One Global Government

0
249

Nusantara.news – Dalam aspek politik Yahudi mendorong Protokol Zion dilahirkan pada tahun 1842, dan disempurnakan oleh Philip Slevanov (1897), baru pada tahun 1901 dipublikasikan dalam buku “The Great within Smell”, dan disimpan di British Museum pada tahun 1906. Salah satu dari 24 Protokol Zion dalam hal politik adalah ‘One Global Government’, dimana bangsa Yahudi ingin menguasai dunia dengan penguasaan uang dan memilih pemimpin sekuler yang manut dan loyal terhadap mereka. Mereka menganggap perang sesungguhnya bukan lagi perang fisik (seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II) tapi “ekonomi” melalui perang asimetris (Proxy War). Kapitalisme adalah alat kekuasaan AS, dimana negara-negara berkembang dibuat tergantung kepada IMF dan Bank Dunia di bawah kendali Yahudi.

Politik tidak berkaitan dengan moral

Tujuan dari One Global Government, mengamankan kepentingan kapitalisme dengan politik (sebagai kekuatan), sehingga seolah-olah politik tidak berhubungan dengan moral. Bangsa Yahudi ingin menguasai dunia sehingga bangsa lain harus menyerahkan kedaulatannya. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara; adu domba kepentingan nasional suatu bangsa (proxy), ditekan secara politik karena berutang, dibuat suatu kekacauan. Kapital digunakan untuk mengukuhkan monopoli kekuasaan agar pemimpin boneka dapat menggunakan political force.

Kekuasaan adalah kunci untuk menguasai dunia (despotism). Timur Tengah diadu antara Wahabi dengan Syiah serta Sunni, lalu diciptakan terorisme agar terjadi konflik antar-negara, lalu aset-aset strategis (migas) dikuasai. Revolusi Perancis adalah buah Protokol Zion melalui slogan Liberty, Equality, Fraternity. Slogan yang menghancurkan aristokrasi (kerajaan), dan digantikan dengan rezim Aristocracy of Money. Kebebasan pers dibatasi dengan hukum, dan sistem hukum sendiri adalah produk Yahudi. Persis yang terjadi pada Reformasi 1998, kebebasan pers menuju ke arah liberalisme sehingga jauh dari budaya Indonesia. Lebih berat lagi, semenjak AS memproduksi social media yang membuat Barack Obama dan Joko Widodo menjadi presiden, tetap dalam kendali Yahudi Conspiracy. Untuk mencapai tujuan peperangan, tidak perlu lagi dengan memenangkan teritorial, tetapi perang sesungguhnya adalah ekonomi.

Globalisasi adalah skema menguasai dunia. Uni Eropa awalnya untuk menguasai Eropa. Namun Yahudi “terperdaya”, karena justru Jerman yang mampu memahami dan memanfaatkannya sehingga Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit). Sentralisasi pemerintahan untuk mengontrol, harus dipupuk kehendak di dunia untuk akhirnya berteriak memiliki one global government. Sekalipun harus mengorbankan rakyat di suatu bangsa untuk menguasai dunia, hal ini menjadi “halal”.

Kapital digunakan untuk monopoli kekuasaan

Kelaparan adalah salah satu senjata, dengan menciptakan hal itu, bagi kapital berguna untuk mengontrol para pekerja. Dengan tujuan, ketidakpuasan terhadap pemilik modal bisa menggerakkan massa. Kebencian akan menghentikan industri dan kegiatan ekonomi. Pemerintahan kita harus dikelilingi oleh sebanyak mungkin ekonom, bankir, dan milioner, karena semuanya ditentukan oleh angka.

Pemimpin harus berjiwa sekulerisme, dan akan memerangi pemimpin spiritual, apalagi Muslim. Pemimpin harus punya kalkulasi matematika. Industri harus berada pada posisi spekulatif, karena itulah kekuatan Yahudi, karena tanah bangsa lain harus dikuasai melalui peraturan.

Bentuk nyata wujud penguasaan Yahudi adalah dengan publik opini, dengan menguasai media massa. Seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, menjadi media yang menjaga kepentingan tertentu. Terlihat ketika kasus Ahok, jelas, rakyat tidak mempunyai media massa. Tidak ada media tanpa kontrol mereka, seolah pers netral sehingga rakyat mengikuti, seolah tokoh yang dijagokan adalah tokoh pilihan rakyat. Kita sekarang tidak punya kepercayaan terhadap reformasi, karena dibuat menjadi rancu dan sumir melalui rekayasa opini publik. Media-media Islam diberangus, dianggap radikal karena menyerang Ahok.

Protokol Zion dalam politik menginginkan mengatur calon-calon pemimpin di suatu negara, mengaturnya naik ke punggung dan seolah-olah berasal dari rakyat, dikenal dengan populisme.

Kebenaran adalah hukum prosedural yang telah dibuat. Kita ingat, pasca-reformasi banyak Undang-Undang diubah, termasuk UUD 1945 diamandemen hingga empat kali. Jadi tidak mungkin Trisakti dan Nawacita menjadi landasan pemerintahan Joko Widodo. Kapitalisme baik yang korporatif (AS), maupun state (Cina), ambisinya sama, ingin menguasai dunia karena tujuannya jelas, merebut kedaulatan dengan ekonomi.

Spirit berdikari dan kemandiri Pemerintahan Joko Widodo nihil, tidak sesuai dengan janji kampanye. Lebih jauh, pemerintah bagian dari oligarki dimana pengusaha Cina (taipan) yang menjadi partner strategisnya mengarah pada establishment/kemapanan yang tidak peduli dengan rakyat. Proxy War mencari boneka yang tergantung dan “manut” pada kepentingan kapitalisme.

Populisme yang sedang mewabah di Eropa dan AS adalah juga bagian dari produk Yahudi. Kita masih ingat, setelah Jimmy Carter digodok dengan Trilateralisme Yahudi 1972–1975, pada tahun 1976 dia terpilih sebagai Presiden AS sebagai “populist man”. Semula dia tidak dijagokan, karena rakyat AS saat itu jengkel dengan kemapanan pemerintahan Nixon, dan Nixon terlibat skandal Watergate kemudian terjungkal. Pada gilirannya, setelah Jimmy Carter berkuasa dia tetap menjalankan misi Yahudi yang diembannya sebagai penguasa dunia. [ ]

Bung Karno: “Awas bahaya Nekolim!”

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here