Desa dan Kemiskinan (1)

Orang Miskin Tidak Banyak Pilihan

0
131

Nusantara.news – Pernahkah kita membayangkan menjadi orang miskin? Semua hal tidak menjadi masalah bagi yang mampu, lain halnya bagi orang miskin, setiap hari harus memikirkan, baik makan, ongkos anak ke sekolah dan biaya hidup lainnya.

Bagi yang mampu, tentu biaya rutin tidak lagi menjadi pikiran di setiap hari. Belum lagi, soal pilihan sekolah anak, pekerjaan dan masa depannya, pilihannya sangat terbatas jika dibandingkan dengan kalangan mampu. Ketimpangan ini terpaksa diterima oleh yang miskin karena mereka tidak dapat menolaknya.

Hadirkah negara untuk rakyat miskin?

Berbagai program telah dibuat pemerintah, tapi masih belum menyelesaikan masalah. Dengan 3 Kartu Pintar, Presiden Joko Widodo berusaha hadir bagi kalangan yang tidak mampu. Namun, anggaran pendidikan dengan 20% APBN, ternyata masih belum mampu menggratiskan seluruh keperluan sekolah dari kelas 1 sampai 9, masih ada pungutan biaya di luar uang sekolah.

Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih berbasis asuransi, dengan subsidi silang, sehingga perlu tambahan biaya administrasi untuk dilayani.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bagi yang miskin untuk tunjangan sosial berupa beras, sembako (belum terwujud) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Indonesia tanpa GBHN (Garis Besar Haluan Negara)

Tujuan pembangunan hakikatnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahapan pembangunan selanjutnya. Seringkali pembangunan diidentifikasi dengan masalah ekonomi saja. Padahal ujung dan manfaat dari pembangunan adalah mengentaskan kemiskinan, memberikan kesempatan kerja dan memperoleh penghasilan, mengurangi pengangguran, meminimalisasi ketimpangan dalam distribusi pendapatan sebagai fokus dalam melihat efektivitas pembangunan.

Pembangunan tidak saja berorientasi pertumbuhan, tapi juga distribusi hasil dan kue pembangunan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial. Pembangunan dan pemerataan menjadi dasar kebijakan pembangunan, tidak sekadar mengejar pertumbuhan.

Dengan kehadiran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, diharapkan pembangunan desa lebih terfokus karena desa juga menjadi pusat dan konsentrasi kemiskinan di Indonesia. Orientasi pembangunan desa fokus pada area desa yang berpenghasilan rendah dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT).

Derita rakyat miskin sudah lama menjadi perhatian dunia (SDGs = Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Sudah saatnya Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai angka dan data pendapatan, karena selama ini Rasio Gini dari sisi pengeluaran saja. Tidak salah banyak pengamat mengatakan bahwa jika indikator pendapatan dijadikan parameter maka angka ketimpangan akan semakin melebar.

Konglomerat yang level kepemilikanya di atas Rp 1 triliun, pengeluaran pribadi keluarganya tidak akan bertambah karena gaya hidupnya sudah standar. Jika pendapatannya bertambah, toh tidak akan meningkatkan (secara signifikan) pengeluarannya. Sementara, dari data yang ada, pendapatan konglomerat Indonesia di tahun 2016 meningkat rata-rata 15% setiap tahun, seperti deret hitung.

Ironi dengan orang miskin, penyesuaian inflasi setiap tahun mendorong mereka ke angka kemiskinan lebih mendalam.

Dari data tentang kemiskinan ada perbedaan parameter, sehingga seringkali terjadi perbedaan sudut pandang dalam melihat kemiskinan. Distribusi pendapatan menjadi faktor utama dan berkaitan dengan penguasaan faktor-faktor produksi. Untuk wilayah pedesaan faktor produksi yang terpenting adalah tanah pertanian. Maka itu, untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia, melakukan redistribusi aset. Konon ada 2 juta lahan yang siap dibagi pemerintah, mudah-mudahan didistribusikan untuk orang yang tepat agar berdampak pada Rasio Gini di tahun 2017, dimana tahun 2016 mencapai 0,39 dan tahun 2015 mencapai 0,41.

Di desa, pertanian berkorelasi tinggi dengan pendapatan setiap rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan peran 17 Kementerian/Lembaga dan 25 BUMN yang terkait dengan pertanian untuk memberikan daya push–pull, dan pemerintah membentuk tim Task Force swasembada pangan.

Kemiskinan alami dan struktural

Kemiskinan alami terjadi karena alamnya miskin dan langka Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sehingga produktivitas rendah. Sementara, kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya tidak terbagi secara merata, karena produksi mencukupi. Kemiskinan di pedesaan secara teoritis dapat ditanggulangi apabila kesempatan kerja di luar pertanian terbuka atau daya dukung tanah seimbang dengan jumlah penduduknya.

Ukuran kemiskinan masing-masing desa berbeda, namun secara normatif disepakati bahwa ukurannya adalah pendapatan per kapita per tahun.

Dunia menyepakati salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya angka kemiskinan di suatu wilayah. Secara kualitatif adalah angka kecukupan dan kelayakan hidup, jika berada di bawah batasan kecukupan dianggap miskin.

Kecukupan petani adalah jika memiliki 0,7 hektare sawah dan 0,3 hektare di pekarangan dianggap tidak miskin, tapi di bawahnya berarti miskin. Padahal dengan memiliki 0,7 hektare petani tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk menopang hidup, karena hanya sejumlah Rp 4–5 juta per tahun.

Bank Dunia menetapkan untuk di desa, penghasilan di bawah USD 50 per tahun adalah miskin, sedangkan untuk perkotaan USD 75 per tahun, setelah diperoleh berdasarkan pendapatan dibagi berdasarkan kebutuhan hidup minimum.

Akhirnya, dibuat batasan kemiskinan dengan 4 kelas, yaitu:

  1. Miskin sekali, jika pendapatan per kapita 75% dari kebutuhan hidup minimum;
  2. Miskin, jika pendapatan 75% – 125% dari kebutuhan;
  3. Hampir miskin, jika 125% – 200% dari kebutuhan;
  4. Tidak miskin, jika pendapatan di atas 200% dari kebutuhan minimum.

Hal lainnya, yang menjadi ukuran dunia adalah distribusi pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau kelompok individu pada suatu komunitas. Bank Dunia memberikan kriteria terhadap ketimpangan pendapatan dengan fokus menyorot kelompok 40% terbawah.

Tiga klasifikasi Bank Dunia adalah:

  1. Jika menerima bagian 17% ketimpangan dari populasi berarti kategori ketimpangan rendah;
  2. Jika 12% – 17% tingkat ketimpangan sedang, dan
  3. Kurang dari 12% berarti ketimpangan tinggi.

Angka kemiskinan memburuk

Angka Kemiskinan 1976 – 1987, data pertumbuhan 6,18% kemiskinan turun 22,7%. Tahun 2004 – 2015 rata-rata pertumbuhan 5,58% kemiskinan hanya turun 5,53%. Begitu juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sekolah tidak berkorelasi positif dengan angka pertumbuhan. Tahun 2016 pertumbuhan 5,1% seharusnya secara teori mampu menyediakan tenaga kerja baru sekitar 2 juta, tapi faktanya hanya 700.000 orang saja.

Di tahun 1996 (sebelum krisis 1997 – 1998) angka kemiskinan desa lebih kecil dari kemiskinan kota, setelah krisis kemiskinan desa lebih besar dari kemiskinan kota. Seiring dengan semakin berkurangnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, kemiskinan di daerah lebih parah dan lebih dalam dari perkotaan.

Seiring dengan reformasi, ada ketidaktaatan terhadap regulasi, khususnya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lahan pertanian dialih-fungsikan untuk industri dan perumahan. Petani menganggur atau berubah menjadi buruh tani atau migrasi ke kota. Dengan berkurangnya lahan pertanian, identik dengan penambahan jumlah penduduk miskin, di era Orde Baru hal itu terjaga dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) berhasil mengurangi kemiskinan di desa.

Kondisi kemiskinan semakin parah pasca-September 2014, pertumbuhan ekonomi semakin tidak berkorelasi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, penurunan kemiskinan, dan derajat penghisapan ekonomi kota dengan industrialisasi terhadap sektor pertanian semakin memperburuk situasi.

Kita dikejutkan dengan rilis laporan Oxfam, dimana 4 orang terkaya memiliki aset setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia atau lebih dari Rp 300 triliun pada Februari 2017. Laporan ini diterima Pemerintah, tanpa dibantah. Data Bank Dunia, 1% memiliki aset sama dengan 51%, 10% menguasai 77% aset di Indonesia. Walaupun angka Rasio Gini turun mulai tahun 2015 (0,41), dan pada tahun 2016 menjadi 0,39 namun indikasi Rasio Gini kita hanya berindikasi pengeluaran saja, tidak dengan angka pendapatan.

Akses pangan indikator kemiskinan

Komoditas beras kontribusinya pada angka inflasi 20% – 25%, dan sangat berpengaruh pada kemiskinan. Maka itu, Pemerintah menyediakan ‘raskin’ (beras miskin) agar akses pangan rakyat terkendali, rakyat yang mendekati miskin tidak menjadi tergolong miskin.

Disparitas harga eceran beras domestik dengan harga dunia telah menciptakan komunitas tersendiri pada akses pengadaan pangan. Komoditas gandum juga berpengaruh, padahal kita tidak menanam gandum. Anehnya, sampai saat ini kita tidak pernah mencoba menanam gandum, sesuai himbauan Kementerian Pertanian Amerika Serikat (AS) padahal teknologi pertanian semakin maju. Gandum dikonsumsi 20 kilogram per kapita penduduk Indonesia dari sumber seluruhnya diimpor dari AS.

Sementara gizi dari segi vitamin dan protein asupan secara rata-rata masih rendah. Gizi jauh berkurang setelah BKKBN tidak berorientasi pada perbaikan gizi balita. Saatnya mengintegrasikan peran pusat dan daerah karena dana transfer daerah dari tahun ke tahun meningkat agar persoalan gizi tidak mengganggu rakyat miskin.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan diharuskan membuat lembaga baru tentang pangan diharapkan akan meningkatkan wibawa pangan sebagai komoditi strategis (sembako), termasuk kejelasan dalam perspektif makro dan mikro, jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk melindungi harga konsumen, Bulog menetapkan HPP (Harga Pokok Produksi) di atas harga pasar. Bulog membeli gabah, melakukan pengadaan beras, mengisi stok dan mengelolanya. Harga operasi pasar dan raskin ditetapkan di bawah harga pasar, untuk memberikan akses pada konsumsi miskin. Faktanya, harga gabah hampir selalu berada di atas HPP.

Bulog dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 mendapat penugasan stabilisasi harga beberapa komoditi melalui stabilitas harga produsen, harga konsumen dan cadangan/stok. Kementerian Pertanian menetapkan jumlah stok, termasuk jika harus mengimpor yang ditetapkan melalui rapat koordinasi menteri-menteri bidang ekonomi dan izin Kementerian Perdagangan.

Bulog mendapat penugasan pemenuhan kebutuhan pangan dalam keadaan darurat dan melakukan intervensi pasar.

Memperbaiki angka kemiskinan adalah memperbaiki sektor pertanian yang memerlukan perbaikan ekosistem, inovasi holistik, manajemen usaha tani, peningkatan produktivitas pangan, strategi pendampingan intensif petani dengan memanfaatkan kearifan lokal.

Political will pemerintahan Joko Widodo dalam hal pangan masih lemah, belum terlihat langkah strategis, berbeda dengan tekadnya pada awal pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2014 lalu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here