Oposisi yang Tak Diinginkan

0
104

Nusantara.news, Jakarta- Oposisi dalam demokrasi di Indonesia, bukanlah hal yang populer. Bahkan ada paranoia yang menyertai diksi oposisi seperti pembangkang, penentang, atau lawan politik dengan sikap ‘pokoknya katakan tidak!’ Meski demikian, oposisi dapat dipastikan selalu menjadi topik musiman menjelang masa kontestasi politik: muncul sesaat di masa Pemilu, sudah itu tenggelam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata oposisi didefinisikan dalam dua bidang yang berbeda. Pada dunia politik, arti kata oposisi dimaknai sebagai ‘partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa’. Sementara dalam bidang linguistik, arti kata oposisi dimaknai sebagai ‘pertentangan antara dua unsur bahasa untuk memperlihatkan perbedaan arti’.

Dalam hal menggambarkan peran oposisi, ada benarnya juga terminologi advocatus diaboli atau devil's advocate yang digunakan Ignas Kleden dalam tulisannya “Oposisi dalam Politik Indonesia” (Kompas, 4 Juli 1998) untuk menggambarkan peran oposisi sebagai ‘setan yang menyelamatkan kita, justru dengan mengganggu kita terus-menerus’.

Adanya oposisi serupa setan baik atau serupa kekuatan moral dan etik, dalam perspektif Sigmud Freud maka dipercaya penguasa akan menjalankan kekuasaan secara lebih benar. Harapan demokrasi terhadap oposisi yang tangguh tentu saja menjalankan fungsi check and balance untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan pada rel yang benar dan tidak terseret pada kecenderungan alamiah penguasa untuk memperluas kekuasaannya serta menyelewengkan penggunaan kekuasaan.

Namun sayangnya, tradisi politik di Indonesia sejak lepas dari kolonialisme bangsa asing hingga kini cenderung menegasikan oposisi dengan pemaknaan yang negatif sebagai sumber instabilitas politik yang ujung-ujungnya mengganggu berjalannya agenda-agenda pemerintahan.

Peyoratif makna terhadap oposisi ini kerap dijadikan dalih penguasa untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya: entah dengan cara represif, disandra, ataupun diseret ke dalam koalisi kekuasaan. Oposisi bagi para elite kita yang masih gagap berdemokrasi ini benar-benar serupa setan: mengganggu dan menakutkan.

Pada masa Soekarno, pembungkaman terhadap oposisi dilakukan melalui Dekrit Presiden 1959, sementara pada masa Soeharto dilakukan melalui kebijakan pseudo demokrasi yang sangat despotis, sentralistik, dan otoritarian. Keduanya tumbang oleh kekuatan civil society.

Sedangkan di era Reformasi, pembungkaman oposisi dilakukan dengan pembunuhan karakter lewat ‘jerat hukum’ dan pemberian jatah kuasa (ditarik ke lingkaran koalisi).[]

Tulisan berikutnya: Riwayat Oposisi di Panggung Politik Indonesia

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here