Pak Prabowo, Berikan DKI-2 ke PKS demi Kemenangan Jabar dan Jakarta

0
491
Prabowo Subianto duduk diapit oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri usai Debat Capres Kedua (Minggu, 17/2/2019)

Nusantara.news, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sudah lelah dengan proses pemilihan Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta yang baru. Sebab, PKS merasa hingga kini Partai Gerindra masih tarik ulur, padahal sudah 192 hari DKI Jakarta tak punya wagub. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun hanya bisa pasrah menanti nama-nama yang diajukan PKS-Gerindra.

Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif mengatakan, tenggat waktu setengah tahun bukan waktu yang singkat, sehingga pihaknya kelelahan mengurusi proses pemilihan cawagub karena selain prosesnya yang terus ditarik ulur, penggodokan cawagub pengganti Sandiaga Uno ini juga berbarengan dengan persiapan hajatan Pilpres dan Pileg 2019.

“Jadi kalau ditanya terkuras tenaga, ya sama sama terkuras lah. Pertemuan beberapa kali di Aston. Tahu semua. Di DPW juga berapa kali. Perdana aja tuh di kantor Gerindra kan, yang mau fit and proper test akhir tahun,” ungkapnya.

Anggota DPR RI dari PKS, Nasir Djamil, menduga penentuan wagub baru akan selesai usai Pilpres 2019. Jika prediksi politisi PKS itu benar, ada kemungkinan Gerindra sedang melakukan manuver politik untuk mengunci PKS. Yang pada ujungnya, kepastian jatah kursi wagub untuk PKS bisa dimentahkan tergantung hasil pilpres nanti.

Skenarionya, jika Prabowo menang Pilpres barangkali tak ada masalah kursi DKI-2 diserahkan kepada partai kader tersebut. Namun jika Prabowo kalah Pilpres, maka kursi wagub bisa jadi tidak akan diberikan pada PKS tetapi akan dipegang oleh kader Gerindra sebagai “kompensasi” atas kekalahan. Terlebih, hasil Pilkada serentak 2018, kandidat yang diusung Gerinda banyak yang berguguran. Kemungkinan lain, posisi wagub kembali ke status quo, artinya kembali akan diduduki oleh Sandiaga Uno.

Sebenarnya, gelagat politik semacam itu sudah dibaca PKS. Karena itu, sejak tiga bulan lalu PKS sempat mengancam akan mematikan mesin partai untuk Prabowo-Sandi jika posisi wagub DKI yang ditinggalkan Sandi tidak segera diberikan kepada partainya. Selain itu, PKS pun meminta penggantian wagub agar prosesnya dipercepat dan selesai sebelum Pilpres. Meski pada akhirnya, PKS pun menuruti syarat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang ditawarkan Gerindra. Dua kader PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syiakhu yang digadang-gadang akan mengisi kursi DKI-2 juga telah menjalani proses tersebut.

Sebagai partai koalisi pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dan dikenal “sekutu loyal”, mestinya persoalan ini bisa dikomunikasikan di internal tanpa menimbulkan kegaduhan di muka publik dan berlarut-larut hingga lebih dari 6 bulan ini. Dalam konteks ini, Prabowo semestinya mengambil tindakan langsung menetapkan wagub pengganti dari PKS. Sebab, penyerahan kursi wagub tersebut bagian dari kesepakatan Prabowo dengan PKS sebagai syarat koalisi dan “ganti untung politik” karena cawapres yang diusung PKS tak diakomodir.

Di luar itu, keputusan memberikan posisi wagub ke PKS menjadi semacam ganjaran yang pantas atas pengorbanan politik PKS selama ini. Pengorbanan itu misalnya bermula saat Pilkada DKI Jakarta 2017. PKS saat itu sudah menetapkan Mardani Ali Sera sebagai wakil gubernur Sandiaga Uno. Namun, akhirnya Sandiaga justru menjadi calon wakil gubernur dan Anies Baswedan ditunjuk menjadi calon gubernur.

Kemudian, PKS juga sudah berkorban pada Pilkada Jawa Barat. Kader partainya Ahmad Syaikhu ketika itu sudah akan maju berpasangan dengan Deddy Mizwar. Namun, demi berpasangan dengan calon dari Partai Gerindra, Sudrajat, maka Deddy Mizwar ditinggalkan. PKS pun manut dengan kandidat cagub pilihan Gerindra yang sebenarnya tidak terlalu dikenal publik.

Di balik pengorbanan dan kesetiaan yang begitu panjang, semua orang barangkali akan berpandangan bahwa PKS sudah sewajarnya punya kesempatan menduduki posisi wagub DKI. Lebih-lebih jatah capres dan cawapres, juga ketua tim pemenangan, semua berasal dari Gerindra. Dengan sharing kekuasaan pada rekan se-koalisi, maka loyalitas dan mesin koalisi akan bekerja lebih all out.

PKS, Kunci Kemenangan Prabowo di Jabar dan Jakarta

Lepas apakah alotnya penentuan wagub DKI hingga 6 bulan ini adalah manuver politik pribadi Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik ataupun tidak, yang jelas polemik ini akan sangat merugikan soliditas koalisi nasional Prabowo-Sandi dan mengganggu kerja elekotral dalam Pilpres yang tinggal dua bulan lagi. Tak heran, pasca-debat capres kedua, kabarnya Prabowo marah besar terhadap elite Gerindra saat mendapatkan laporan soal terkatung-katungnya wagub DKI yang tak segera diberikan ke PKS.

Agung Yulianto (kiri) dan Ahmad Syaikhu (kanan), dua sosok yang diajukan PKS untuk mengisi kursi wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno

Memang, perlakuan yang mempersulit PKS tersebut bisa jadi membuat pengurus dan kader PKS akan tesakiti dan kecewa berat. Efeknya, mesin politik mereka akan berjalan tidak total, utamanya di Jawa Barat dan DKI Jakarta sebagai basis suara mereka. Sebagai mesin politik, PKS telah terbukti berhasil “melumpuhkan” Jakarta serta meningkatkan elektabilitas cagub Gerindra di Jateng dan Jabar.

Di Jakarta, berbekal tiga strategi yakni strategi di TPS, strategi serangan udara dan strategi serangan darat, PKS berperan besar dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Di bawah ketua tim sukses Mardani Ali Sera yang notabene kader PKS, kedigdayaan mesin politik Anies-Sandi memang patut diacungi jempol.

Sementara itu, dalam konteks Jawa Barat, PKS juga masih memiliki basis suara yang besar. Terlebih daerah dengan jumlah pemilih terbesar di pemilu tersebut selama dua periode yang lalu dipegang oleh Gubernur Ahmad Heryawan dari PKS. Indikasi lainnya, PKS disebut-sebut berperan besar bagi peningkatan suara pasangan Sudrajat-Syaikhu, walaupun akhirnya harus menyerah pada pasangan Emil-Uu dengan selisih 2 persen.

Pun begitu, raihan suara pasangan calon kepala daerah yang diusung PKS-Gerindra ini mampu menjungkirbalikan prediksi sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan ini di posisi ketiga dari empat pasang calon yang ada. Fakta tersebut pada akhirnya membenarkan posisi PKS yang masih berpengaruh di Jabar. Paling tidak, taring PKS masih kuat di wilayah Jabodetabek.

Kemudian tahun 2014, Prabowo merajai Jabar dengan perolehan suara sebesar 14,1 juta. Kala itu, Prabowo menang di 22 Kabupaten/Kota di provinsi tersebut. PKS sedikit banyak berperan di balik kemenangan tersebut terutama di kantong-kantong suara mereka di wilayah Jabodetabek.

Namun, suara Prabowo di Jabar kini terancam dikuasai oleh lawan. Dalam sebuah rilis survei terbaru, Indopolling Network memaparkan sebuah temuan khusus di tanah Sunda, Jawa Barat tentang elektabilitas dua pasangan calon Pilpres 2019. Dalam rilis ini, disebut bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini unggul tipis atas pasangan Prabowo-Sandi dengan elektabilitas 41,7 persen versus 37,9 persen.

Hasil ini kemudian direspons oleh pakar ilmu politik Universitas Padjajaran, Firman Manan yang menyebut bahwa jika Prabowo ingin kembali unggul di Jabar seperti Pilpres 2014, pasangan ini harus meyakinkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar mau berkampanye ke masyarakat. Menurutnya, PKS masih menjadi juru kunci bagi kemenangan Prabowo di Jawa Barat. Ia mencontohkan pada Pilgub Jabar di 2018 lalu, PKS lah yang bergerak menaikkan secara drastis suara Sudrajat-Syaikhu.

Oleh karenanya, dengan survei kekalahan elektabilitas Prabowo-Sandi di Jabar (terlepas survei itu valid atau tidak) seharusnya menjadi evaluasi bagi kubu BPN, mengingat Jabar salah satu sumber suara terbesar bagi kemenangan Prabowo. Salah satu caranya, penuhi hak dan “jatah politik” PKS. Sebab, secara kepartaian, hanya PKS-lah mitra koalisi Prabowo yang bisa lebih maksimal berkampanye di Jabar dan Jakarta, tanpa mengecilkan peran partai koalisi lainnya.

Lebih dari itu, pada akhirnya Prabowo harus segera memberikan jatah wagub DKI ke PKS dan memperbaiki hubungan PKS. Jika partai dakwah ini sudah telanjur kecewa dan kehilangan kepercayaan politik kepada Prabowo ataupun Gerindra, tidak hanya Jabar dan Jakarta yang terancam “kalah” tetapi hal ini juga akan menjadi awal dari perpisahan dua sekutu tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here