Operasi Tangkap Tangan untuk Tekan Politik Uang dalam Pilkada 2018

0
121

Nusantara.news, Jakarta –  Masih begitu banyak praktik politik uang dalam pilkada. Oleh sebab itu, pada pilkada serentak di 171 daerah Juni 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saatnya mengembangkan berbagai metode untuk mencegahnya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaku korupsi.

Ragam Pidana Pilkada

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah diatur sanksi pidana karena melakukan pelanggaran pemilu. Bentuk-bentuk pelanggaran yang bisa dipidana cukup beragam.

Pada Pasal 177A  diatur pidana bagi siapa saja yang memalsukan data dan daftar pemilih. Pasal 177B mengatur pidana bagi anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih. Pasal  Pasal 178A mengatur pidana bagi setiap orang yang pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih.

Pasal 178B mengatur pidana bagi setiap orang yang pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.

Pasal 178C  mengatur pidana bagi setiap orang yang tidak berhak memilih tetapi memberikan suara.

Pasal 178D mengatur pidana bagi setiap orang yang menggagalkan pemungutan suara.

Pasal 178E mengatur pindana bagi stiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara.

Pasal 178F mengatur pidana bagi setiap orang yang menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir.

Pasal 178G mengatur pidana bagi setiap orang yang mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.

Pasal 178H mengatur pidana bagi setiap orang yang memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.

Pasal 180 mengatuir pidana bagi setiap orang yang menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota.

Pasal 182A mengatur pidana bagi setiap orang yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.

Pasal 182B mengatur pidana bagi seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Pasal 185A mengatur pidana bagi setiap orang yang memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan.

Pasal 185B mengatuir pidana bagi anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, tetapi  tidak melakukannya.

Pasal 186A mengatur pidana bagi Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon, yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat.

Pasal 187A mengatur pidana bagi setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 187B mngatur pidana bagi anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 187C mengatir pidana bagi setiap orang atau lembaga yang memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota.

Pasal 187D mengatur pidana bagi pengurus lembaga pemantau pemilihan yang melanggar ketentuan.

Pasal 190A mengatur pidana bagi penyelenggara pemilihan, atau perusahaan yang mengubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan. Pasal 193 mengatur pidanabagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS.

Pasal 193A (1) mengatur pidana bagi Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajibannya.

Pasal 193B mengatur pidana bagi Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajibannya.

Pasal 198A mengatur pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.

Cukukup banyak titik -titik pidana dalam proses pilkada sebagaimana disebutkan di atas. Pasal-pasal pidana di atas, bisa terjadi karena pengaruh pemberian uang oleh oknum tertentu. Oleh sebab itu, potensi terjadinya politik uang tidak hanya pada kasus pemberian sembako atau uang atau benda lain sesaat sebelum pencoblosan (pra bayar) atau sesaat sesudah pencoblosan (pasca bayar) tetapi pada semua titik pidana seperti disebutkan di atas.

Sosialisasi Antara Politik Uang dan Biaya Politik

Masih ada titik titik dalam proses pilkada yang juga menggunakan uang.  Misalnya dalam proses sosialiasi yang dilakukan oleh bakal kandidat. Proses sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh bakal kanditat jauh sebelum KPU mulai melakukan tahap-tahap pilkada.

Biaya sosialisasi ini, adakalanya lebih besar ketimbang uang yang dikeluarkan kepada calon pemilih sesaat sebelum pencoblosan (dikenal dengan istilah serangan fajar) atau sesaat sesudah pemilu (setelah pemilih mengirim foto selfi lengkap dengan kertas suara yang dicoblos).

Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nuniek Sriyuningsih misalnya mengatakan, biaya terbesar yang harus dikeluarkan seorang calon bupati atau wali kota di Jawa Tengah ada pada pos sosialisasi kepada pemilih. “Jika ada sosialisasi, maka butuh konsumsi dan keperluan-keperluan lain,” kata Nuniek yang juga Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Selasa, 16 September 2014.

Menurut Nuniek, dengan jumlah desa yang mencapai ratusan di sebuah kabupaten, seorang kepala daerah harus mensosialisasikan diri kepada para calon pemilih. Bahkan, di beberapa daerah, sosialisasi seorang kepala daerah harus sampai ke tingkat RT dan RW.
Bukan hanya Nuniek, setiap bakal calon dapat dipastikan mengeluarkan dana cukup besar untuk sosialisasi. Bentuknya macam-macam, mulai dari konsumsi rapat, cetak kaos, cetak poster, pasang billboard, biaya transportasi pengerahan massa, sumbangan pengobatan gratis dan lain sebagainya.

Politik uang diartikan sebagai pemberian uang kepada orang tertentu untuk mempengaruhi sesorang agar menjatuhkan pilihannya kepada orang tertentu.

Sosialisasi yang membutuhkan biaya dilakukan tentu saja bertujuan untuk mempengaruhi calon pemilih.

Pertanyaannya apakah pemberian uang dalam berbagai bentuk pada saat sosialiasi ini masuk kategori politik uang?

Karena hari pencoblosan masih jauh, maka uang yang dikeluarkan pada masa sosialiasi ini, mungkin bisa dikategorikan bukan politik uang melainkan biaya politik.

Tetapi, dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, biaya sosialisasi tersebut tidak diatur. Oleh sebab itu, karena sosialisasi tersebut merupakan bagian dari proses pilkada dan biaya yang dikeluarkan besar, maka tentang sosialisasi dinilai perlu juga diatur dalam UU Pilkada.

Selain itu, UU Pilkada juga tidak mengatur sejak kapan pengawasan politik uang  mulai dilakukan. Aoakah sejak tahapan pilkada dimulai ataui sejak kandidat mulai melakukan sosialisasi.

Operasi Tangkap Tangan

Kembali ke persoalan politik uang, seberapa besar keseriusan pihak terkait mengawasi praktik politik uang?

Pertanyaan ini sangat patut diajukan karena di satu sisi masih begitu banyak praktik politik uang. Pada pilkada yang dilaksanakan serentak di 101 daerah tahun 2017  lalu, tidak kurang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sebanyak 600 praktik politik uang. Ini berarti praktik politik uang hampir terjadi di semua daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada.

Di sisi lain, sampai saat ini belum pernah ada peristiwa di mana Bawaslu menangkap tangan pelaku praktik politik uang. Ini berarti Bawaslu tidak memiliki agenda untuk melakukan tangkap tangan praktik politik uang. Belum adanya operasi tangkap tangan ini dalam batas-batas tertentu dapat ditafsirkan rendahnya perhatian Bawaslu mengawasi praktik politik uang.

Praktik politik uang itu sendiri berdampak besar terhadap output pilkada. Sebab, sepanjang praktik politik uang masih mendominasi pilkada, maka peluang mencalonkan diri tebatas pada figur yang memiliki uang.

Selin itu, pemenang dalam pilkada akan merasa tidak perlu lagi bertanggung jawab terhadap rakyat karena merasa sudah membayar melalui praktik politik uang yang diberikan sesaat sebelum atau sesaat sesudah hari pencoblosan.

Pemerintah seperti ini sulit diharapkan bisa bersikap sensitif apalagi responsif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat. Jangankan mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan yang ada saja akan sulit diharapkan. Pemerintah yang merasa tidak bertanggung jawab terhadap aspirasi dan suara rakyat, cenderung hanya asyik dengan diri sendiri dan kelompoknya. Dengan sendireinya, kedaulatan tidak lagi berada di tangan rakyat akan tetapi berpindah  ke tangan rezim pemilik uang.

Dalam perspektif ini menjadi penting Bawaslu memberikan perhatian terhadap aneka bentuk praktik politik uang. Terlbih dalal UU No 10 Tahun 2016 sudah diatur bahwa penerima politik uang juga dikenakan pidana

Pilkada serentak tahun 2018 mendatang akan dilakukan di 171 daerah Juni mendatang.  Bawaslu sudah seharusnya menyosialisasi pidana politik uang terutama pasal yang mengatur pidana bagi penerima. Selain itu, Bawaslu saatnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku politik uang dengan bekerja sama dengan kepolisian.

Operasi tangkap tangan mungkin juga tidak akan membuat pelaku politik uang takut sebagaimana korupsi terus merajalela. Namun demikian, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi lebih menakutkan setelah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT, maka Bawaslu juga pelru melakukan OTT, setidaknya meminimalisasi praktik politik uang dalam pilkada serentak Juni 2018 mendatang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here