Ongkos Haji dan Umrah 2018 Makin Mencekik

0
125
Bendera merah putih di Jabal Nur yang menjadi tempat tujuan jamaah haji Indonesia selama berada di Makkah. Sejak Pemerintah Arab Saudi menetapkan pajak 5 persen, maka berdampak pada kenaikan ongkos haji dan umrah 2018.

Nusantara.news, Jawa Timur – Pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) 5 persen. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memangkas defisit anggaran akibat jatuhnya harga minyak dari penduduknya terhadap sebagian besar barang dan jasa, seperti makanan, alat elektronik, BBM, telepon genggam, air minum, tagihan listrik, dan pemesanan hotel.

Padahal sebelumnya negara-negara Teluk telah lama menarik bagi ekspatriat lantaran bebas pajak. Namun, pemerintah di negara-negara tersebut kini ingin meningkatkan penerimaan negara di tengah kondisi harga minyak dunia yang rendah. PPN tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 di kedua negara itu.

Pengenaan pajak di kedua negara tersebut, usut punya usut merupakan rekomendasi dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Meski telah mengenakan pajak dan kenaikan harga BBM, Arab Saudi tetap diprediksi masih didera defisit hingga 2023.

Dilansir dari Arab News, Selasa (2/1/2018), sejumlah dampak dikhawatirkan mempengaruhi perekonomian Arab Saudi. Salah satunya terpukulnya konsumsi dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin. Dampak lainnya ialah terpukulnya bursa saham Arab Saudi.

Media nasional di Abu Dhabi mengatakan biaya hidup di UEA diperkirakan akan meningkat 2,5 persen. Sementara, besaran gaji pekerja belum ada perubahan.

Nah, buntut dari langkah Arab Saudi tersebut, tentu ongkos haji dan umrah 2018 akan mengalami kenaikan. Sebab, pajak berlaku bagi hampir seluruh kebutuhan di Arab Saudi. Namun pemerintah Indonesia belum bisa mengumumkan seberapa besar kenaikan biaya umrah dan haji di Indonesia.

Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR saat ini masih berdiskusi untuk menyepakati besaran pembiayaan umrah yang akan dilakukan pengecekan mulai dari sekarang. Sementara untuk biaya perjalanan ibadah haji 2018 bisa diantisipasi karena untuk tahun 2018 belum ada penetapan biaya.

“Untuk haji nanti ada Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk menetapkan biaya haji tahun 2018 kemudian direkomendasikan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” Kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki.

Ditambahkan Mastuki, biaya haji dan umrah akan mengikuti kondisi yang ada di Arab Saudi. Indonesia akan melakukan penyesuaian. Karena itu Kemenag RI dalam penyusunan BPIH tahun 2018 ini akan mengalokasikan penambahan pada komponen haji tahun 2018 secara detil.

“Tahun ini untuk kali pertama BPIH harus diajukan melalui BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk selanjutnya disetujui oleh DPR RI. Jadi, masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian biaya haji tersebut jika memang PPN itu akan diberlakukan untuk jemaah haji,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah Indonesia harusnya melobi pemerintah Arab Saudi, agar kebijakannya itu hanya berpengaruh pada rakyat Saudi sendiri, dan tidak berpengaruh pada umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah.

“Saya berharap Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Keuangan untuk melakukan lobi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Sebab, kalau tidak, hal ini akan mempengaruhi struktur biaya haji dan umroh,” tegas Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, selama ini sudah banyak beban masyarakat Indonesia dalam beribadah. Misalnya meningkatnya harga visa untuk kedatangan yang kedua, ketiga dan seterusnya. “Malah saya mendengar, akibat dari meningkatnya harga visa itu, maka jamaah umrah kebanyakan tidak hanya pergi ke Arab Saudi, tapi juga mengoptimalkan kunjungannya ke negara-negara lain demi menghemat visa, karena sekali bayar sekalian jalan-jalan,” ujarnya.

Bagi orang Indonesia, saat ini beribadah ke Tanah Suci makin mahal. Belum lagi bagi jamaah haji, mereka juga bisa berangkat haji karena ‘untung-untungan’. Pasalnya, waiting list haji di tanah air mencapai bertahun-tahun.

Di Madiun, antrean pemberangkatan calon haji ke Tanah Suci sudah terisi hingga tahun 2039. Artinya, mereka harus menunggu 22 tahun untuk bisa berangkat. Beruntung jika calon haji masih hidup. Bagaimana jika ajal sudah menjemput. Sebuah penantian yang mustahil.

Baca juga: Getirnya Waiting List Haji, Sampai Kiamat pun Susah Berhaji 

Kebijakan pemerintah Arab Saudi memang akan lebih terasa bagi penyelenggara haji dan umrah swasta. Yang swasta akan terasa karena biaya ditanggung oleh jamaah. Sedangkan jamaah reguler ada biaya cadangan yang dananya dikelola badan pengelolaan.

Namun banyak penyelenggara haji dan umrah yang berharap penarikan pajak ini tidak mempengaruhi semangat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Pasalnya, tahun lalu, biaya naik haji dipatok pada angka Rp34,8 juta per orang. Sedangkan biaya umrah baru direncanakan di harga minimal Rp20 juta tiap kepala. Dengan pemberlakuan pajak ini, maka kemungkinan ongkos haji dan umrah akan naik. Namun jika ongkos haji dan umrah tetap naik, maka dipastikan semua (biro) travel akan menaikkan harga juga.

Tolak Pemberlakuan Pajak Haji dan Umrah

Pungutan pajak 5 persen oleh pemerintah Arab Saudi terhadap barang dan jasa, hal itu tidak bisa dihindari akan menaikkan ongkos haji dan umrah. Sebab, pemerintah Indonesia pasti akan menaikkan ongkos haji dan umrah 5 persen.

“Kita kan mau tidak mau menaikkan, masyarakat juga harus paham bagaimanapun juga ini kan termasuk kebijakan dari pemerintah sana dan kita dikenakan itu,” kata Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), Budi Firmansyah.

Budi menjelaskan, kenaikan ongkos haji dan umrah sebesar 5 persen disesuaikan dengan besaran kenaikan pajak di Arab Saudi. Mengingat, semua transaksi di Arab Saudi mengalami kenaikan pasca diterapkannya kebijakan tersebut.

Ada pun beberapa transaksi yang berhubungan dengan ibadah haji dan umrah di antaranya adalah kebutuhan transportasi, penginapan dan makan. “Semuanya harus minimal dinaikan 5 persen karena seluruh transaksi di sana dinaikkan 5 persen dari mulai bis, hotel segala macam yang naikkan kan mereka,” imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Muharom, mengatakan kebijakan Arab Saudi mengenakan pajak 5 persen tidak akan berpengaruh pada ongkos haji dan umrah di Indonesia dan negara lain dalam waktu dekat.

Sebab, saat ini di Arab Saudi sendiri, para pengusaha lokal masih dalam tahap penyesuaian sehingga belum terjadi kenaikan harga. Hal tersebut dilakukan supaya kenaikan PPN di Arab Saudi tidak menyurutkan minat ibadah umrah jemaah dari negara lain. “Kalau untuk sementara ini belum terasa akibatnya,” kata Muharom.

Dia memperkirakan kenaikan biaya umrah akan mulai berlaku pada musim umrah Ramadan tahun ini. Kenaikan tersebut tidak dapat dihindari sebab segala jenis transaksi barang maupun jasa di Arab Saudi sudah dikenai biaya tambahan sebesar 5 persen.

“Dalam jangka menengah pasti akan berefek karena kenaikan atau adanya tambahan PPN di Saudi akan juga meningkatkan biaya baik di akomodasi, katering, transportasi darat maupun juga jasa lainnya yang ada di Saudi.”

Ketua Perhimpunan Pengusaha Biro Ibadah Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) Kota Solo, Her Suprabu, mengatakan pengenaan PPN dan kenaikan harga BBM di Arab Saudi berdampak kepada kenaikan tarif umrah sekitar Rp 2,4 juta-Rp 3,6 juta per orang. Meski demikian, pihaknya memastikan bagi jemaah yang sudah membayar umrah sebelum 1 Januari 2018 tidak dikenakan biaya tambahan.

Baca juga: Kok Dana Haji Disasar Juga?

Sebenarnya pihaknya juga sangat keberatan dengan kenaikan pajak 5 persen yang akan berimbas pada ongkos haji dan umrah. Karena itu pihaknya berharap Pemerintah RI bisa lebih proaktif untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

“Kami dari asosiasi mendesak pemerintah untuk menegosiasi kebijakan ini. Khusus umrah jangan dibebani pajak karena mereka niatnya ke sana kan untuk ibadah. Meski demikian kami tidak tahu nanti hasilnya seperti apa,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan kenaikan tarif umrah akan dilakukan. Mengingat asosiasi masih berharap pemerintah bisa melakukan negosiasi.

Di Jombang, beberapa Pengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) menolak kebijakan kenaikan pajak yang ujung-ujungnya akan berdampak pada haji dan umrah. Salah satu pengelola KBIH di Jombang, KH. Abdul Adlim Dimyati (Abah Adlim) mengatakan, wacana adanya penerapan pajak haji dan umrah sebesar 5 persen akibat dari penyesuaian pajak yang diterapkan kerajaan Arab Saudi, dianggap bakal memberatkan calon jamaah haji dan umrah yang berniat berangkat ibadah ke tanah suci.

“Kalau menurut saya dampaknya berat. Calon jamaah haji kan banyak yang orang kampung, orang desa. Ongkos haji saja sudah mahal, apalagi ditambah pajak sebesar lima persen,” ungkap Abah Adlim di Mojongapit, Jombang, Kamis (4/1/2018).

Namun Abah Adlim menuturkan, kabar pemberlakuan pajak haji dan umrah sebesar 5 persen tersebut masih wacana. Pemerintah masih mengkaji menyusul naiknya pajak di Arab Saudi. “Tapi ini kan masih wacana, belum keputusan final dan mungkin masih dibahas oleh pemerintah,” tambahnya.

Hal ini berbeda dengan kebijakan penerapan pajak ijin tinggal (visa) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Secara pribadi, Abah Adlim tetap menolak kenaikan pajak 5 untuk haji dan umrah.

“Pemerintah Arab Saudi tidak layak kalau menerapkan pajak haji dan umrah sebesar 5 persen ini. Lha wong bukan warganya kok dimintai pajak. Secara pribadi saya menolaknya, kalau sikap pemerintah, ndak tahu saya,” bebernya.

Sementara Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Jombang, Abdul Haris membenarkan adanya wacana kenaikan ongkos haji dan umrah 2018 sebesar 5 persen. Namun secara resmi, belum ada pemberitahuan resmi dari Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah RI.

“Wacana pajak ini kan baru kita dengar dalam hitungan jam atau hari. Jadi pemerintah belum menentukan sikap karena pemberitahuan secara resmi dari Pemerintah Arab Saudi belum ada,” ujar Haris.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here