OTT KPK Buktikan Meikarta Bermasalah Sejak Awal

0
306
KPK memperlihatkan sejumlah uang yang menjadi barang bukti dari OTT suap Meikarta, Senin (15/10/2018).

Nusantara.news, Jakarta – Operasi tangkap tangan (OTT) sembilan orang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk Bupati Bekasi Neneng Nasanah Yasin terkait izin proyek pembangunan Meikarta, membuktikan bahwa proyek yang sejak awal digarap Lippo Group tersebut sudah bermasalah.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membeberkan, dari awal perusahaan Lippo Group tidak bisa membangun kawasan metropolitan di luar dari rekomendasi yang diizinkan.

Semasa menjabat di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, pria yang akrab disapa Demiz ini keras dalam memberikan rekomendasi perizinan. “Saya belum tahu apa yang terjadi di Kabupaten (Bekasi). Tapi yang jelas sampai hari ini setahu saya, (pengembang) tidak mungkin membangun seperti dibayangkan Meikarta kecuali yang sudah diizinkan seluas (sekitar) 84,6 hektar,” katanya, Senin (15/10/2018).

Demiz menjelaskan, pihaknya sudah memberikan rekomendasi pada Bupati Bekasi untuk penggunaan lahan seluas 84,6 hektar di Cikarang, Jawa Barat untuk Meikarta.

“Terkait Meikarta, rekomendasi memang sudah diberikan kepada Bupati Bekasi karena bupati yang memohon tetapi luasnya hanya 84,6 hektare, bukan 500 hektar,” ujar Deddy.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena sudah sesuai dengan peraturan tentang izin perumahan. Sehingga dirinya tidak ingin mengeluarkan rekomendasi 500 hektar. Sebab, khawatir akan berpengaruh pada air bersih.

“OTT-nya karena apa? IMB (Izin mendirikan bangunan), Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) kan enggak tahu. Yang jelas siapa yang berbuat dia akan kena,” imbuhnya.

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah mengamankan 10 orang dalam OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan diduga berkaitan dengan izin pembangunan proyek Meikarta.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK menyita uang sekitar Rp 1 miliar dalam bentuk rupiah Rp513 juta dan Dollar Singapura $Sing90 ribu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018) menjelaskan, ada empat orang yang ditetapkan sebagai pemberi. Mereka adalah Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group).

Sementara lima orang yang diduga sebagai penerima adalah Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi periode 2017-2022), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala DInas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Diduga, para petinggi Lippo Group menjanjikan Rp13 miliar kepada pejabat Kabupaten Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta seluas 774 hektare. Jumlah tersebut merupakan total commitment fee proyek Meikarta. Namun dari total ongkos itu sebesar Rp13 miliar, dana yang baru cair sebesar Rp7 miliar. Pemberian fee dibagi dalam tiga fase, pada bulan April, Mei, dan Juni 2018.

Realisasi pemberian fee sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR), DInas Lingkungan Hidup, Damkar, dan Dinas Penanaman Modal (DPM-PPT).

Promosi gila-gilaan ‘negara dalam negara’

Pemprov Jabar sebelumnya memang sudah mempunyai rencana tata ruang berupa pembangunan kota Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang dan Purwakarta (Bodebekarpur) untuk mengimbangi pertumbuhan Jakarta, tapi bukan Meikarta.

Dan, entah bagaimana tiba-tiba muncul  “kota raksasa” Meikarta. Ini memang sebuah keajaiban baru di pinggiran paling Timur Kabupaten Bekasi. Sebuah proyek raksasa senilai Rp 278 triliun dan merupakan proyek terbesar sepanjang 67 tahun sejarah berdirinya Lippo, tiba-tiba bisa menyembul begitu saja dari muka bumi. Diperlukan sebuah kepiawaian sulap tingkat super tinggi untuk mewujudkannya.

Meski tanpa izin dari Provinsi Jabar, Lippo Group sudah pede memasarkan “kota baru” Meikarta. Padahal dalam tata ruang provinsi, kota tersebut tidak ada dalam perencanaan.

Proyek Meikarta memang sangat gencar dipromosikan di berbagai media massa hingga berdasarkan audit biaya promosi mencapai Rp 1,5 triliun. Sejumlah media massa nasional, beberapa waktu lalu, memasang iklan besar-besaran penjualan apartemen di kota Meikarta. Begitu juga jika berkunjung ke mal-mal yang dimiliki oleh Lippo Group,  akan didapati counter penjualan kota Meikarta.

Promosi kota yang dibangun oleh kelompok usaha milik taipan James Riady itu sangat gencar. Di sebuah harian dipasang iklan display dua halaman berwarna. Sementara di harian lainnya bahkan sampai lima halaman berwarna.

Lippo Group menyebutkan persiapan kota Meikarta sudah dimulai sejak 2014. Pada tahap pertama lahan yang akan dibangun seluas 22 juta meter persegi untuk perumahan sebanyak 250 ribu unit dan dapat menampung 1 juta jiwa.

Harga tanah di kawasan Meikarta dihargai Rp12.5 juta/m2, menurut mereka 50 persen lebih rendah harga di koridor Bekasi-Cikarang yang sudah mencapai Rp 18-20 juta/m2. Harga ini jauh lebih tinggi dan berlipat dibandingkan dengan beberapa lokasi di Kota Bandung.

Mengapa bisa begitu mahal? Alasan Lippo karena Meikarta mempunyai banyak akses transportasi. Salah satunya jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu rencana pembangunan jalur Shinkansen sepanjang 142 km dinilai juga masih menyisakan kontroversi.

Direktur PT KAI Ignasius Jonan saat itu, menentang keras proyek tersebut. Menurutnya proyek ini tidak berkeadilan dan tidak ada urgensinya dibangun. Apalagi bila proyek tersebut dibiayai dengan dana APBN. Justru kata Jonan, jauh lebih penting mengembangkan proyek kereta api Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi atau Trans-Papua. Jonan sangat benar, karena jalur Jakarta-Bandung sudah terhubung dengan jalur tol Purbaleunyi, maupun jalur kereta api. Khusus untuk kereta api, tinggal dikembangkan beberapa ruas jalur rel ganda.

Pembangunan fisik Meikrta disebutkan sudah mulai dilakukan sejak Januari 2016, dengan membangun sekaligus 100 gedung pencakar langit dengan tinggi masing-masing 35-46 lantai. Rencananya Desember 2018 sudah siap huni. Padahal izin belum dikantongi.

Wagub Jabar Deddy Mizwar saat itu sampai menyebut “Lippo seperti negara dalam negara”. Bagaimana tidak, gaya yang dilakukan Lippo yang langsung mengklaim tanah Meikarta milik mereka sungguh mengherankan. Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi saja tidak tahu dan belum pernah mengeluarkan izin.

Modus pembangunan Meikarta dengan promosi super gila-gilaan seperti mengingatkan pada para pengembang besar di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Para pengembang di kawasan ini juga sudah mengiklankan produknya. Hanya saja iklannya dilakukan ke media-media di Cina, padahal perizinannya belum tuntas. Tampaknya, para pengusaha-pengusaha ini menggunakan model “Jual dulu, izin baru diurus kemudian.”

Ya, penjualan sejak 13 Mei 2017 tetap lanjut meski sudah ada imbauan untuk menghentikan penjualan. Bahkan pemasaran Meikarta hingga peluncuran utama pada 17 Agustus 2017 masih terus membuka nomor urut pemesanan untuk unit apartemen. Lippo mengklaim sudah ada 99.300 antrean pemesan. Bila dikonversi dalam bentuk menara, dengan rata-rata satu menara ada 500 unit, konsumen Meikarta sudah memesan 200 menara.

Respons gila-gilaan konsumen ini boleh jadi karena kelihaian Lippo di bawah komando putra Mochtar Riady yakni James Riady yang jorjoran menjual megaproyek tersebut.

Alibi James Riady saat itu, gagasan awal proyek Meikarta ialah salah satu upaya “menyelesaikan defisit perumahan” di Indonesia. Berdasarkan perhitungannya, saat ini ada 8 juta orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak bisa memiliki rumah karena harganya tak terjangkau.

“Semoga bisa ada 100 pengembang seperti Meikarta, yang dibangun untuk menyelesaikan defisit perumahan,” ujarnya.

Ya, James beralibi bahwa langkah Lippo dalam megaproyek Meikarta adalah mendukung warga tuna papan, di mana harga unit apartemen termurah Meikarta dibanderoli Rp126 juta. Namun hingga kini, persoalan izin yang belum tuntas menjadi tanda tanya besar bagi nasib konsumen yang sudah memesan atau membeli unit apartemen di Meikarta.

Meikarta dirundung masalah

Belum selesai masalah perizinan Meikarta, muncul gugatan pailit terhadap pengembang Meikarta. PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Pendaftaran gugatan pailit tersebut dilakukan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat diketahui, ada 9 pokok gugatan yang diajukan oleh kedua perusahaan itu. Inti dari pokok gugatan antara lain, menetapkan Mahkota Sentosa Utama dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya. Selain itu, para penggugat juga meminta majelis hakim untuk menetapkan sebanyak 6 orang pengurus dan kurator dalam proses PKPU Mahkota Sentosa Utama.

Kemunculan kota Meikarta secara tiba-tiba tidak bisa lepas dari proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Meikarta yang diambil dari nama ibu James Riady bernama Mei, seolah menunjukkan keperkasaan lobi bisnis keluarga Riady. Sebagai pebisnis maupun lobi politik, mereka punya kelas dunia. Namun dalam praktiknya, proyek Meikarta tidak semudah yang dipikirkan James Riady.

Setelah digugat oleh dua vendornya, investor juga tak kunjung masuk. Terbukti sampai dengan akhir kuartal III-2017, proyek yang baru diluncurkan pada Mei 2017 lalu telah mengantongi pendapatan pra-penjualan (marketing sales) senilai Rp4,9 triliun.

Namun, pada akhir Januari 2018 lalu perusahaan mengungkapkan PT Mahkota Sentosa Utama, anak PT Lippo Cikarang Tbk, telah menerima pembayaran senilai Rp2,5 triliun dari investor eksternal sebagai uang muka untuk pembelian saham.

Total uang yang akan dibayarkan oleh investor eksternal tersebut mencapai Rp4 triliun. Setelah penjualan saham selesai dilakukan, kepemilikan Lippo dalam proyek Meikarta akan turun menjadi sekitar 27%, dari yang sebelumnya 54%.

Seperti tulisan Nusantara.News sebelumnya dalam Bubble Mega Proyek Meikarta Berakhir Dengan Pelepasan Saham, aksi korporasi tersebut lantas memicu Fitch Ratings untuk menurunkan peringkat jangka Panjang perusahaan. Fitch menurunkan peringkat jangka panjang perusahaan menjadi B+, dari yang sebelumnya BB-.

Seperti sudah disebutkan di atas, kebutuhan pembiayaan untuk Meikarta mencapai Rp278 triliun, Masalahnya, PT Lippo Karawaci Tbk–pemilik 54% saham PT Lippo Cikarang—dan PT Lippo Cikarang sebagai pemilik proyek tidak memiliki dana sebanyak itu. Per akhir kuartal III 2017, total aset Lippo Karawaci adalah sebesar Rp52,4 triliun, sementara untuk Lippo Cikarang hanya sebesar Rp9,5 triliun.

Sehingga total aset Lippo Karawaci dan Lippo Cikarang sebesar Rp61,9 triliun. Sementara CEO Lippo Group James Riady mengatakan sepertiga dari total proyek Meikarta sebesar Rp278 triliun adalah Rp97,3 triliun berasal dari kas perusahaan. Jadi masih selisih kurang sebesar Rp35,4 triliun, antara kas perusahaan yang dibutuhkan sebesar Rp97,3 triliun dengan dengan total aset yang dimiliki dua anak perusahan Lippo sebesar Rp61,9 triliun.

Jika ingin menarik utang pun, tidak mungkin nilainya mencapai ratusan triliun melebihi nilai aset. Jadi angka proyek Rp278 triliun benar-benar angka bubble yang hanya bisa dicapai jika tahapannya benar. Namun karena tahapannya keliru, belum ada rekomendasi, belum ada IMB, dan Amdal, sehingga akhirnya yang terjadi berbalik arah.

Malahan pasca OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Harga saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dan induk usahanya PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terus mengalami penurunan. Pelaku pasar langsung merespon negatif dari pergerakan saham perusahaan-perusahaan yang terlibat dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sejak pembukaan pasar harga saham LPKR terus anjlok hingga jelang penutupan saat ini turun 4,7 persen atau 14 poin menjadi Rp 284 per lembar saham. Sementara Induk usahanya yaitu Lippo Cikarang juga terjun bebas 9,85 persen atau 160 poin menjadi Rp 1.465 per lembar saham dari pembukaan Rp 1.625 per lembar saham.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here