Pajak Diperketat Memicu Gerakan Shadow Economy

0
152
Dirjen Pajak Robert Pakpahan dihadapkan pada dilema, jika pajak terlalu ketat bisa membuat ekonomi lesu, tapi jika terlalu dilonggarkan penerimaan pajak akan tidak tercapai. Diperlukan regulas yang bijak mengatur langgam ekonomi masyarakat.

Nusantara.news, Jakarta – Pada 2018 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) benar-benar harus bekerja keras memeras otak, membanting tulang, guna memaksimalkan penerimaan pajak. Kalau pada 2017 masih ada program tax amnesty, maka pada 2018 DJP benar-benar berfikir ekstra.

Masih segar dalam ingatan, salah satu program penerimaan pajak yang digadang-gadang dapat menutup bolong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sepenuhnya berhasil.

Kita tahu, melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty pemerintah terbukti belum berhasil memulangkan dana repatriasi WNI di luar negeri. Sejak 2016 hingga akhir Maret 2017 lalu dari target Rp1.000 triliun dana repatriasi yang dihebohkan pemerintah, hanya Rp147 triliun yang berhasil masuk ke Indonesia.

Terkait deklarasi harta, awalnya pemerintah pun meramal ada Rp11.000 triliun harta WNI di luar negeri yang selama ini luput dari pantauan petugas pajak. Faktanya, jumlah deklarasi harta WNI yang ikut tax amnesty dari luar negeri hanya Rp1.179 triliun. Justru deklarasi harta wajib pajak domestik yang lebih besar, yakni Rp3,687 triliun. Dari sini bisa terlihat gagalnya tax amnesty dan pemerintah malah berburu wajib pajak domestik.

Tidak optimalnya tax amnesty membuat target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir semakin meleset. Sebagai contoh, target pajak yang berhasil dicapai tahun 2017 hanya berkisar 90% dari Rp1.472,7 triliun. Ada potensi Rp138 triliun yang tidak berhasil dipungut atau selisih target dan realisasi penerimaan (shortfall) pajak. Alhasil, realisasi pajak dalam dua tahun terakhir hanya tumbuh rerata 4%.

Perketat pajak

Pada 2018 target penerimaan pajak oleh Pemerintah Jokowi dinaikkan lebih dari 20% dari realisasi pada 2017.

Salah sasaran berikutnya adalah untuk rekening pribadi di dalam negeri saldo minimal yang diintip adalah Rp1 miliar. Angka ini sudah diubah atau direvisi dari yang awalnya Rp200 juta setelah mendapat protes dari UMKM karena dianggap terlalu kecil. Tetapi, dasar angka Rp1 miliar pun sebenarnya janggal.

Dalam perjanjian Automatic Exchange of Information (AEOI), rekening pribadi yang harus diintip adalah berkisar USD250.000 atau setara Rp3,45 miliar. Kalau pemerintah kemudian mengubah saldo minimal WNI di dalam negeri menjadi Rp1 miliar, jelas ini adalah perburuan pajak di kebun binatang. Artinya basis pengenaannya diperkecil, jaring tangkap pajak dibuat lebih rapat, namun dampaknya tentu negatif buat wajib pajak.

Tak hanya itu, DJP juga menerbitkan Perdirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 tentang Transparansi Data Wajib Pajak dalam Faktur Elektronik pada 1 April 2018. Perdirjen ini mengatur tentang kewajiban wajib pajak, terutama pembeli yang tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) agar mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam fitur elektronik atau e-faktur saat melakukan transaksi jual beli.

Kebijakan ini tentu saja membuat wajib pajak kebingungan dengan skema baru tersebut. Selain mekanisme yang sangat merepotkan, sebagian penjual juga khawatir kebijakan ini akan menggerus omzet penjualan mereka.

Lebih dari itu, DJP juga ingin mengintip transaksi kartu kredit. Transaksi kartu kredit ikut-ikutan dilaporkan ke aparat pajak sebagai basis data penyidikan pajak. Padahal, jika rekening bank, termasuk alamat, sumber penghasilan, dan detail lainnya sudah dilaporkan, lalu apa urgensinya data transaksi kartu kredit juga ikut diintip?

Sepanjang 2017, jumlah kartu kredit yang ditutup mencapai 162.000 kartu. Salah satu alasan penutupan kartu kredit karena khawatir keamanan data yang disetor ke pemerintah bisa bocor. Jadi kebijakan pajak yang terlalu ketat pada akhirnya mendismotivasi orang menggunakan kartu kredit, pada gilirannya menurunkan transaksi kartu kredit, menurunkan kegiatan ekonomi.

Pada bagian lain, rencana pengenaan pajak warisan juga ikut memicu wajib pajak jengah. Bahkan jika pewaris meninggal, negara punya hasrat ingin menguasai harta warisan. Padahal sudah ada hukum yang mengatur soal waris, dengan intervensi pajak di harta warisan akan memperkeruh suasana batin keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris.

Para ahli waris sudah pusing mengatur bagaimana warisan dibagi kepada para ahli waris lainnya, negara malah hadir ingin ikut serta memiliki sebagian atau bahkan keseluruhan hak waris.

Padahal kalau mau jujur, disaat ekonomi sedang lesu, regulasi pajak harusnya direlaksasi, dilonggarkan agar perekonomian bergerak. Dengan adanya pengetatan kebijakan perpajakan, malah sebaliknya dapat membuat ekonomi semakin melambat.

Shadow economy

Salah satu sisi gelap dari praktik perpajakan yang ketat adalah munculnya gerakan shadow economy atau kegiatan ekonomi yang luput atau dihindari dari pajak.

Dalam paper-nya di IMF yang berjudul Shadow Economies Around the World, Friedrich Schneider mengungkapkan bahwa ketidakpastian kebijakan perpajakan menyebabkan perilaku shadow economy menjadi marak terjadi. Shadow economy adalah segala transaksi, baik legal maupun ilegal, yang tidak tercatat oleh petugas pajak alias transaksi gelap.

Pengetatan dalam mencari penerimaan pajak terkadang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Implikasi dari kebijakan yang salah sasaran ini harus segera dimitigasi karena berkaitan dengan stabilitas perbankan nasional seperti dana simpanan terancam berkurang, dan gerakan nontunai (cashless) bisa mundur karena masyarakat takut dengan perbankan. Jika sudah demikian perbankan lah yang menjadi korban dari ketatnya regulasi pajak.

Dampak lainnya sangat mungkin muncul transaksi pembelian properti dan kendaraan bermotor tanpa pelaporan pajak. Schneider juga mengingatkan dari hasil risetnya bahwa kemunculan shadow economy merupakan kondisi yang tercipta dari tertekannya warga negara akibat kebijakan di bidang perpajakan.

Kasus di Yunani bisa jadi contoh. Ketika pajak semakin agresif, jumlah transaksi gelap alias tidak dilaporkan pajak naik signifikan. Schneider ingin mengingatkan pemerintah di negara lain agar kasus Yunani jangan terulang.

Mulai maraknya transaksi di bawah bantal hingga investasi di uang digital yang luput dari pengawasan pemerintah seperti Bitcoin jadi pertanda keengganan masyarakat memasukkan uang ke sistem keuangan formal. Sejauh ini ada lebih dari 1 juta user aktif Bitcoin di Indonesia.

Selain itu efek yang paling dirasakan dari kekhawatiran pengetatan kebijakan perpajakan adalah laju konsumsi rumah tangga bisa tertahan. Porsi konsumsi terhadap PDB mencapai 56%, sementara pertumbuhan konsumsi pada 2017 hanya 4,95%. Akibat dari lemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga maka perekonomian hanya stagnan di 5%. Jika kepercayaan masyarakat semakin rendah, ada kekhawatiran fenomena kelas menengah atas menahan belanja semakin marak terjadi di 2018.

Karena itu, DJP diharapkan meninjau kembali aturan teknis yang berkaitan dengan saldo minimal keterbukaan informasi dan keamanan data nasabah, data kartu kredit, hingga kebijakan pajak terkait hak waris. Kepercayaan juga perlu dibangun dari internal aparat pajak, baru kemudian meminta masyarakat untuk percaya bahwa data yang disimpan pemerintah aman tidak bocor.

Jangan hendak bermaksud menaikan penerimaan pajak, namun dengan cara-cara yang terkesan panik, galak, kaku, menakutkan, dan yang terparah menganggap wajib pajak sebagai pihak yang harus direpresi, taruhannya perekonomian lesu. Ujung-ujungnya penerimaan pajak juga malah turun secara teratur.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here