Ormas Asing: Berkah atau Kuda Troya?

0
74

Nusantara.news, Surabaya – Akhir 2016, bangsa Indonesia mendapat kado penting dari Presiden Joko Widodo, yakni dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

Dengan PP yang baru itu ormas asing bisa leluasa melakukan aktifitasnya di Indonesia, termasuk menyebarkan berbagai paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini terutama terkait dengan kehadiran ormas yang berasal negara-negara yang notabene punya ideologi berbahaya, seperti komunis, paham dan ideologi yang punya sejarah hitam dalam pendirian republik ini. Keluarnya aturan ini jelas mengkhawatirkan.

Perbedaan cara pandang terhadap kehadiran dan dampak PP ini sempat menjadi bola panas di DPR RI. Namun kedekatan rezim Jokowi dengan Beijing saat ini, membuat dinamika yang terjadi di parlemen tak terlalu berpengaruh dan aturan itu pun mulus diterbitkan. Padahal sejak wacana ormas asing bisa hidup di negeri ini bergulir, beberapa pihak telah memberi warning akan adanya ancaman yang  mendompleng restu pemerintah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur Sudarmawan mengatakan, secara teknis daerah memang masih menunggu petunjuk teknis dari Jakarta. “Namun untuk pengaturan dan pengawasan tentu saja sudah kita buat dalam aturan teknis. Apalagi PP Nomor 59 Tahun 2016 turunan dari PP Nomor 17 tahun 2003,” terangnya, Rabu (21/12/2016).

Dalih Sudarmawan memang merujuk pada PP tentang ormas asing yang diterbitkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ada perbedaan di beberapa pasal, terutama terkait tentang tentang jangka waktu operasional dan lingkup kegiatannya. Aturan sebelumnya  mengharuskan setiap ormas asing  melakukan registrasi ulang dalam 3 tahun, sementara dalam aturan yang baru batas waktu untuk regsistrasi menjadi tak terbatas.

Perbedaan ini saja bisa menjadi celah untuk masuknya agenda tersembunyi, namun sulit dibuktikan. Apalagi jika dikaitkan dengan beberapa fenomena saat ini. Mulai dari kedekatan Indonesia dengan Cina, membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) tanpa skill, hingga janji pinjaman lunak untuk melepas ketergantungan Indonesia kepada Amerika Serikat yang selama ini dipandang sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Gejala memanfaatkan peluang berkat PP ini sudah terindikasi sejak awal. Dari sejumlah gejala yang dapat dideteksi terlihat bahwa “sambutan positif” atas PP ini mulai memperlihatkan sosoknya. Hal ini antara lain terlihat dari hadirnya Forum Bhayangkari Indonesia (FBI), ormas yang mengakomodir warga negara Ciina di Indonesia. Aktivitas FBI bahkan sudah menggeliat sebelum PP ditandatangani Jokowi pada 2 Desember 2016.

Bagaimana pun juga, Cina dengan kekuatan ekonomi melimpah memiliki kemampuan untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain. Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan sekitar 400 juta warganya yang masih berstatus pengangguran. Dengan izin resmi ormas asing, semua kelebihan itu bisa tersalurkan untuk berbagai kepentingan. Disadari atau tidak, di benak warga keturunan Cina, masih tertanam bahwa akar mereka berasal dari tanah leluhur. Keberadaannya di sini  hanya sekadar merantau dan mencari penghidupan, kendati sudah beranak-pinak beberapa generasi. Jika tidak diwaspadai, terutama dari sisi pengawasan dan penguatan ideologi Pancasila, ormas asing bisa menjelma menjadi Kuda Troya di negeri ini. ***

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here