Pajak dan Divestasi Freeport Masih Bikin Repot

1
183

Nusantara.news, Jakarta – Kendati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuat kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia (PT FI), masing-masing tentang pembangunan smelter yang harus selesai sebelum Januari 2022 dan perpanjangan kontrak perusahaan tersebut. Namun ada dua hal lagi yang masih membuat pemerintah repot, yaitu masalah pajak dan masalah divestasi.

Selain itu, tandas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Pamudji yang bertindak selaku ketua tim perundingan pemerintah, Pemerintah Indonesia dan PT FI  sepakat untuk mengubah status kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada awal tahun ini. “Kedua belah pihak memiliki waktu 8 bulan untuk menuntaskan perubahan status ini,” ujarnya saat Jumpa Pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/7) kemarin.

Hingga kini, aku Teguh, masih terjadi negosiasi yang alot tentang status kontrak itu, apakah tetap menggunakan Kontrak Karya ataukah IUPK sebagaimana perintah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Tentang IUPK yang diterbitkan untuk PT FI, sambung Teguh, berlaku hingga tahun 2021. Sama seperti masa habis berlakunya Kontrak Karya. Setelah itu PT FI berhak mengajukan perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun. “Namun kami tetap menghormati kegiatan operasi Freeport hingga habis masa berlakunya KK pada 2021,” ujarnya.

Teguh bersikukuh tak ada peraturan pemerintah yang dilanggar. Sebut saja kewajiban pemilik IUPK yang berdasarkan PP No.1 tahun 2017 harus membangun smelter dalam waktu 5 tahun dan pelepasan saham (divestasi) 51 persen agar tetap bisa mengekspor mineral konsentrat. “Terkait pembangunan smelter, PT Freeport Indonesia sepakat untuk menyelesaikan dalam waktu 5 tahun dan akan selesai pada 2022,” beber Teguh.

Dengan adanya kesepakatan pembangunan smelter, PT FI sudah dibolehkan mengekspor emas konsentrat dengan membayar bea keluar ke Kementerian Keuangan.

Pembangunan smelter ini, lanjut Teguh, akan terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah setiap 6 bulan. Jika pembangunan molor dari target pemerintah berhak memberikan sanksi, baik itu pembekuan maupun pencabutan izin rekomendasi ekspor

Pajak dan Divestasi

Toh demikian Teguh mengakui masih ada dua hal yang belum disepakati, masing-masing persoalan divestasi dan peraturan perpajakan.

Tentang divestasi, lanjut Teguh, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN masih menindaklanjuti pembelian 41% saham PT FI, seperti yang dikehendaki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia baru memiliki 9,36 saham PT FI dari target 51 persen saham yang dalam perintah UU Minerba harus didevestasi.

“Saat ini kita minta untuk secara bersama menunjuk evaluator independen dan akan ada due diligence secara legal karena menyangkut lingkungan dan kesepakatan lain,” papar Teguh.

Due diligence adalah proses kehati-hatian dalam merger dan akuisisi dengan menelaah rincian dokumen keuangan dan hukum untuk menilai risiko dan nilai.

Tentang peraturan perpajakan, lanjut Teguh, pemerintah segera menerbitkan satu regulasi tentang satu paket ketentuan mengenai pajak PT FI, baik pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah. “Dalam KK tidak diatur persoalan itu, sekarang kita atur satu paket ketentuan pajak,” terang Eko.

Kedua hal itu memang belum menjadi kesepakatan dalam perundingan. Namun Teguh optimis akan selesai sebelum berakhirnya tenggat perundingan pada Oktober 2017. Karena memang, proses perundingan antara pemerintah dan PT FI berjalan cukup alot.

Meskipun belum semua klausul disepakati, namun sinyal positif dari kesepakatan perpanjangan kontrak PT FI sudah melambungkan harga saham Freeport yang selama 16 bulan terakhir tercatat lesu.

Sebut saja pada session perdagangan Selasa (25/7) kemarin lusa, saham Freeport-McMoran (FCX) di New York Stock Exchange ditutup menguat 14,74% menjadi 14,87 dolar AS per saham. Laba perusahaan pun terkerek naik, dari rugi 4,66 miliar dolar AS pada Juni 2016 menjadi untung 496 juta dolar AS pada Juni 2017.

Hingga berita ini ditulis, Menteri ESDM Ignasius Jonan masih melakukan kunjungan kerja ke negeri Paman Sam. Jonan dijadwalkan bertemu CEO Freeport Richard Adkerson di Houston.

Tapi memang, kesepakatan mengenai dua hal, masing-masing soal peraturan perpajakan dan divestasi yang keduanya juga berdasarkan perintah UU  Minerba bukan persoalan yang gampang.

Akankah pemerintah mampu menuntaskan dua persoalan di atas hingga Oktober 2017 yang kurang dari tiga bulan lagi? []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here