OJK Lakukan Malpraktek di Balik Kegagalan Penyehatan Bumiputera

1
1736
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dituntut perdata dan pidana akibat kegagalannya menyehatkan AJB Bumiputera 1912.

Nusantara.news, Jakarta – Pada 10 Januari 2018 Pengelola Statuter (PS) AJB Bumiputera 1912 menandatangani akta pengakhiran/pembatalan perjanjian kerjasama antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT Bumiputera Investama Indonesia (BII) Tbk.

Dalam surat bernomor 11/PS/Int/I/2018 yang ditandatangani PS Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Adhie M. Massardi disebutkan untuk kesiapan beroperasinya kembali secara penuh khususnya dalam melakukan aktivitas pemasaran produk baru, masih diperlukan kesiapan regulasi, SDM, infrastruktur, sistem/aplikasi dan lainnya yang berkaitan dengan kesiapan operasional yang saat ini masih dalam proses persiapan.

Itulah penggalan surat PS AJB Bumiputera yang secara tidak langsung menggambarkan gagalnya investor PT Evergreen Invesco Tbk masuk ke perusahaan hasil restrukturisasi. Evergreen sendiri kini telah berubah nama menjadi PT BII, sepertinya halnya PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) kini telah berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka. Kok kompak ya…!

Sebelumnya PS telah melaksanakan beberapa inisiatif di antaranya rencana penerbitan saham baru (rights issue) senilai Rp40 triliun melalui PT Evergreen Invesco Tbk. Prospektus lengkapnya telah diterbitkan dan dipublikasikan pada 31 Oktober 2016 untuk dilaksanakan sebelum akhir 2016.

Namun, inisiatif tersebut diragukan kelayakannya. Apalagi, AJB Bumiputera 1912 yang justru dalam kesulitan keuangan parah ditunjuk sebagai standby buyer (pembeli siaga) saham baru itu.

Jumlah dana yang ditargetkan dari rights issue terus berubah-ubah dari semula Rp40 triliun turun menjadi Rp30 triliun, lalu Rp10 triliun dan terakhir Rp4 triliun sebelum akhirnya dinyatakan batal. Setelah melalui proses yang tampak seperti trial and error tersebut, PS mengambil langkah baru berupa private placement (penempatan modal secara langsung) yang dilakukan oleh investor lokal.

Terakhir PS malah melakukan pengakhiran kerjasama masuknya investor kancil itu ke Bumiputera. Tanda bahwa gagalnya restrukturisasi asuransi yang lahir lebih dari 100 tahun lalu.

Selain gagal mendatangkan investor, PS juga gagal membangkitkan bisnis Bumiputera, hal ini tercermin dari pendapatan premi sepanjang di bawah kendali PS.

Pendapatan premi Bumiputera setelah diambil alih restrukturisasinya oleh OJK dengan membentuk PS sepanjang 2017 ternyata hanya Rp269 miliar, atau rata-rata per bulan hanya Rp22,42 miliar. Angka itu sama sekali jauh dari target minimal pendapatan premi yang patok manajemen baru, yakni Rp3 triliun.

Apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan premi rata-rata Bumiputera sebelum direstrukturisasi ala OJK yang mencapai Rp6 triliun per tahun atau Rp500 miliar per bulan. Jauh panggang dari api, sekaligus terlihat kontras kapasitas manajemen lama dan manajemen baru.

Dengan kata lain, pendapatan premi Bumiputera pasca restrukturisasi 22 kali lebih rendah dibandingkan pendapatan premi sebelum restrukturisasi.

Malpraktek OJK

Menanggapi gagalnya restrukturisasi Bumiputera, Ketua Tim Advokasi Penyelamatan AJB Bumiputera 1912 (TAPB), Jaka Irwanta, berpendapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah gagal melakukan penyehatan Bumiputera. Bahkan tak hanya gagal, OJK telah melakukan malpraktek dalam proses penyehatan itu.

“Ibarat OJK  melakukan tindakan pengobatan tidak melalui prosedur yang benar persis seperti dukun bukan dokter, ungkap Jaka, akhirnya dukunnya jatuh cinta kepada pasiennya karena pasien kaya gak ada yang punya. OJK harus bertanggung jawab atas kegagalan restrukturisasi Bumiputera dan pemerintah wajib membuat Undang-Undang Mutual sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013,” ungkap Jaka kepada Nusantara.news.

Dimana OJK harus bertanggung jawba? Untuk kesekian kalinya dalam empat  tahun terakhir merombak pengurus usaha bersama asuransi AJB Bumiputera 1912 per 21 Oktober 2016 . Pergantian pengurus  dilakukan dengan menggunakan wadah Pengelola Statuter (PS), wadah tanggap darurat bagi perusahaan perbankan, pasar modal dan perasuransian  yang diatur oleh  UU Nomor 21/2011 tentang OJK (pasal 9), UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 62 ayat 1 UU Nomor 40/2014 tentang perasuransian, OJK dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris, pada badan hukum koperasi atau usaha bersama serta menetapkan pengelola statuter untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi, dalam hal perusahaan tersebut dan  menurut pertimbangan OJK.

Pertimbangan dimaksud, Jaka menguraikan, telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha, diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajibannya atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo, diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo.

Selain itu pertimbangan lainnya, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau secara finansial dinilai tidak sehat, atau dimanfaatkan untuk memfasilitasi kejahatan keuangan.

Pada 2013, ungkap dia, TAPB pernah mengusulkan agar pemerintah  menempuh pola management bail out  (bantuan manajemen) dengan menempatkan tenaga tenaga  profesional dengan rekam jejak yang baik dan dan  berintegritas melakukan penyehatan  keuangan Bumiputera dalam upaya memulihkan insolvabilitas perusahaan. Mengingat bail out keuangan nyaris mustahil setelah kasus BLBI  dan Bank Century.

Sekalipun OJK mempunyai kewenangan dalam menetapkan PS pada  usaha bersama asuransi  dalam proses transformasi Bumiputera, namun peraturan pemerintah terkait dengan mutual hingga kini belum lahir. Jadi pemerintah turut berkontribusi atas gagalnya penyelamatan Bumiputera.

Dalam keadaan  kekosongan hukum  badan hukum mutual saat ini, OJK  menurut Jaka harusnya memperhatikan  Anggaran Dasar  Bumiputera sebagai  lex specialis. Pembubaran Bumiputera hanya dapat  terjadi  atas permintaan  sekurang kurangnya setengah plus satu  dari seluruh anggota Bumiputera  yang mewakili sekurang kurangnya 2/3  seluruh uang pertanggungan (pasal 40).

“Pengalaman  demutualisasi MetLife USA menuai gugatan  class action para pemegang polis senilai US$50 juta pada  2009  patut menjadi pelajaran bagi OJK  agar berhati hati  dalam menangani transformasi Bumiputera. Penggugat menyatakan  telah terjadi  kecurangan pada saat melakukan pengalihan dari mutual ke bentuk perseroan  dengan pernyataan menyesatkan kepada pemegang polis agar menyetujui pengalihan bentuk usaha,” tegas Jaka.

Kehadiran PS menimbulkan pertanyaan, bahkan merusak skema organisasi eksisting (disharmoni organisasi) bagaimana  hubungan  BPA (Badan Perwakilan Anggota), organ tertinggi Bumiputera, dengan pemegang polis dan PS serta dengan direksi dan komisaris yang  dinonaktifkan? Apakah skema suntikan dana yang konon akan masuk, sementara mutual bukan merupakan persekutuan modal melainkan persekutuan orang?

Bagaimana holding mutual menyelesaikan hutang kepada pemegang polis lama sementara perusahaan sudah tidak melanjutkan operasi (run off)? Apa hak pemegang polis anggota usaha bersama asuransi pada perseroan yang akan melanjutkan usaha asuransi?

OJK adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan bukan lembaga  pemerintah yang mempunyai fungsi fiskal. Sehingga tidak dibenarkan mengambil alih kepemilikan perusahaan dengan bertindak  sebagai lender of last resort.

Langkah penetapan PS menimbulkan pertanyaan apakah proses penetapan PS  berlaku POJK 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan? Dalam peraturan tersebut OJK melakukan klarifikasi bila terdapat informasi negatif  tentang pihak utama, belum punya pengalaman yang relevan dengan posisi  dan pernah tidak disetujui sebagai pihak utama.

Mutual lebih eksis

Mutual, menurut Jaka, mempunyai keunggulan karena menyatunya fungsi kepemilikan  perusahaan dengan fungsi konsumen  sehingga terhindar dari  konflik  antara pemodal pelaku usaha  dengan  konsumen yang lazim terjadi pada bentuk perseroan.

Hal ini  menjelaskan mengapa mutual dapat hidup selama lebih dari seratus tahun di berbagai negara. Sepanjang berdirinya Bumiputera tidak pernah mengalami rush penebusan polis secara masif oleh pemegang polis karena sekaligus mereka adalah pemilik  perusahaan. Sekalipun berbagai krisis berulang kali menghadang sejak jaman sanering (pemotongan uang) pada 1964, hiper inflasi 600% pada 1966, krisis moneter 1998 dan krisis keuangan global 2008 yang lalu.

Tapi diakui Jaka, mutual mempunyai kelemahan  dalam  hal akses permodalan yang hanya bisa dilakukan dengan pinjaman dari pemegang polis

Menurut UU 40/2014 pengaturan mutual adalah domain pemerintah, bukan domain OJK sebagai lembaga independen. Badan Kebijakan Fiskal  (BKF) Kemenkeu RI  saat ini sedang menyiapkan kajian tentang mutual sesuai amanat UU Nomor 40/2014. Pemerintah pada tahun 2012 pernah menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang usaha bersama asuransi namun dibatalkan karena menurut Kemenkumham  menyatakan mutual tidak cukup diatur dengan peraturan pemerintah karena Bumiputera dilahirkan  dengan dasar hukum Staatsblaad  1870 pemerintah Hindia Belanda.

Amanat UU Nomor 2/1992  tentang Perasuransian, menyebutkan badan usaha mutual  diatur  dalam bentuk UU  tersendiri. Sekalipun  amar putusan Mahkamah Konstitusi  RI  atas perkara Nomor 32/PUU-XI/2013 perihal Uji Materi Pasal 7 Ayat 3 UU Nomor 2/1992 tentang Perasuransian pada 3 April 2014,  memerintahkan agar  mutual diatur  dalam bentuk UU tersendiri dalam waktu dua setengah tahun, hingga kini  belum kunjung terwujud.

Tuntut OJK

Atas banyaknya aduan pemegang polis Bumiputera, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman telah mencadangkan untuk mengajukan gugatan pidana sekaligus perdata kepada OJK atas gagalnya restrukturisasi Bumiputera.

Dalam surat Nomor 025/MAKI/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani Boyamin, MAKI menyampaikan langsung surat ancaman cadangan tuntutan itu kepada Ketua OJK Wimboh Santoso.

Dasar tuntutan itu adalah karena PS akan mengkaji ulang skema penyehatan AJB Bumiputera 1912 dengan alasan agar program yang telah disusun bisa berjalan dengan baik. Pengkajian ulang dilakukan sebagai evaluasi skema penyelamatan sebelumnya telah dilakukan, namun kurang berhasil alias gagal.

OJK, menurut MAKI, menyatakan skema baru penyelamatan AJB Bumiputera 1912 masih digodok bersama dengan PS. Dalam skema baru itu AJB Bumiputera 1912 diperbolehkan melakukan penjualan produk baru—karena produk yang dijual oleh PT AJB bentukan PS tak terlalu laku–namun belum bisa dilakukan penerbitan polis karena belum mendapat surat keputusan pemasaran produk baru dari PS dan atau OJK.

“Atas proses yang gagal dan berlarut-larut itu, pasti akan semakin merugikan AJB Bumiputera 1912,” jelasnya.

Boyamin menegaskan bahwa PS adalah pilihan, bentukan, dan diangkat oleh OJK. Sehingga apapun hasil kerja PS sepenuhnya tanggung jawab OJK. Dengan demikian kegagaln PS adalah kegagalan OJK keseluruhan karena tidak adanya ketegasan PJK periode sekarang untuk seketika atau segera memberhentikan PS.

“OJK periode sekarang ambigu, seakan-akan PS adalah bagian kesatuan dari AJB Bumiputera 1912 yang menjadi obyek dan subyek pengawasan OJK, dan nampak terang seolah-olah OJK hendak lepas tanggung jawab dan cuci tangan dari sengkarut AJB Bumiputera 1912,” tegas Boyamin dalam suratnya kepada Ketua Komisioner OJK Wiboh Santoso.

Dari sini terlihat bahwa OJK benar-benar seperti melakukan malpraktek dalam upaya penyehatan AJB Bumiputera 1912. Malpraktek itu terutama dalam mengambil kebijakan, menentukan PS, lambatnya pengambilan keputusan dan tak melibatkan sama sekali pemegang polis yang sekaligus pemegang saham yang sah.

Beberapa solusi

Menghadapi situasi dilematis tersebut di atas, TAPB mengajukan beberapa langkah yang dapat ditempuh sebagai solusi.

Pertama, pemerintah  agar  segera memberlakukan peraturan tentang usaha bersama  asuransi  (mutual) guna memudahkan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap usaha bersama asuransi. Mutual  bahkan dapat menjadi alternatif untuk menangkal serbuan pemodal asing yang kian marak.

Kedua, mengadopsi best practice dan standar internasional  dalam tata kelola  mutual yang baik seperti ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federations)

Ketiga,  pemerintah agar segera menyelenggarakan program penjaminan polis yang harus sudah diundangkan tiga tahun sejak UU No. 40/2014 diundangkan.

Keempat,  menyelenggarakan referendum  terhadap seluruh anggota usaha bersama mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar perusahaan untuk menentukan kelanjutan dari usaha bersama dengan mengingat kondisi perusahaan saat ini dan tantangan kedepan. Referendum harus dilakukan dengan sangat hati hati didahului dengan sosialisasi dan edukasi kepada  semua pemegang polis agar menyadari kedudukan mereka sebagai pemilik perusahaan dan konsekwensinya.

Pengalaman  negeri kita mampu menyelenggarakan pemilihan langsung ratusan kali dengan sukses, tidak sulit untuk menyelenggarakan pemungutan suara di antara pemegang polis sebanyak 6 juta orang. Sebagai perbandingan MetLife USA menyelenggarakan pemungutan suara demutualisasi kepada 11 juta pemegang polis pada tahun 2000 menghasilkan 2,76 juta menggunakan hak pilih, 2,57 juta diantaranya menyetujui demutualisasi.

Kelima, BPA harus berperan aktif konstruktif dalam masa pemulihan Bumiputera dengan standar good governance sebaik mungkin. Tentu dengan meminimalisir sisi negatif yang pernah terjadi pada BPA sebelumnya yang ikut serta menggeorgoti kinerja Bumiputera.

Usaha bersama asuransi   merupakan wujud nyata penyelenggaraan ekonomi berdasar asas kekeluargaan sesuai amanat   konstitusi dengan   mengedepankan tata kelola usaha yang baik.  Tidak sekedar menjadi  praktek ponzy system bertahun tahun tanpa penyelesaian[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here