Pajak Progresif Tanah Nganggur Bikin Spekulan Pesta?

0
226

Nusantara.news, Jakarta – Pajak progresif tanah menganggur yang digulirkan oleh Menteri Agraria Sofyan Djalil belakangan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Rencana pemerintah mengontrol kenaikan harga tanah dengan memungut pajak final progresif atas transaksi penjualan maupun dua skema pajak tanah lainnya menarik perhatian Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).
Menurut  Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif CITA, Capital Gain Tax (CGT)  adalah pajak atas keuntungan yaitu selisih antara harga jual dan harga perolehan atau harga beli. Dia menemukan kelebihan dan kekurangan dari rencana kebijakan pajak keuntungan modal (capital gain tax/ CGT) dan pajak final progresif (PFP) atas transaksi jual beli tanah tersebut. Misalnya tanah harga perolehan Rp100 juta, dijual Rp500 juta. Berarti ada selisih Rp400 juta. Ini yang dipajaki, misalnya 5 persen. Berarti pajaknya 5 persen x Rp400 juta jadi Rp20 juta.

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Menurutnya, CGT memiliki kelebihan yaitu merupakan jenis pajak yang ideal, karena dikenakan atas keuntungan sehingga lebih adil dan sesuai prinsip pajak yang mana dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis. kelemahannya CGT adalah minimnya ketersediaan basis data, yaitu data harga perolehan tanah dan data kepemilikan. Dua data tersebut hanya dimiliki oleh penjual dan pembeli tanah. “Siapa sasarannya dan berapa nilai asetnya. Maka perlu integrasi data kepemilikan dan data nilai tanah yang baik, sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” ujarnya.

Pajak progresif dikenakan karena sasarannya tanah yang menganggur atau kepemilikan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari contoh di atas, misalnya besaran pajak Rp25 juta yang berasal dari tarif 5 persen dikalikan nilai transaksi Rp500 juta.Sementara, PFP merupakan pengembangan dari pajak penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan yang dikenakan atas nilai pengalihan (nilai transaksi).

Progresif dikenakan karena sasarannya tanah yang menganggur atau kepemilikan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari contoh di atas, misalnya besaran pajak Rp25 juta yang berasal dari tarif 5 persen dikalikan nilai transaksi Rp500 juta.

PFP bisa dianalogikan dengan kendaraan, saat kita memiliki kendaraan lebih dari satu, kendaraan kedua, ketiga, maka dikenai tarif progresif. PFP adalah modifikasi dari pajak final yang sudah ada, tinggal diubah tarif progresif untuk tanah menganggur atau kepemilikan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi, kata Yustinus, kelemahan PFP tidak ideal seperti CGT karena basisnya transaksi sehingga orang cenderung menghindari nilai pasar. Tantangan yang harus dijawab pemerintah adalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kontinu sehingga mendekati harga pasar.

Atas dua konsep pungutan pajak tersebut, Yustinus menemukan lagi persamaan kelemahan dalam implementasinya, yaitu:

Pertama, dikenakan saat adanya transaksi. Padahal skema disinsentif ini justru akan efektif saat dikenakan tahunan (periodik) sehingga mendorong pemilik untuk mengusahakan lahan menjadi produktif, atau menjualnya.

Kedua, selama ini ada Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembeli. Karena BPHTB ini domain Pemerintah Daerah (Pemda), maka sulit mengikuti perubahan kebijakan Pusat. Perlu adanya koordinasi.

Melihat kelemahan kedua jenis pajak di atas, Yustinus mengusulkan adanya pajak yang dikenakan periodik (tiap tahun) dengan tarif progresif (seperti atas kendaraan), agar menjadi insentif orang untuk mengusahakan lahannya atau menjualnya. Untuk itu, Pajak Bumi Bangunan (PBB) jadi pilihan yang memungkinkan.

Yustinus berpendapat, hal ini harus diubah. Namun,  perubahan harus melalui Undang-undang dan ada koordinasi pengaturan agar adil. Selain itu pemerintah pusat juga harus mengatasi masalah inkompatibilitas otonomi daerah dalam hal ini PBB Pedesaan Perkotaan adalah domain Pemda. Dengan demikian cukup jelas, ide yang baik ini perlu didukung namun juga perlu dipikirkan efektivitas implementasinya. Sebab, ia  tidak ingin muncul ketidakadilan baru berupa BPHTB yang tetap tinggi di setiap daerah yang menerapkan perlakuan berbeda. “Jangan sampai juga menciptakan loopholes untuk melakukan penghindaran pajak,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah segera memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh, agar tujuan kebijakan ini tidak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Khususnya pengusaha real estate, atau kelompok masyarakat lainnya. “Bahwa sasaran dan tujuan kebijakan ini cukup jelas dan tidak akan menimbulkan distorsi, bahkan menangkal upaya spekulasi dan melindungi akses warga negara pada tempat tinggal yang merupakan hak dasar, termasuk mendapatkan sumber daya berupa pajak untuk belanja sosial,” jelasnya.

Menurut Yustinus, saat ini merupakan momentum terbaik untuk memikirkan kebutuhan reformasi pajak menyeluruh dan komprehensif. Revisi UU Perpajakan sebaiknya disinkronkan dengan revisi UU terkait, termasuk UU Pertanahan. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan sistem pajak yang berkeadilan.

Mengenai hal ini,  Property Watch (IPW) menilai pemerintah tak bisa menggunakan pengenaan pajak tinggi sebagai senjata untuk menyelesaikan seluruh permasalahan, termasuk pada tanah-tanah menganggur yang kemudian diasumsikan memberi banyak untung bagi para spekulan. Karena itulah IPW melayangkan protes atas wacana tersebut.

Ali Tranghanda Direktur Eksekutif IPW menegaskan, pemerintah seharusnya membuat fundamental pengelolaan pasar tanah yang kuat agar kepemilikan dan harga tanah terbentuk wajar tanpa perlu menggertak dengan bayang-bayang pajak. “Sangat disayangkan bila pemerintah selalu mengandalkan tekanan pajak untuk mengatur segala sesuatu. Perlu diingat, aturan pajak bersifat sementara,” katanya.

Menurutnya,  pengenaan pajak progresif terhadap tanah menganggur hanya akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, pajak progresif justru memicu kenaikan harga tanah yang kian melambung. Dengan pajak progresif, lanjut Ali, pemilik tanah akan mengalokasikan kewajiban pembayaran pajaknya kepada calon pembeli. Otomatis, harga yang ditawarkan mendapat ‘bonus’ pajak yang seharusnya dibayarkan pemilik. Hal ini sama saja pemerintah memberikan perlindungan kepada pemilik tanah untuk meninggikan harga tanah dengan alasan tarif pajak yang juga tinggi dan wajib dibayarkan kepada negara.

Dampaknya,  kata Ali, kebutuhan tanah untuk pengembang, termasuk pengembang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kian sulit dan akan memperlambat keinginan pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian bagi si miskin. Ia tidak sependapat  dalam hal pengenaan pajak progresif untuk membatasi kesempatan berinvestasi dalam bentuk kepemilikan tanah, yang lagi-lagi dianggap pemerintah rawan jadi aksi spekulasi. Pasalnya, menurut Ali, tak ada negara mana pun yang melarang warganya untuk melakukan investasi dalam bentuk kepemilikan tanah dan investasi tak serta-merta dapat diendus sebagai aksi spekulasi. Karena, kenaikan harga properti bukan disebabkan oleh investasi tanah melainkan karena pergerakan ekonomi yang membuat tanah bertumbuh.” Jangan dibolak-balik,” imbuh Ali.

Begitu pula mengenai  munculnya spekulan tanah  justru tercipta secara tak sengaja dengan kebijakan pemerintah yang ingin mempercepat pembangunan infrastruktur. Proyek yang tentu saja membutuhkan tanah tak sedikit untuk membangun jalan, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lainnya. Dengan kondisi seperti ini, banyak oknum yang menawarkan tanah yang nantinya sudah direncanakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam upaya mencapai target pembangunan 1 juta rumah murah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pada dua tahun terakhirnya, Pemerintah selalu beralasan dihadapkan pada  kendala pembebasan lahan. Selain itu, yang sama disodorkan, jika Pemerintah menemukan adanya pembangunan proyek infrastruktur yang macet. Sebaliknya, para spekulan selalu bergerak lebih cepat ‘mengamankan’ tanah masyarakat yang diketahui menjadi lokasi pembangunan infrastruktur atau rumah murah yang disubsidi pemerintah. Calo tanah itu lalu dengan mudah mampu mengais keuntungan yang  besar dengan menjual tanah yang dikuasainya pada level harga irasional.

Sebelumnya, dikabarkan, bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas rencana pengenaan pajak pada tanah yang menganggur (idle). Wamenkeu Mardiasmo mengungkapkan ide yang dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil itu masih perlu dielaborasi untuk bisa dieksekusi. “Karena hal itu dianggap kebijakan yang strategis, maka Menkeu Sri Mulyani ingin mengelaborasi dulu seperti apa,” tutur Mardiasmo, Rabu (25/1).

Waktu itu, Sofyan menyatakan pemerintah berniat mengenakan pajak progresif pada investasi tanah. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan investasi tanah yang memicu kenaikan harga tanah tersebut. Menurutnya, selama ini banyak pihak yang berinvestasi dengan membeli tanah. Padahal, tanah tersebut dianggurkan. Sementara, banyak masyarakat, terutama golongan menengah bawah, yang masih membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan perumahan.”Saving kita salah. Banyak orang saving tanah, harga makin mahal tapi enggak ada fungsinya,” ujar Sofyan pekan lalu.

Dengan idenya itu, tujuan Sofyan Djalil  yakni membuat para calo tanah tidak nyaman lagi memborong tanah kosong yang seharusnya dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur, karena ancaman tarif pajak yang super tinggi.

Menurut Mardiasmo, perlu ada pembahasan mendetail soal mekanisme pemungutan pajak progresif itu nantinya. Misalnya, seperti apa definisi tanah menganggur, jenis pajak yang akan dikenakan, bagaimana cara pemungutannya, dan hal-hal teknis lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum mengecek secara detil, apakah harus masuk Undang-undang atau bisa dari undang-undang yang ada. Dia sendiri menyatakan masih mencari kerangka hukum (legal framework) terkait pengenaan pajak progresif pada tanah yang menganggur. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here