OTT KPK Tidak Ganggu Pemerintahan Termasuk Jelang Pilgub Jatim

0
119

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, penindakan berupa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya tidak mengganggu situasi Jawa Timur termasuk jelang Pilgub 2018, mendatang.

“Saya pastikan roda Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berjalan seperti biasa, tidak ada yang terganggu termasuk jelang pelaksanaan Pilgub Jawa Timur 2018,” katanya. Sebaliknya, Soekarwo menyebut tindakan yang dilakukan KPK sudah tepat, karena itu merupakan perwujudan dari law inforcement.

“Karena law inforcement Itu bagian dari demokrasi. Demokrasi berjalan baik jika hukumnya berjalan baik,” kata Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (6/6).

Ditambahkan, demokrasi harus ada di lingkungan pemerintahan dalam budaya hukum yang baik. Tindakan KPK tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di negeri ini, termasuk dengan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT, serta melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat yang dimungkinkan didapat dokumen pendukung untuk pengungkapan kasus korupsi.

“OTT itu sudah menjadi fakta hukum, jadi tidak ada pengaruhnya. Ini menjadi proses clean government menjadi baik,” tambahnya.

Meski mengaku kaget dengan tertangkapnya Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Rohayati
dan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Bambang Heryanto, Pakde Karwo juga mengaku mendapat kabar tertangkapnya Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki.

Seperi diberitakan, Tim KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Komisi B DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Usai melakukan penggeledahan ruang kerja salah satu wakil ketua Komisi B Mochammad Basuki dari Partai Gerindra, petugas KPK kemudian memasang KPK Line dan stiker berlogo KPK di pintu ruang komisi, sebelum meninggalkannya.

Tak hanya ruang kerja di gedung dewan, KPK juga melanjutkan penggeledahan di rumah Basuki di Jalan Putat Gede Baru III, Surabaya. Penggeledahan Senin malam itu usai hingga pagi hari, dan saat keluar rumah sejumlah orang petugas KPK terlihat membawa tas dipastikan berisi sesuatu yang diamankan dari dalam rumah Basuki.

Dalam kaitan itu, KPK juga melakukan penangkapan Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur Rohayati.

Kelanjutan dari itu, tadi siang, Rabu (7/6) KPK datang lagi kembali melakukan penyisiran di sejumlah ruangan fraksi di DPRD Jawa Timur. Setidaknya ada tiga tim terdiri dua dan tiga orang melakukan pengeledahan. Di tempat lain, tim KPK juga melakukan hal yang sama, yakni di kantor Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Jawa Timur di tempat berbeda, yakni di Jalan Ahmad Yani.

Tak hanya itu, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah anggota DPRD Jawa Timur lainnya, Muhamamd Ka’bil Mubarok di Perumahan Pondok Jati Sidoarjo. Tim KPK, datang ke rumah tersebut sekitar pukul 08.30 WIB, dan berlangsung hingga pukul 12.00 WIB. Ada sebanyak 6 petugas berseragam KPK, serta dikawal dua anggota Brimob Polda Jawa Timur.

Saat itu, pemilik rumah sedang tidak ada di rumah. Aktivitas KPK di rumah itu disaksikan oleh adik isteri Ka’bil. Informasinya, petugas KPK setelah keluar dari rumah tersebut dengan membawa beberapa berkas dan menyegel dua brankas yang ada di dalam rumah.

Dipastikan, yang dilakukan KPK di Jawa Timur untuk mencari bukti lainnya guna menjerat enam tersangka kasus suap Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki. Sama seperti yang dilakukan di DPRD Jawa Timur, aktivitas penggeledahan di kantor Dinas Pertanian sulit dipantau media, karena dijaga petugas Brimob juga petugas keamanan kantor setempat.

Saat ini, Pakde Karwo mengaku akan menunggu rilis resmi yang dikeluarkan oleh KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan dua orang pejabat eselon II di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dipimpinnya.

“Saya masih menunggu rilis dari KPK, namun jika dua hari berturut-turut belum ada rilis maka nanti kita segera tentukan siapa Plt atau penggantinya,” terang Pakde Karwo menegaskan pertanyaan wartawan.

Mereka, enam orang yang diamankan oleh KPK,  kini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti proses hukum yang dilakukan institusi anti rasuah tersebut. Keenam orang tersebut diterbangkan dengan pesawat Garuda Indonesia bernomor Penerbangan GA 311 dari Bandara Juanda.

Namun, dengan operasinya KPK di Jawa Timur ini mencoreng wibawa pemerintah. Karena, eksekutif dan legislatif ternyata tidak amanah, seharusnya mengawal kinerja pemerintah untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Malah sebaiknya, melakukan tindakan korup yang jelas merugikan negara dan mencederai semangat pemberantasan korupsi. Ini sungguh memalukan, dan tidak boleh terulang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here