Orientasi Ekonomi Indonesia: Diharapkan Kepemimpinan Transformatif, Ternyata Transaksional

1
331

Nusantara.news – Reformasi mengharapkan hadirnya kepemimpinan transformatif, namun karena sistem politik “diracuni” oleh National Democratic International (NDI) dari Partai Demokrat, National Republic International (NRI) dari Partai Republik Amerika Serikat (AS) sehingga yang muncul dari sistemnya adalah budaya transaksional. Hasil dari sistem liberal yang kebablasan adalah kepemimpinan transaksional yang sarat ciri demokrasi kriminal. Tak heran, lebih dari 60 persen Daerah Tingkat I dan II, kepala daerahnya menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Daerah Sumatera Utara dan Riau sudah tiga kali berturut-turut (hattrick) gubernurnya mengalami “masuk lubang” yang sama.

Kita mengetahui bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah akibat tekanan deregulasi, transparansi dan privatisasi produk turunan dari 50 butir Perjanjian Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF)/Dana Moneter Internasional, yang ditandatangani Soeharto dalam keadaan “terpaksa” pada tahun 1998.

Salah satu eksesnya adalah budaya politik transaksional yang juga menghasilkan kepemimpinan transaksional. Padahal reformasi mengharapkan kepemimpinan transformatif. NDI dan NRI adalah operator dari AS untuk mengubah orientasi pembangunan Indonesia dengan sistem neo-liberalisme, tujuannya menguras aset-aset strategis selama 20 tahun terakhir (1998-2018).

Haruskah kita terjebak kebohongan yang lebih dalam di saat kondisi objektif ekonomi Indonesia saat ini twin defisit (APBN dan Neraca Perdagangan). Dari indikator ekonomi utama, hanya keseimbangan primer yang masih positif. Namun sebagian pengamat meragukan, karena saat ini membukukan utang baru untuk bayar utang.

Diharapkan, Hadirnya Kepemimpinan Transformatif

Reformasi dengan segudang harapan perubahan struktural, di antaranya tentang kepemimpinan nasional. Presiden Joko Widodo hadir untuk pertama kalinya murni berasal dari rakyat jelata, sehingga terkesan sangat populis. Namun kita abai, ternyata populis, integritas dan elektabilitas melalui pencitraan yang belum teruji. Variabel kapasitas dan kapabilitas diabaikan saat itu, saat ini menuai masalah untuk bangsa Indonesia.

Di saat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi kita memerlukan pemimpin yang berkemampuan (capable) dan mempunyai kapasitas sebagai pemimpin nasional.

Reformasi melahirkan jiwa partai politik yang korup saat ini, menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo.

Kita masih ingat komitmen parpol pengusung membentuk koalisi tanpa syarat. Joko Widodo secara pribadi dengan penulis meyakini hal tersebut. Penulis mengusulkan Zaken Kabinet, minimal di bidang ekonomi, karena tidak mungkin seluruhnya zaken kabinet (kabinet ahli) untuk semuanya, karena parpol pasti berharap kursi kabinet. Kenaifan Joko Widodo dalam membaca peta politik dan elite politik nasional, dari penyusunan kabinet terjawab langsung bahwa Nawacita dan Trisakti tidak akan berjalan baik.

Harapan reformasi tentang hadirnya kepemimpinan transformatif, yang mengharuskan kecerdasan, urutan kelahiran (faktor keturunan) dan status sosial ekonomi tertentu untuk karakter dan bakatnya. Dengan bekal itu, baru kita bisa mentransfer nilai-nilai, termasuk nilai ideologis, sehingga membentuk hubungan yang lebih dalam dengan relawannya saat itu.

Kita bisa melihat Joko Widodo didukung relawan yang secara kualitas dan kuantitas sangat besar pada Pilpres 2014. Saat ini untuk direkrut sangat sulit, dan relatif gagal. Justru yang bertambah adalah relawan “Ganti Presiden 2019”.

Eksponen 1998 yang dari parpol ingin bernostalgia dengan merapatkan barisan membangun sentimen untuk membela Joko Widodo, tapi justru berakhir memalukan. ‘Pertemuan Kemayoran’ yang seharusnya dominan dihadiri oleh bekas eksponen 1998, namun justru dihadiri oleh anak-anak dan nenek-nenek untuk pemenuhan harapan Joko Widodo.

Joko Widodo gagal mentransformasikan relawan 2014 menjadi dukungan politik pada Pilpres 2019. Ada eksponen relawan yang membuat parpol, namun tidak didukung optimal pasca pemenangan 2014, yakni Partai Pekerja Indonesia.

Kepemimpinan transformatif memang dimulai dari perusahaan konglomerat swasta, yang legendaris adalah Steve Jobs (Apple dan Macintosh). Lalu AT&T, IBM, General Motor, pimpinan perusahaan tersebut memberikan inspirasi dengan visi mereka yang bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Visi Joko Widodo tentang Nawacita tidak dipahami secara baik, karena itu hanya menjadi slogan-slogan pemenangan sehingga janji kampanye adalah narasi politik yang bukan fiksi, tapi menjadi fiktif, tidak dipenuhi ketika ia menjadi Presiden. Kepemimpinan yang transformatif penuh dengan komitmen (amanah), dan Joko Widodo cacat 66 janji selama kampanye (2014), ditagih publik sebagai “narasi” untuk downgrade bagi pihak-pihak yang menjadi musuh politiknya.

Pemimpin transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berupaya mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat untuk mendukung visi dan tujuan nasional.

Joko Widodo diharapkan menganut nilai-nilai reformasi ketika kebijakan Nawacita dan Trisakti Bung Karno dinilai sangat populis. Kita berharap ada transformasi sistem neolib dari pemimpin-pemimpin sebelumnya dengan sistem ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, kelautan dengan soko guru BUMDES (Badan Usaha Milik Masyarakat Desa).

Bass & Riggio (2006) melihat ada 4 ciri pemimpin transformatif: (1) Pengaruh Idealisme, Joko Widodo yang tampil populis dipersepsikan mempunyai idealisme yang populis dan popular dengan Nawacita dan Trisakti; (2) Sebagai motivator dan inspirator dengan gaya kepemimpinannya yang populis. Dengan simbol baju kota-kotak dan mobil Asemka menginspirasi orang bahwa Joko Widodo akan memprioritaskan produksi produk lokal dan kemandirian bangsa; (3) Mendorong kreatifitas dengan ide-ide baru; (4) Penerimaan terhadap berbagai personal dan kelompok (demokrasi dan toleransi). Keempat ciri pemimpin transformasional itu seolah ada pada persepsi publik ketika Pilpres 2014, dengan pencitraan yang dilakukan.

Namun dari 2014 hingga 2018, persepsi publik berbasis pada kinerjanya selama 4 tahun. Memori publik terseret pada Nawacita dan Trisakti, serta perwujudan 66 janji kampanye. Masalahnya, jika publik menganggap Joko Widodo berhasil, tidak mungkin kaos #Ganti Presiden 2019 direspon publik sebanyak sekarang.

Nyatanya, Pemimpin Transaksional

Kepemimpinan nasional adalah faktor utama yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan suatu negara. Pemimpin yang berkemampuan (capable) akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Aspek awal dari menilai seorang pemimpin adalah keberhasilannya menyusun staf, dalam hal ini Kabinet, apakah sesuai dengan visi dan persepsi serta misinya. Kegagalan pertama Joko Widodo adalah berencana Zaken Kabinet  dan meyakini koalisi tanpa syarat. Ternyata, tidak saja Kabinet Neolib, juga jumlah porsi yang besar anggota kabinet dari parpol bukan berbasis keahlian melainkan “jatah” dan balas budi.

Visi, persepsi, dan misi Nawacita dan Trisakti yang disusun Mega Center hanya slogan kampanye semata tanpa yang bersangkutan mengerti substansi dan implikasinya. Nawacita dan Trisakti dijalankan pada saat masih terikat dengan 50 butir IMF dan Bank Dunia. Bisa disimpulkan bahwa visi dan persepsi serta misi hanya ‘angan-angan’ dan sloganistik belaka.

Variabel utama berikutnya adalah perencanaan dan program serta strategi, sebagai contoh adalah paket ekonomi yang belasan jilid ternyata tidak menguatkan fundamental ekonomi. Ketika The Fed menaikkan suku bunga dan terjadi perang dagang AS versus Cina, sehingga rupiah terimbas penguatan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD). Pada asumsi APBN, USD 1 = Rp 13.400,-. Saat ini sudah mencapai Rp 14.600 per USD. Perencanaan APBN harga minyak hanya USD 48 per barrel. Saat ini sudah mencapai di atas USD 75 per barrel. Pengamat menyatakan akan bisa mencapai USD 100 per barrel, karena memanasnya hubungan antara AS dan Iran.

Lemah dalam perencanaan, kita melihat pemerintah ambisius terhadap pembangunan infrastruktur dimana APBN 2018 mencapai Rp 400 triliun, tapi tidak mempunyai likuiditas (pajak tidak berhasil) yang cukup. BUMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “dipaksa” untuk mengambil alih dengan utang, sehingga kelayakan mereka sebagai corporate menjadi terganggu. Sudah diperingatkan oleh Standard & Poors dan JP Morgan akan menurunkan rating kelayakan investasi untuk beberapa BUMN.

Kelemahan Joko Widodo tidak memiliki konseptual (visi dan misi), sebagai misal konsep Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, karena pelaksana tidak melibatkan pemilik konsep sehingga berjalan di luar arah semestinya (disorientasi program). Kementerian Desa dan daerah desa terlihat berjalan tidak dikoordinasikan dengan Kementerian terkait, termasuk kehadiran BUMDES di desa.

Gaya kepemimpinan transformatif di sektor negara perlu figur kharismatik dan memiliki kemampuan teknokratis dan birokratis. Keberhasilan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Turki yang menstransformasikan kejayaan nilai-nilai Islam di pemerintahan sekuler berhasil menyejahterakan rakyat sehingga ia kembali terpilih sebagai Presiden Turki. Kita tahu upaya kudeta yang disponsori AS tidak mampu menjatuhkannya, karena visi Erdogan terbukti, bukan sekadar janji.

Fungsi kepemimpinan dari segi pengarahan dan koordinasi dinilai paling parah di kabinet Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi. Kita tahu Kementerian Pertanian sesuai keinginan Joko Widodo anti impor tapi Kementerian Perdagangan (dari parpol) terus saja mengimpor, sehingga neraca perdagangan negatif, dan berdampak pada ekonomi. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperlambat ekonomi dengan alasan pengelolaan yang bijaksana (prudent), sehingga ekonomi hanya tumbuh 5,02%. Padahal Joko Widodo ingin tumbuh 8% setahun, dan ekonomi wuzz wazz meroket seperti yang menjadi viral di media sosial. Kementerian Maritim, pertentangan Susi Pudjiastuti dengan Luhut Binsar Panjaitan mengenai reklamasi dan larangan nelayan melaut menggunakan cantrang yang tak kunjung selesai.

Akhirnya, nelayan menjadi korban dan masalah tidak terselesaikan. Semuanya karena kelemahan pemimpin nasional yang dalam kampanye seolah akan menerapkan kepemimpinan transformatif sesuai persepsi masyarakat. Faktanya, malah terjerumus pada kepemimpinan transakasional. Kita tahu Joko Widodo jengkel dengan kebijakan impor Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan) mengenai pangan, tapi tidak berdaya menghentikannya. Kita tahu Joko Widodo kesal dan ingin mengganti Jaksa Agung karena pemanfatan jabatan untuk kepentingan parpolnya, tapi Joko Widodo tidak berdaya menghentikannya.

Kenapa? Karena sudah terjebak dengan kepemimpinan transaksional dan koalisi tanpa syarat hanya di atas kertas. Jika di-reshuffle parpol mengancam bakal tidak mendukungnya pada Pilpres 2019.

Jadi, Joko Widodo tidak sadar bahwa gaya kepemimpinan seperti itu baik di mata parpol untuk dukungan sebagai parpol pengusung, tapi terdegradasi di mata publik.

Kita lihat, sampai akhir Juli 2018 Joko Widodo akan memilih siapa untuk cawapresnya. Bagi porsi parpol yang kecewa nantinya, bukan tidak mungkin akan keluar dari koalisi pendukung. Saat ini, peluang terjadinya kejutan jika Poros 3 terbentuk dari inisiasi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membujuk “muntahan” parpol yang mendukung Joko Widodo saat ini. Kita tunggu dalam beberapa hari ini, apa yang terjadi?

Ekonomi Indonesia pasca reformasi; diharapkan kepemimpinan nasional transformatif mengubah ekonomi ke arah kerakyatan sesuai perintah konstitusi Pasal 33 UUD 1945, ternyata faktanya terjebak dalam politik transaksional. [ ]

1 KOMENTAR

  1. Boleh diibaratkan, Indonesia dg segenap kedaulatan nya (sda, penduduk, wilayah dan pengurus negara), sebagai wanita yg sagat aduhay, cantiq jg moleq dan sexy. Tak pelak menjadikan pemuda, om-om atau kakek2 terpikat syuur bergumam serta khayal hingga berhalusinasi utk mendapatkan nya. Tentu juga, berbagai cara perangkap dijalankan.
    Si Wanita ini oleh pengagum nya itu hanya utk pajangan dan kebutuhan, sepanjang waktu utk dihisap saripatih madu nya ke dalam genggaman sahwat biologis juga ideologis…
    Sejujurnya, si Wanita ini hendak memberontak pada ‘kodrat’ nya ingin sekali kembali pd kefitrahan nya..kembali kpd elan ‘konstitusi’ apa daya…Si Wanita trus menerus menghadapi dilema dan polema tak berujung.
    Ia meratap pd dewa2, bersedu sedan pd para malaikat dan berteriak parau pd Tuhan nya mengharap secercah hidayah datang pada nya….
    Namun, tempurung begitu gelap menutupi ayunan langkah guna mencari membawa dan menghelai deru nya lubang cahaya.
    Si Wanita itu masih saja terus berjalan antara gelap dan mengharap cahaya yg membawanya kembali pd asa….cahaya diatas cahaya…

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here