daerah karena rumitnya proses perizinan.

Pada dasarnya OJK ingin Pemda-Pemda bisa memanfaatkan potensi dana di daerah untuk mempercepat pembangunan, terutama pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Municipal bond telah menjadi model pendanaan daerah yang telah dikembangkan di beberapa negara Eropa, China, Amerika, dan beberapa negara Asia.

Lewat municipal bond tersebut, Pemda-Pemda bisa menawarkan return yang menarik dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sehingga potensi pembanguan daerah benar-benar dioptimalkan menjadi mesin pertumuhan ekonomi baru.

OJK pernah terbitkan aturan tahun 2007 saat masih pada masa Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Hanya saja proses perizinan municipal bond dirasakan Pemda-Pemda terlalu panjang dan rumit, sehingga peraturan itu akan direvisi untuk mempermudah prosesnya

Menurut Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK Muhammad Maulana, OJK tengah memproses revisi regulasi penerbitan obligasi daerah. Aturan baru yang mempermudah pemerintah daerah dalam menerbitakan obligasi tersebut diharapkan rampung pada akhir tahun ini.

Salah satu alasan yang membuat belum ada pemda menerbitan obligasi daerah lantaran prosesnya yang panjang dan rumit.

Selama ini, Pemda-Pemda kesulitan memanfaatkan alternatif pendanaan tersebut. “Prosesnya cukup sulit, ini berbeda dengan obligasi pusat yang dijamin sehingga dikecualikan oleh OJK. Syaratnya hampir sama dengan obligasi perusahaan biasa, tetapi ada tambahan syarat yang cukup berat,” katanya di Bogor beberapa hari lalu.

Adapun, syarat tambahan dimaksud adalah daerah harus mendapatkan persetujuan dari lembaga lain yakni DPRD dan Kementerian Keuangan serta pertimbangan dari Kementerian dalam Negeri.

Rantai proses yang panjang tersebut, lanjut Maulana, mengakibatkan belum ada pemda yang menerbitkan obligasi meskipun telah lama didorong. Berkoordinasi dengan Kemenkeu, saat ini OJK sedang revisi peraturan tentang penerbitan obligasi daerah.

Penggunaan dana municipal bond hanya dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur publik. Dana yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membayar utang atau gaji pegawai. Tujuannya agar infrasatruktur tersebut menghasilkan dana untuk membayar pokok dan bunga municipal bond tersebut.

Adapun, Maulana menyebutkan ada sejumlah daerah-daerah yang pernah menyatakan minatnya merilis obligasi daerah. Misalnya, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Hanya saja prosesnya belum final karena adanya kendala tadi.

Regulasi pendukung

Dari segi payung hukum, ketentuan yang mengayomi penerbitan obligasi daerah sudah ada sejak tahun 2000. Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah mengatur pemanfaatan sumber daya potensial di daerah, termasuk menggali potensi pembiayaan dengan penerbitan obligasi.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa pinjaman daerah bersumber dari pemerintah, baik Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Sumber pembiayaan dari masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diperoleh melalui instrumen penerbitan obligasi daerah. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 33/2004 disebutkan bahwa pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf e berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

Sebagai pengganti peraturan tentang Pemerintah Daerah, Undang Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah juga menampung beleid penerbitan obligasi daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Terakhir sebagai pengganti, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah kembali mengakomodasi bolehnya Pemerintah Daerah membiayai pengeluarannya dengan menerbitkan obligasi. Dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Langkah itu hanya bisa dieksekusi setelah memperoleh pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Untuk memperkuat keyakinan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga telah memasukkan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah selain public private partnership, pinjaman perbankan dan dana infrastruktur perkotaan municipal development fund.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan infrastruktur di daerah, sementara pada saat yang sama sumber pembiayaan dari pusat sangat terbatas, maka daerah harus kreatif menciptakan dan melibatkan para pemodal asal daerah. Salah satu caranya, dengan mempermudah proses penerbitan municipal bond tersebut tanpa melibatkan kementerian terkait, melainkan lewat mekanisme pasar biasa seperti obligasi korporasi atau obligasi pemerintah pada umumnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here