Blok Masela Harus Mampu Sejahterakan Maluku (1)

Onshore Blok Masela Momentum Perbaikan Nasib Rakyat Maluku

0
71

Nusantara.news, Jakarta,  –Bicara Blok Masela bukan hanya masalah gas bumi tetapi terkait juga dengan masalah geopolitik, geostrategi, geoekonomi, geomiliter dan pertahanan keamanan serta masalah konvensi hukum laut internasional.

Lokasi Blok Masela terletak di antara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya. Tetapi, sekarang ini secara geografis berada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun, bila dalam rangka sosialisasi aparat Kementerian ESDM hanya datang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menimbulkan kecemburuan. Ini merupakan cara-cara sosialisasi atau manuver yang tidak sehat dan yang dikhawatirkan membawa kepentingan investor.

Ada sekitar 25 blok migas di Maluku dan di tahun mendatang pasti bakal menambah lagi jumlahnya mengingat potensinya yang luar biasa besarnya, terutama di kawasan Maluku Selatan dan Tenggara ada Laut Arafuru yang berbatasan dengan Australia dan sebelah barat berbatasan dengan Timor Leste.

Secara umum, Blok Masela diketahui menyimpan kandungan gas cukup besar, dari hasil penelitian pertama sekitar 7,83 triliun kaki kubik dan menurut para ahli kalau dieksploitasi sampai 30 tahun ke depan tidak akan habis. Jika dieksploitasi dimulai pada 2020 maka sampai 2050 tidak akan habis, justru suplai dan produksi gas Blok Mahakam bisa membiayai APBN lebih besar.

Menurut Ketua Bidang Politik dan Hankam Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku (FPKM)  Amir Hamzah, kondisi Maluku saat ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di Australia bagian utara akibat dari eksplorasi minyak dan gas bumi di kota Darwin.

Hal itu diiringin pula pada perkembangan baru yang merangsang pertumbuhan ekonomi di Timor Leste dengan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, dan fasilitas yang diberikan Timor Leste kepada Republik Rakyat Tiongkok untuk membangun stasiun satelit pemantau. Imbangannya adalah pada dukungan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Timor Leste.

Sementara di sebelah timur, realita politik di Propinsi Papua Barat dan Papua semakin berkembang. Betapapun pemerintah sedang menutupi dengan berbagai cara namun dari sisi internasional sudah terbuka secara luas seperti adanya dukungan negara-negara Afrika pada Sidang Umum PBB dan keberanian mereka untuk mengajukan gugatan dan tuntutan mengenai hak adat, lingkungan hidup. Termasuk meminta keputusan dari Mahkamah Internasional mengenai pernyataan merdeka yang sudah dicetuskan sejak tahun 2011.

Jika pemerintah tidak memperhatikan Maluku secara serius, bukan mustahil tidak hanya Papua yang menempuh jalan ini tetapi juga Maluku juga bisa. Apalagi Pasifik Island Forum maupun Melanesian  Spearhead Group sudah menerima 5 provinsi, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT sebagai associate member.

Amir Hamzah mengatakan, pemerintah pusat harus benar-benar serius memperhatikan Maluku secara integral dan komprehensif, serius pada penataan ideology, politik, ekonoi, sosial budaya secara sistematis, karena kesabaran rakyat Maluku yang merasa terlalu lama terdzolimi dan terlalu lama diabaikan. Apalagi dipengaruhi perkembangan dan benturan geopolitik yang melahirkan masalah-masalah baru pada aspek geostrategic dan geoekonomi dan dengan adanya perkembangan baru di Asia Pasifik, Laut China Selatan dan lainnya.

Begitu juga dengan adanya gagasan Trans Pacific Partnership (TPP) dan munculnya kekuatan-kekuatan baru negara-negara kepulauan sekitar Pasifik selatan yang tergabung dalam Pacific Island Forum dan Melanesian Spearhead Group akan membawa pengaruh bagi Maluku.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here