Prospek Demokrasi Indonesia (1)

Otoritarianisme Kompetitif, Ancaman Baru Bagi Demokrasi

1
106

Nusantara.news, Jakarta – Format demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa fase. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, demokrasi sesungguhnya sudah menjadi pilihan kolektif, tidak saja melalui diskursus yang sangat panjang dari mimbar ke mimbar, namun juga menjadi komitmen kenegaraan.

Dalam rentang waktu yang cukup panjang itulah, kita beberapa kali pernah melakukan bongkar pasang ‘nomenklatur’ demokrasi: mulai dari demokrasi parlementer (1948 – 1959), demokrasi terpimpin (1959 – 1965), demokrasi Pancasila (1965 – 1998), hingga demokrasi liberal kapitalistik (1998 – sekarang).

Namun apa daya, segala bentuk yang coba diterapkan, nyatanya tak pernah menjadikan demokrasi Indonesia pada posisi naik kelas. Setiap kali bentuk demokrasi diusung, sebanyak itu pula dirusak oleh hasrat dan karakter penguasanya yang otoriter, feodal, dan transaksional.

Orde lama sampai orde reformasi, barangkali menjadi saksi bahwa demokrasi di negeri ini lebih terasa slogan ketimbang praktik laku lampah keseharian. Kita masih sulit beringsut dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial, dari penghambaan pada uang ke pemaknaan pada nilai. Bahkan kecenderungannya kini, demokrasi kita tergelincir ke tangan oligarki. Inilah zaman ketika demokrasi zonder demokrat.

Pendulum reformasi yang diharapkan menjadi penerobos kebuntuan dan setarikan nafas dengan terkonsolidasinya demokrasi, ternyata bergerak ke arah berlawanan. Masa kelam otorianisme yang coba kita tinggalkan di rezim sebelumnya, kini malah bercokol kembali pada watak petinggi dan aparatur negara.

Pilar-pilar penyangga demokrasi seperti penegakan hukum yang adil, partai politik yang modern, pers yang sehat, dan civil society yang kuat, jutsru kehilangan ojektivitas dan daya gedornya. Dalam kadar tertentu, sebagian elite dari mereka bahkan cenderung mudah dimobilisasi ke arena politik partisan dan jadi alat legitimasi penguasa.

Seiring berjalannnya waktu, kini yang tersisa dari demokrasi seolah hanya sebatas ritual lima tahunan (politik elektoral). Proses demokrasi prosedural itu kemudian melahirkan penguasa, namun dalam menjalankan kekuasaannya kerap menerapkan pola-pola otoritarian. Mereka memang terpilih secara demokratis, tetapi kemudian menggunakan perangkat dan alat demokrasi untuk menggebuk pihak opoisi. Gejala ini dalam literasi politik Barat dikenal dengan istilah “Otoritarianisme Kompetitif”.

Munculnya Rezim Otoritaranisme Kompetitif

Otoritarianisme kompetitif adalah sebuah sistem kekuasaan yang demokratis dalam penampilan tetapi bersifat otoriter. Sebuah rezim sipil di mana institusi demokratis ada dalam bentuk tetapi tidak dalam substansi, karena lembaga elektoral, legislatif, yudikatif, media, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan saat ini. Bahkan, disalahgunakan oleh kekuasaan negara untuk merugikan lawan-lawan politik dan kelompok kritis. Dalam istilah lain, karakter ini disebut rezim Demoriter (bentuk kekuasaan demokratis, tetapi dalam menjalankannya dengan cara-cara otoriter).

Gejala rezim otoritarianisme kompetitif sebenarnya muncul bersamaan dengan berakhirnya perang dingin, yang ditandai runtuhnya negara komunis Uni Soviet. Berakhirnya Perang Dingin merupakan tantangan mendasar bagi otoritarianisme. Kediktatoran partai tunggal dan militer runtuh di seluruh Eropa-Asia pasca-komunis, Afrika, dan sebagian besar Asia dan Amerika Latin selama akhir 1980-an dan awal 1990-an.

Pada saat yang sama, arsitektur formal demokrasi (transisi dari otoritarianisme ke demokrasi), terutama pemilu multipartai, tersebar luas di seluruh dunia. Namun, transisi tidak selalu mengarah pada demokrasi. Di banyak Afrika, beberapa negara bekas Uni Soviet, di bagian Eropa Tengah dan Selatan-Timur,  Asia Timur, serta Amerika Latin, rezim baru yang muncul menggabungkan kompetisi elektoral dengan berbagai tingkat otoritarianisme.

Berbeda dengan otokrasi partai tunggal atau militer yang mendominasi selama era Perang Dingin, pada fase ini rezim baru menggunakan lembaga-lembaga demokrasi untuk melemahkan kekuatan oposisi. Sebut saja mislanya di Kenya, Malaysia, Meksiko, Peru, Turki, Rusia, Taiwan, Iran, Zambia, Zimbabwe, dan Peru. Baru-baru ini, gejala otoritarianisme juga tampak di Filipina dan Amerika Serikat (AS) dengan terpilihnya “strong man” berwatak ororiter seperti Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina dan Donald Trump sebagai presiden AS.

Rezim-rezim ini tidak demokratis. Pemerintah kerap mengkriminalisasi para pengeritiknya, melakukan penangkapan, membayar organisasi massa pendukung, penyalahgunaan sumber daya negara untuk infrastruktur politik petahana, akses media yang tidak adil, dan dalam kadar tertentu mengakali pemilu (berbuat curang dalam kontestasi).

Cara-cara pengerahan institusi demokrasi seperti itu ditempuh demi melaggengkan kekuasaan sekaligus menutup peluang politik pihak oposisi. Dengan kata lain, persaingan itu nyata, tetapi tidak adil.  Karena itu, ilmuwan Barat seperti Steven Levitsky dari Universitas Harvard dan Lucan A. Way dari Universitas Toronto, menyebut gejala ini sebagai rezim otoriter kompetitif (Levitsky dan Way 2002).

Lantas bagaimana dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), apakah gejala otoritarianisme kompetitif itu tampak pada politik kekuasaannya?

 

Tulisan berikutnya: Pemerintah Jokowi dan Gejala Otoritarianisme Kompetitif

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here