Pahlawan Bernama Karta Sitepu

0
164

UNTUK menjadi pahlawan yang membela negara dan rakyat, memang tak perlu jabatan setinggi langit. Karta Sitepu sudah membuktikannya. Dia bukan siapa-siapa. Jabatannya adalah strata terendah dalam “pemerintahan”, cuma Ketua RT. Tak ada lagi jabatan yang lebih rendah di bawah itu. Tapi dia sudah mengamankan wilayah negara yang dipimpinnya, RT 07 RW 06, Kelurahan Jatimulya, Bekasi, dari serbuan buruh asing.

Karta mengusir sekelompok buruh Cina yang sedang sibuk mengukur tanah di wilayahnya. Dia merekam aksi pengusiran itu dengan kamera video ponselnya, dan rekaman itu kemudian menjadi viral. Dia menanyakan surat tugas buruh-buruh bermata sipit itu dan proyek apa yang mereka kerjakan. Tapi tak ada yang bisa menjawab, karena tak ada yang bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris.

Kejadian ini sedang diusut oleh kepolisian setempat. Rupanya polisi pun tak tahu, apa gerangan yang dikerjakan buruh-buruh Cina itu di sana.

Ini soal yang sangat serius. Coba bayangkan kalau tidak ada orang berani dan punya harga diri seperi Karta Sitepu? Entah apa yang akan digarap buruh-buruh Cina itu di sana. Sebab, polisi pun tak tahu tentang ini. Jangan-jangan pemerintah daerah juga tak tahu. Sebab, logikanya,  kalau proyek yang hendak digarap itu ada izin dari pemerintah, tentu akan ada pemberitahuan kepada kepolisian untuk pengamanan lokasi.

Kejadian serupa ini banyak sekali terjadi di seantero tanah air. Kalau di perkampungan atau tanah milik masyarakat, kejadian seperti ini mungkin sudah tak terhitung. Lihat saja serangkaian penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian dan imigrasi terhadap tenaga kerja asal Negeri Tirai Bambu itu di berbagai tempat di seantero Tanah Air, mulai dari Meulaboh di ujung barat sampai ke Manokwari di ujung timur.

Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika sejumlah pekerja Cina juga tertangkap menerobos masuk ke areal Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, akhir April 2016 silam. Padahal itu pangkalan militer. Banyak fasilitas dan kesatuan TNI-AU di situ, antara lain Markas Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), Markas Komando Operasi Angkatan Udara I (Koops AU I) TNI-AU, dan sebagainya.

Kejadian seperti ini yang terus berulang semakin menegaskan dugaan masyarakat bahwa memang sudah terjadi migrasi (untuk tidak disebut invasi) buruh-buruh asal Cina ke Indonesia. Perkara ini memang salah satu isu paling mencekam bagi pemerintah Joko Widodo. Jumlahnya simpang-siur. Ada yang bilang 10 juta atau 20 juta buruh asal China bekerja di Indonesia.

Namun, hal ini dianggap Presiden Joko Widodo sebagai fitnah. “Jangan ada yang percaya kepada fitnah banjir tenaga kerja asal China itu. Saya sampaikan, tidak. Informasi yang saya terima jumlahnya hanya 21.000,” kata Presiden, 27 Desember 2016. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan memang menunjukkan jumlah yang hampir sama. Per September 2017,  jumlah tenaga kerja asing asal (TKA) Cina yang bekerja di Indonesia mencapai 27.211 jiwa.

Dugaan orang bahwa isu itu benar belaka seakan diperkuat lagi ketika Presiden menegur Kemenaker dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM lantaran sering melakukan  sweeping terhadap buruh asing. Kata Jokowi, hal tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan perusahaan pengguna TKA. “Saya mendapat laporan, pengguna TKA terganggu karena ada sweeping.” kata Presiden dalam rapat terbatas kabinet di Istana Kepresidenan, 6 Maret silam.

Memang agak aneh teguran Presiden tersebut. Sebab Kemenaker memang bertugas mengawasi perizinan kerja buruh asing. Imigrasi adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk mengawasi orang asing, baik ketika keluar masuk wilayah Indonesia, maupun selama  berada di Indonesia.

Jika dikatakan perusahaan pengguna TKA merasa terganggu, entah di mana pula terganggunya. Sejauh TKA yang mereka pekerjakan memenuhi syarat, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, sweeping yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu tentu tidak seperti sweeping oleh ormas-ormas yang cenderung menggunakan kekerasan.

Kecurigaan makin melebar dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan 26 Maret 2018  dan berlaku mulai 26 Juni 2018. Perpres itu dianggap sejumlah kalangan sebagai membentangkan karpet merah untuk buruh asing.

Kalangan serikat buruh meradang, karena itu akan membuat lapangan kerja semakin menyempit untuk menampung buruh Indonesia. Sekarang saja ada 7,3 juta orang Indonesia yang menganggur.  Padahal, menurut angka BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia bertambah tiga juta orang setiap tahun.

Pemerintah berdalih, Perpres itu hanya memangkas prosedur birokrasi perizinan belaka. TKA yang tadinya membutuhkan waktu lama dalam mengurus izin bekerja, melalui Perpres tersebut, prosesnya bisa dipercepat.

Sudah lama pemerintah didesak oleh berbagai kalangan untuk menyelidiki tuntas soal buruh asing ini. Setidaknya perlu dibentuk tim pencari fakta (TPF) yang independen, yang melibatkan imigrasi, Kemenaker, kepolisian, dan serikat buruh. Tetapi, pemerintah bergeming.

Kita tidak antiburuh asing, sejauh memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi yang ditetapkan pemerintah sendiri. Tetapi, politik ketenagakerjaan ini mestinya tidak melulu berdasarkan pemenuhan syarat-syarat tertulis itu, namun harus secara tegas menunjukkan keberpihakan kepada penyerapan tenaga kerja bangsa sendiri.

Keberpihakan itu tidak boleh ternodai oleh apa pun juga, termasuk investasi asing –betapa pun besarnya kebutuhan kita terhadap modal asing itu. Kesepakatan liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah seyogianya tidak mendestruksi kewenangan negara untuk mengutamakan bangsanya sendiri. Karena “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” adalah tujuan utama dibentuknya pemerintah negara ini.

Entahlah, mungkin para pejabat yang kedudukannya setinggi langit itu perlu belajar soal tujuan negara itu dari Ketua RT bernama Karta Sitepu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here