Pak Jokowi, Akhiri Pencitraan! Ada SBY di Seberang Sana

0
462
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, bulan Maret 2018 lalu. Foto: ANTARA FOTO/Setpres

Nusantara.news – Citra adalah bayangan (image) kadang kala bersifat artifisial bahkan manipulatif. Ini terjadi jika perekayasa hanya bertanggung jawab pada level strategis (konsultan) saja, bukan pada level moral dan ideologis.

Bersahaja, tampil apa adanya  (baju kotak-kotak) dikenal dengan istilah “Aku rapopo,” seolah mewakili calon pemimpin yang berasal dari rakyat kebanyakan (populis), mematahkan rezim genetika yang menjadi prasyarat maju sebagai presiden Republik Indonesia. Sebagai tokoh yang belum begitu dikenal, maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Dengan jurus pencitraan, ia berhasil memenangkan Pilpres 2014. Rakyat yang rindu perubahan menginginkan sosok presiden yang “fresh” dari unsur-unsur reformasi yang gagal sejak Habibie, Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kun fayakun (jadi, maka jadilah ia), demikian strategi pencitraan yang direkayasa sedemikian rupa oleh ahlinya sehingga menempatkan Joko Widodo menjadi orang No.1 di Republik Indonesia pada tahun 2014.

Disadari, kala itu keterbatasan Joko Widodo akan kapasitas dan kapabilitas. Namun “Soeharto” pada tahun 1966 juga bukan siapa-siapa jika tidak didukung oleh Ali Moertopo, dkk. (untuk bidang politik), serta Prof. Widjojo Nitisastro, dkk. (untuk bidang ekonomi). Zaken kabinet (kabinet ahli) seharusnya adalah jawaban terhadap keterbatasan kapasitas dan kapabilitas Joko Widodo di awal pemerintahan. Namun ternyata, koalisi pendukung yang diyakininya tanpa syarat, “dipenuhi” oleh menteri yang berasal dari partai politik pengusung. Pilihan pada kabinet adalah kegagalan Joko Widodo pertama kali, karena ia terlalu naif mempercayai ‘koalisi tanpa syarat’.

Pencitraan bersifat ideologis yang menjadi magnitude pemilih saat itu adalah ‘Nawacita’ dan Trisakti (ala Bung Karno), sehingga ketika pertemuan negara di dunia (November 2014 – sebulan setelah dilantik) Joko Widodo tampil dan berpidato mengenai Indonesia sebagai ‘poros maritim’. Dalam konteks geopolitik ditafsir oleh “negara Barat” sebagai outward looking (berorientasi ke luar) seperti halnya Bung Karno.

Cina (Presiden Xi Jinping) langsung menyambut dan merasa Indonesia adalah sahabat dalam ‘Jalur Sutera’ dan Skema OBOR (One Belt One Road). Kemudian ia menjadwalkan pertemuan di Beijing pada Maret 2015. Dengan menjanjikan kerja sama dalam 8 MoU (Memorandum of Understanding) senilai USD 50 miliar. Namun sampai saat ini baru bisa dieksekusi sebesar USD 4 miliar untuk BUMN, dan USD 5 miliar untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Celakanya, setelah itu Indonesia langsung dipersepsikan oleh “Barat” sebagai poros Jakarta – Beijing. Eksesnya, pada Juli 2015 negara-negara Melanesia (serumpun dengan Papua) meminta Papua dimerdekakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Siapa yang menginisiasi? Ternyata ada Amerika Serikat (AS), Singapura, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Israel, dan Inggris di belakang negara-negara tersebut. Proses administratif Papua pada tahun 1962 ke pangkuan Republik Indonesia dianggap bermasalah, dengan alasan tersebut PBB diminta kembali menjadikannya sebagai agenda.

Joko Widodo terbirit-birit ingin bertemu Obama, namun disambut sinis dengan protokoler, bukan sebagai tamu negara. Semenjak akrab dengan Cina, citra Joko Widodo di mata Amerika Serikat (AS) pun rusak.

Hal ini diperburuk dengan kasus Freeport tentang perpanjangan kontrak dan divestasi saham 51%. AS merasa Joko Widodo mengganggu kepentingannya di Indonesia, karena emasnya untuk jaminan cetak uang The FED, dan kandungan uraniumnya sebagai bahan baku nuklir.

Kegagalan Pencitraan Berlanjut

Petahana dinilai dari kinerjanya, bukan pencitraannya. Citra itu adalah gambaran (image), bersifat abstrak dan kompleks, melibatkan aspek emosi dan nalar. Pencitraan akan efektif sesuai strategi jika yang dicitrakan belum dikenal. Sang Sutradara pencitraan menjadi mudah memoles posisi politiknya di pasar. Strategi pencitraan adalah kreativitas ahli pemasar politik dalam mencapai target politik yang ditetapkan.

Ketika Joko Widodo pada proses Pilpres 2019 (bulan Juni 2018) ingin menampilkan motor Chopper dan jaket yang macho untuk menjangkau pemilih muda (17–35 tahun), yang konon jumlahnya mencapai 85 juta orang, menjadi hal lain karena citra “macho”, muda, dan tangguh, tidak ada pada dirinya secara fisik maupun kinerja. Mungkin jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang melakukannya “cocok” dengan fisik dan usianya. Kesan macho dan gaul akan memperkuat citra dirinya, dan menjadi persepsi secara politik di benak publik. Namun, Rocky Gerung, dengan sinis menyatakan dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) beberapa waktu lalu di TV One, bahwa motor Chopper layak digunakan untuk orang yang beratnya di atas 90 kg.

Pencitraan yang dibangun dalam bidang infrastruktur dilakukan oleh Joko Widodo dengan “gebyah uyah”. Misalnya klaim tentang Trans Papua yang sudah mulai dibangun sejak era BJ. Habibie dan Megawati Soekarnoputri. Klaim ini pun menjadi bulan-bulanan para haters (pembenci) Joko Widodo. Begitu juga ketika ia meresmikan Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat, padahal bandara tersebut hasil karya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, karena investasi langsung dilakukan Pemerintah Provinsi secara mandiri (Non APBN). Keberhasilan pemerintah saat mudik lebaran (jalur 1 arah saat mudik dan arus balik) mulai Brebes–Jakarta (Cawang) mampu melancarkan arus mudik. Namun, karena klaim pencitraan yang “lebay” (berlebihan) dari pendukungnya, publik yang mengalami macet total di jalan arteri, khususnya Jakarta-Bekasi sampai Karawang justru antipati, karena strategi pencitraan yang nyinyir dan berlebihan.

Bagi-bagi sembako dari dalam mobil dinas presiden, juga sempat menjadi kecaman di media sosial, karena cara yang “amatir” dan di luar kepatutan seorang presiden. Lalu, Joko Widodo membagi-bagikan sertifikat tanah dengan alasan mengurangi ketimpangan sosial, namun karena persiapan yang gegabah dan pemaksaan mengakibatkan ia kembali mendapat penolakan dari publik. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sebelumnya sudah sepakat dengan publik sekitar hutan yang dimiliki negara melalui program LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) untuk secara sosial mengelola hutan dengan sistem bagi hasil. Lalu, dengan Keputusan Presiden tentang pembagian sertifikat yang terburu-buru, justru malah terjadi benturan di level akar rumput, karena tujuan dasarnya bukan program sejenis land reform (redistribusi aset), melainkan lebih pada pencitraan untuk konteks Pilpres 2019.

Sebenarnya, sah-sah saja jika petahana memanfaatkan kinerja kepresidenannya untuk mengklaim pencitraan dirinya, asalkan diselenggarakan secara seksama dengan strategi yang soft, sehingga impresinya menimbulkan empati, bukan cacian.

Ekonomi Tumbuh Meroket, Wuzz..wuzz..

Pada awal 2017, diunggah video mengenai Joko Widodo yang tampil dengan percaya diri bahwa pada tahun 2017 ekonomi Indonesia akan meroket tumbuh di atas 7%, karena berkaitan dengan kehadiran Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan menggantikan Prof. Bambang Brojonegoro. Pada tahun 2018, SMI juga terpilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik Dunia versi IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia. Nyatanya? Ekonomi Indonesia malah menurun, status di angka 5%. Publik bahkan mengartikulasikan Joko Widodo “gombal”, karena ada 66 janji kampanye yang juga tidak terealisir, dan ‘Nawacita’ diplesetkan menjadi ‘duka cita’. SMI yang diandalkan sebagai aset sekarang menjadi liabiliti (beban) Joko Widodo.

Pencitraan politik adalah kosmetika berupa harapan. Dalam kampanye, sah-sah saja, namun janji adalah utang yang butuh realisasi setelah sang calon menjadi presiden.

Kondisi objektif ekonomi saat ini dengan twin defisit (APBN dan Perdagangan), utang yang mencapai Rp 5.400 triliun, dan utang BUMN yang ribuan triliun, gejolak nilai mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) yang mencapai Rp 14.600, padahal asumsi APBN adalah Rp 13.400 per USD. Asumsi harga minyak di APBN hanya USD 48/barrel, padahal harga minyak dunia mencapai USD 76/barrel. Akibatnya, utang BUMN Pertamina membengkak karena subsidi premium belum dibayar kepada Pertamina, sehingga Pertamina kesulitan cash flow dan didera utang yang besar.

Celakanya, SMI justru merilis bahwa kenaikan nilai mata uang Dollar Amerika Serikat membuat keuntungan bagi APBN? Tentu untuk ekspor minyak, pembayaran pajak perusahaan asing tinggi, tidak sebanding dengan gejolak yang ditimbulkan dengan kenaikan nilai USD, atau penurunan nilai rupiah karena twin defisit. Rizal Ramli (RR) sebagai salah satu kandidat capres, selalu mengecam SMI yang tidak berhasil menjaga dan memperbaiki keuangan pemerintah. RR menantang SMI untuk debat publik karena selalu memberikan pernyataan sebaliknya. Konyolnya, karena keterbatasan, Joko Widodo meminta SMI melayaninya, dan ada sekitar 5 televisi nasional bersedia menampilkan siaran langsung (live) jika hal itu terjadi. Jelas, SMI “takut” karena itu merupakan “jebakan Batman” dari RR karena ekonomi memang menjurus resesi, dan terakhir diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo.

Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua menjadi masalah karena begitu besar subsidi yang dikeluarkan, sementara Pertamina mengurangi distribusi Premium agar jumlah kerugian tidak membesar. Kembali rakyat menjadi objek pencitraan dari perencanaan pembangunan yang gegabah.

Pencitraan yang menjadi bumerang terakhir adalah klaim tentang kemiskinan. Diekspose bahwa baru di rezim Joko Widodo kemiskinan bisa di bawah 10%. Padahal faktanya hanya turun 1,1% (selama 4 tahun). Artinya, setiap tahun hanya turun 0,26% bandingkan dengan era Gus Dur (Abdurrahman Wahid) yang bisa menurunkan angka kemiskinan 5,1% dalam 18 bulan. Pencitraan yang fatalistik, karena dengan angka kemiskinan Rp 11.000/hari/orang tentu sudah tidak rasional lagi. Bank Dunia menetapkan standar biaya hidup sebesar USD 2 atau Rp 29.000/hari. Jika kurang dari itu, rakyat dikategorikan miskin.

Apabila angka Bank Dunia yang menjadi patokan kemiskinan, maka jumlah kemiskinan justru membesar menjadi 39,8%. Jadi, seharusnya tim sukses Joko Widodo hati-hati dalam pencitraan, karena banyak sekali yang diekspose justru men-downgrade Joko Widodo sendiri.

Pencitraan dan Islamofobia versi Joko Widodo

Sikap politik Joko Widodo yang keliru ketika berpihak pada Ahok saat Pilkada DKI Jakarta 2017 telah membuat “citra buruk dirinya” di mata umat Islam, khususnya di mata Gerakan 212 (2 Desember 2016). Kita mengetahui bahwa tokoh-tokoh utama gerakan tersebut (karena pemerintahan “islamofobia” versi Joko Widodo) mengalami kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh Gerakan 212, khususnya Habib Rizieq Shihab (HRS). Semula yang bersangkutan hanya sebagai Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), namun dengan adanya Gerakan 212 citranya melonjak menjadi imam besar umat Islam Indonesia. Prabowo Subianto (PS) dan Amien Rais (AR) merasa perlu ke “pengasingannya” di Mekah untuk berkonsultasi mengenai Pilpres 2019. HRS besar karena kekeliruan Joko Widodo berkomunikasi politik dan membangun hubungan dengan umat Islam. Hal ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang tidak berkaliber, sehingga Joko Widodo “keliru” dalam melihat peta dan elite Islam. Hal ini diperburuk karena faktor PDI Perjuangan sebagai partai pengusung yang tidak baik hubungannya dengan umat Islam.

Pencitraan dengan isu toleransi dan intoleransi juga menjadi bumerang saat ini. Terakhir persekusi terhadap Neno Warisman, penggerak ‘The Power of Emak-emak’ dan gerakan Ganti Presiden 2019, justru dipersepsikan publik menjadi terkait dengan Pilpres 2019. Begitu juga yang terjadi dengan Ustaz Abdul Somad (UAS) di berbagai daerah, dan ia difitnah sebagai bagian dari HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang menginginkan sistem khilafah. Padahal, faktanya UAS adalah warga NU (Nahdlatul Ulama), hanya saja ia sangat kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo. Bahkan UAS menolak memberikan tausyiah ketika Harlah NU di Pekanbaru beberapa waktu lalu, karena dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Persekusi terhadap Neno Warisman, sebelumnya mobilnya terbakar, kemudian diisukan selingkuh dengan Madani Ali Sera, sang penggagas #Ganti Presiden 2019. Semua itu karena Neno “getol” berkampanye di beberapa daerah mengenai gerakan Ganti Presiden 2019. Persekusi terhadap UAS yang menjadi magnet umat Islam, saat ini belum berhasil “ditaklukkan” seperti halnya yang terjadi pada Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) yang mendadak diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan setelah itu menyatakan mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Penggalangan seperti itu akan berbuah citra negatif karena cepat atau lambat akan terkuak fakta kebenarannya.

Politik Islam memang terbagi tiga segmen: NU, Muhammadiyah, dan Islam Kanan yang dipersonifikasi oleh Gerakan 212. Ulama-ulama mengejutkan karena memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan wakil presiden dua alternatif (Salim Segaf Al Jufri – Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera dan Ustad Abdul Somad). Melihat ini terkesan sangat sektarian karena ulama terseret pada ranah politik (umara) karena membaca islamofobia Joko Widodo dan terkait skema Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, bisa juga dibaca untuk memecah konsentrasi Joko Widodo yang takut dengan massa Gerakan 212.

Joko Widodo yang dekat dengan NU (moderat) menggadang Prof. Mahfud MD, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Muhammad Romahurmuziy (Romi), dan terakhir Prof. Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Bisa dibayangkan, kekecewaan umat jika di minggu ini, yang terpilih bukan dari kalangan NU. Di kalangan TNI karena “takut” dengan PS, digadang-gadang Moeldoko dan Gatot Nurmantyo untuk mencari dukungan dari TNI. Dengan bergabungnya Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat tentu TNI akan lebih solid untuk mendukung PS.

Pencitraan adalah cermin suatu realitas, kadangkala memberikan gambaran yang salah tentang realitas, seperti yang terjadi pada Joko Widodo. Citra yang dibangun pada tahun 2014 sangat berhasil, namun tidak di Pilpres 2019.

Citra sering menyembunyikan (kedok) dari realitas fakta, bahkan jika kinerja petahana seperti saat ini seolah citra tidak ada hubungan sama sekali dengan realitas. Citra yang dibangun bersifat kondisional karena berupa persepsi politik. Hal itu mudah berubah ketika kredibilitasnya dianggap mengalami degradasi secara politik.

Joko Widodo saat ini dalam konteks pencitraan, tidak masuk kategori “the art of possible” melainkan “the art of impossible” karena petahana dinilai berbasis kinerja. Kerangka referensi dan kerangka pengalaman publik selama 4 tahun ini sudah dibentuk dengan situasi ekonomi dan harga-harga yang tidak kondusif. Praktis, hanya infrastruktur yang positif dari kinerja Joko Widodo, padahal dampak ekonominya sangat lambat. Sementara di tahun politik, lawan-lawan politiknya melakukan olah momentum dan cipta kondisi ke arah bandulan gerakan #Ganti Presiden 2019, dan berhasil.

Pencitraan yang tidak berbasis kinerja bersifat artifisial akan men-downgrade diri sendiri, dan Joko Widodo terjebak dalam proses pencitraan sebagai salah satu kekuatannya waktu Pilpres 2014. Pilpres 2019 diyakini adalah pertarungan head to head Joko Widodo dengan PS (08), dan harus dilakukan secara cerdas, karena ia adalah petahana.

Hanya saja, PS berpartner dengan SBY “si raja citra” yang sangat memahami jurus pencitraan. Maka itu, Pak Presiden Joko Widodo, sudahilah jurus pencitraan! Karena rakyat telah dibangunkan dengan melihat realitas. Kondisi objektif ekonomi saat ini memang sulit seperti yang Anda akui sendiri. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here