Paham Radikal di Mahasiswa

0
77

BADAN Intelijen Negara (BIN) menyebutkan ada 39 persen mahasiswa di Indonesia yang telah terpapar oleh paham radikal. Bahkan, paham radikal yang tumbuh di kampus-kampus perguruan tinggi itu juga mengincar kalangan di luar mahasiswa.

Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan, dari pengamatan yang dilakukan lembaganya, ada tiga perguruan tinggu di 15 provinsi di Tanah Air yang ditengarai menjadi tempat pembasisan calon-calon pelaku teror baru dari kalangan mahasiswa.

Menurut Budi Gunawan hasil survei BIN pada 2017 menyebutkan 39% mahasiswa dari berbagai PT di Indonesia telah terpapar paham-paham radikal. Sebanyak 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar tingkat SMA juga setuju menegakkan negara berdasarkan khilafah melalui cara jihad. Penjelasan itu disampaikan Budi Gunawan di depan mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Jombang, 28 April 2018 kemarin.

Budi Gunawan mencontohkan Bahrun Naim, pelaku teror bom Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Januari 2016. Bahrun Naim mulai terlibat gerakan radikal sejak kuliah di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Temuan  BIN bahwa radikalisme telah merambah dunia mahasiswa tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Jika benar demikian, berarti ini persoalan serius. Sebab, terlepas dari persoalan metodologi yang bisa panjang kalau diperdebatkan, temuan ini –sekecil apa pun persentasenya—jelas  tidak bisa disepelekan. Pertama dari segi populasi. Menurut Laporan Tahunan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016, jumlah mahasiswa Indonesia pada tahun tercatat sebanyak  5.153.971 orang. Nah, kalau 39 persen di antaranya sudah terpapar paham radikal, itu berarti lebih dari dua juta mahasiswa yang siap berjihad menegakkan khilafah. Bayangkan, potensi apa yang bakal terjadi dengan anak muda terdidik sebanyak itu.

Kedua, jika ada sekelompok masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengubah sistem bernegara, itu sesungguhnya merupakan sebuah gejala politik yang tidak sederhana. Tidak sederhana, karena itu mempertaruhkan sebuah pilihan besar dari sebuah bangsa.

Bagaimana kita memandang soal ini? Bahwa mahasiswa bersikap radikal, itu suatu keniscayaan. Usia muda adalah fase untuk memberi makna pada eksistensi dirinya. Tidak “sempurna” eksistensi seorang mahasiswa jika tidak menyuarakan perubahan dan berusaha mendobrak kemapanan.

Dalam fase itu idealisme memuncak, dan kompromi dengan kebatilan adalah perbuatan hina. Itu sebabnya mahasiwa selalu menjadi motor perubahan di negeri ini –sejak generasi 1928 sampai 1998.

Masalahnya, kemapanan mana yang harus didobrak? Jelas harus ada batas-batasnya. Jika ideologi negara atau bentuk negara yang hendak diubah, tentu kita harus berkata tidak. Namun, jika praktek penyelenggaraan negara yang digugat, itu memang tugas utama mahasiwa sebagai penggerak perubahan.

Meski demikian, pemerintah jangan berpandangan bahwa kelestarian ideologi dan bentuk negara itu sesuatu yang taken for granted. Ideologi dan bentuk negara harus dirawat, tak bisa dilepaskan begitu saja mengikuti perubahan zaman. Pemerintah harus mengintrospeksi diri: Apa yang sudah mereka lakukan dalam usaha merawat ideologi dan negara?

Upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah bukanlah proses yang berjalan searah dengan menetralisasi gerakan-gerakan radikal. Upaya itu tidak akan ada manfaatnya, jika tidak dilakukan secara simultan dengan upaya rejuvenasi ideologi negara.

Di saat bersamaan, praktek penyelenggaraan negara pun harus sempurna. Sebab itu akan memperlihatkan rasionalisasi di balik pilihan ideologis dan negara tersebut. Jika negara penyelenggaraan negara senantiasa ditandai dengan kelancungan aneka rupa, maka perawatan ideologi makin jauh panggang dari api.

Sekarang, coba ditelisik satu persatu, apakah penyelenggaraan negara sudah mendekatkan perjalanan negara ini ke tujuan kemerdekaannya? Bukankah korupsi masih menjadi nafas penyelenggara negara? Bukankah kemiskinan masih melekat di masyarakat –yang mahasiswa adalah bagian dari masyarakat itu?

Bagaimana mahasiswa bisa tenang, jika masa depan mereka dihantui dengan kekhawatiran dominasi asing di segala sektor? Ada isu membanjirnya tenaga kerja asing, yang notabene akan merampas peluang mereka setelah tak lagi menjadi mahasiswa. Ada isu penguasaan sumber daya alam oleh asing, yang notabene akan mengikis peluang mahasiswa untuk menikmati kekayaan alam negerinya sendiri.

Sejauh tidak ada jawaban tentang kepastian masa depan mereka, radikalisme mahasiswa dengan menyasar hal-hal yang mendasar dalam negara, pasti akan selalu terpelihara. Pemerintah mesti bertanggungjawab soal ini –bukan sekadar memaparkan angka-angka belaka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here