Demokrasi Kriminal Menandai 44 Tahun Peristiwa Malari (2)

Oligarki: Sindikat Pengusaha dan Penguasa Musuh Utama Demokrasi

0
145
Ilustrasi: Istana Merdeka, Jakarta

Nusantara.news – Sebenarnya, dalam perspektif globalisasi, demokrasi diasumsikan menjadi driving forces (kekuatan pendorong), karena perkembangan informasi teknologi saat ini memungkinkan penyebaran nilai-nilai kosmopolitan antar-masyarakat. Soros mengatakan tentang One State One Society atau elite global mengistilahkannya sebagai one global government.

Oleh karena itu, perkembangan demokrasi beriringan dengan percepatan perdagangan dalam skala global. Tidak salah jika para ahli mengatakan bahwa perkembangan demokrasi sesungguhnya bermotif ekonomi.

The End of History (Akhir Sejarah)

Fukuyama menekankan, dengan adanya gelombang ketiga demokrasi mengindikasikan “the End of History” yang ditandai runtuhnya Tembok Berlin, the wind of change (angin perubahan) yang menandai berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (1991).

Demokrasi prosedural bermotif ekonomi, maka itu di Indonesia pasca-reformasi bermetamorfosis menjadi ‘demokrasi transaksional’ yang sangat dekat dengan oligarki. Situasi ini kemudian menjurus pada ‘demokrasi kriminal’.

Nilai demokrasi yang bersimbiosis dengan kepentingan pasar tentu menyebabkan tidak adanya peraturan yang jelas dalam perekonomian, karena terikat dengan prosedural namun mengabaikan substansi. Tercatat, di negara Asia pada era Soeharto (Indonesia). Mahathir Mohammad (Malaysia), dan Lee Kuan Yew (Singapura), ketiga negara ini tidak menjalankan sepenuhnya prinsip-prinsip demokrasi. Tepatnya, lebih otoriter atau disebut sebagai demokrasi terpimpin dengan kepemimpinan kuat membangun negara.

Dalam demokrasi era ini, demokrasi menjadi kartel karena selalu berujung pada ekonomi yang bersindikasi serta berekses kriminal. Keberadaan elite global ditandai dengan kehadiran multinational corporations (MNC) dari negara-negara besar di berbagai sektor ekonomi, seperti pada migas dikenal dengan Seven Sisters.

Kehadiran MNC bersifat deterministik sehingga negara harus bersedia untuk menerima kedatangannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi, dan kehadirannya sangat berpengaruh. Banyak yang mempercayai negara yang otoriter ternyata memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ketimbang negara yang menerapkan demokrasi secara substansial. Dengan paham pembangunan (developmentalism) memerlukan stabilitas politik yang kondusif agar tercipta iklim ekonomi yang sehat dan investasi asing akan bergairah.

Tidak heran, Cina sukses mengadaptasi kapitalisme dengan One State Two Systems atau populer disebut sebagai State Capitalism. Sistem politik yang tetap komunis sehingga terjadi stabilitas politik dan membuat pertumbuhan bisa terjaga serta terencana. Hal yang sama juga dialami pada pemerintahan Soeharto, Mahathir Mohammad, dan Lee Kuan Yew (1970-1990-an).

Tren oligarki

‘Minoritas menguasai mayoritas’ adalah pengertian yang paling sederhana tentang oligarki. Namun Jeffrey A. Winters mempertegas bahwa oligarki ada unsur kekayaan material yang sangat susah dipecah dan diseimbangkan. Misalnya, oligarki ekonomi 4 orang terkaya yang asetnya sama dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Oligarki memiliki jangkauan yang luas dan sistemik, meski berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem bakal menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula.

Dalam politik semua orang setara tapi justru minoritas di Indonesia yang lebih menguasai ekonomi, sehingga mempunyai kekuasaan yang signifikan dalam ranah politik. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan material semakin besar, kekuasaan dan pengaruh orang-orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya.

Dalam oligarki ada hubungan erat antara uang dan kekuasaan yang membajak demokrasi, karena kekayaan yang terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan masalah politik tertentu bagi mereka yang memilikinya.

Para oligarch (pelaku) menguasasi dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial yang eksklusif.

Sebagai contoh, dalam kasus reklamasi yang sudah jelas-jelas melanggar hukum dan merusak ekosistem serta menyimpang dari tujuan membangun Giant Sea Wall menjadi proyek properti yang sarat beban politik. Seperti diketahui, justru dilindungi pemerintah sampai terjadi perlawanan besar masyarakat yang berdampak politik sampai Perintah Provinsi DKI membatalkan izinnya.

Tergambar bahwa dalam oligarki, yaitu kekayaan menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para oligarch dan dinamika politik pertahanannya yang dikelola secara politis. Apakah pertahanan kekayaan sebagai sumber daya kekuasaan ini kemudian menentukan bagaimana oligarki akan berdiferensiasi dalam berbagai bentuk?

Dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo terlihat oligarki lebih terbuka, seperti adanya proteksi terhadap pembangunan reklamasi teluk Jakarta, pembangunan Kota Meikarta yang seolah-olah berada di atas hukum karena diproteksi oleh kekuasaan dengan dalih pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan tenaga kerja.

Demokrasi prosedural elektoral

Struktur formal demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan kekuasaan oligarki, khususnya dalam demokrasi prosedural. Demokrasi memang memiliki efek nyata bagi oligarki, namun keduanya menolak jika pengaruh oligarki dapat dikurangi oleh Pemilu yang kompetitif.

Tingkat perubahan politik yang diperlukan untuk menghancurkan oligarki, terlebih pada problem distribusi kekayaan yang berhubungan dengan upaya menghancurkan antara kekayaan dan kekuasaan politik di Indonesia, yang pada kenyataannya hanya bisa dicapai melalui ‘revolusi’.

Tren oligarki berkaitan dengan kapitalisme global, yang menjadikan demokrasi sebagai kendaraan untuk menguasai aset strategis suatu negara. Seperti halnya dengan menjatuhkan Soeharto (1998) dengan alasan demokrasi, kita lihat sistem demokrasi one man one vote yang ditawarkan menjadi racun bagi iklim demokrasi Indonesia pasca reformasi.

Demokrasi prosedural berubah wujud menjadi demokrasi transaksional sehingga mengarah pada demokrasi kriminal ditandai dengan kebijakan politik oligarki, jual beli suara, politik dinasti, dan permainan kekuasaan sebagai ekses sistem demokrasi yang kebablasan.

Sifat oligarki berkaitan antara konflik atas kekayaan materi dan otoritas politik. Oligarki menguat seiring dengan kesenjangan distribusi sumber daya material yang sangat ekstrem, seperti yang terjadi di Indonesia.

Akibat para oligarch mempertahankan kekayaan dan kekuasaannya, cenderung pemimpin suatu daerah berasal dari kelompoknya, bahkan lebih ekstrem dari kalangan keluarga, dengan tujuan untuk melindungi korupsi yang dilakukan akibat biaya demokrasi dalam Pilkada yang semakin mahal. Praktik demokrasi menjadi jauh dari substansi, karena dengan politik uang seorang kepala daerah bisa memaksakan anak, istri, adik, atau keluarga lainnya menjadi penggantinya.

Secara objektif kondisi politik Indonesia terbajak oleh oligarki sehingga terjadi penyimpangan dalam demokrasi dan sistem pemerintahan.

Yuko Fukuoka (2013) mengenalkan istilah ‘demokrasi oligarki’. Dikatakan, bahwa oligarki merujuk pada suatu tatanan demokrasi dimana pertarungan politik didominasi oleh koalisi kepentingan yang predatoris serta mendorong peminggiran masyarakat sipil. Sulit kita pungkiri bahwa oligarki tidak terjadi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, apalagi di level negara. Oligarki bisa beradaptasi dalam sistem demokrasi terpimpin (era Soeharto), maupun era demokrasi liberal (reformasi) sehingga kita terjebak dengan demokrasi kriminal yang merupakan ekses dari praktik demokrasi transaksional.

Dominasi oligarki dalam ranah politik Indonesia terjadi karena kenaifan asumsi para reformis yang saat itu diatur oleh Asing yang merancang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan produk Undang-Undang secara derivatif. Rezim neolib yang dipengaruhi asing di bawah tekanan Letter of Intents 50 butir IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia yang diikuti pengelolaan institusi rasional negara. Dengan tiga azas dasar (Transparansi, Deregulasi, dan Privatisasi) terjadilah “pekawinan” penguasa dengan pengusaha lokal (konglomerat) yang menjadi komprador asing (MNC).

Kenaifan ini mengabaikan keberadaan relasi ekonomi politik oligarki yang menjarah aset strategis. Tercatat, dalam era reformasi sumber daya alam kita (migas dan mineral) 85% dikuasai oleh asing, begitu juga dengan perbankan (75%), hutan dan perkebunan (71%). Hal ini adalah bentuk kemampuan oligarki menaklukan kekuasaan negara, serta melakukan disorganisasi atas kekuasaan oposisi masyarakat sipil. Oligarki dapat mempertahankan dominasi politiknya, merepresi kemungkinan bagi munculnya agen politik non oligarki.

Ekses nyata dari politik oligarki adalah terjadinya public distrust (ketidakpercayaan publik), public disorder (ganguan publik), public disharmony (ketidakharmonisan publik) yang mengarah pada politik sektarian sebagai ekses Pilkada DKI Jakarta 2016 lalu.

Gerakan 212 (2 Desember 2016) dari mayoritas (kelompok Islam) adalah bentuk perlawanan terhadap minoritas (taipan) yang berkuasa atas kekuasaan oligarki.

Wajah anomali tampil sebagai pejuang demokrasi namun berkedok populis atas pencitraan media (yang juga dimiliki para oligarch), akhirnya melahirkan politisi hipokrit.

Bonus kekuasaan oligarki adalah kekuasaan material yang mampu membeli hak kekuasaan lainnya untuk melakukan manuver politik atas kepentingannya dan pasti merugikan kepentingan rakyat.

Ketidaksetaraan materi yang begitu timpang menghidupkan oligarki di Indonesia yang sudah mengarah pada demokrasi kriminal.

Dalam demokrasi oligarki, rakyat (pemilik) tidak memiliki apa yang mereka kehendaki, melainkan telah dipilihkan oleh segelintir elite kekuasaan yang memegang peran dominatif di dalam sistem demokrasi. Faktor politik ini adalah bentuk ‘ketidakwarasan politik’ demokrasi di Indonesia yang cenderung diafirmasi secara terus-menerus tanpa refleksi. Perlu langkah-langkah strategis untuk membonsai kekuatan oligarki yang mendominasi lapangan permainan politik Indonesia saat ini.

Rakyat adalah penentu masa depan suatu bangsa, karena faktanya rezim otoriter Soeharto  sampai saat ini mampu membuat masyarakat lebih sejahtera walaupun saat itu menderita secara politik. Sedangkan rezim reformasi bebas secara politis, namun memporak-porandakan sendi-sendi demokrasi dan rakyat semakin sulit secara ekonomi.

Pada peringatan Malari (Lima Belas Januari 1974), tokoh Malari Hariman Siregar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta (sebagai “nabi” para aktivis) menuntut pengembalian reformasi versi yang kita (rakyat) mau dalam pidato politiknya.

Reformasi telah mengalami distorsi karena demokrasi sudah dibajak oleh para oligarch. Ekses yang dirasakan, demokrasi sarat peristiwa-peristiwa kriminal yang ditandai dengan 304 Bupati dan Walikota di era reformasi terlibat korupsi dan kemudian dipenjara.

Pada era Soeharto oligarki terjadi dengan adanya konglomerat tetapi kesejahteraan jauh lebih baik dari era reformasi.

Indonesia harus keluar dari demokrasi oligarki, untuk itu negara ini harus dipimpin oleh pemimpin yang berjiwa populis dan anti kemapanan yang diciptakan oleh elite oligarki. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here