Pakar Hukum: Diharamkan Wartawan Terima Gratifikasi, Harus Independen

0
82
Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur H. Abdul Malik. SH.MH

Nusantara.news, Surabaya – Bagi-bagi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kepada kalangan wartawan di Surabaya menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Kota Surabaya perihal Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapat kritik keras dari beberapa kalangan termasuk pakar hukum di Surabaya.

Pasalnya, tak hanya tak hanya merendahkan para pengusaha Pers di Surabaya, namun bagi-bagi BPJS dianggap bukan domain dari Pemkot Surabaya. Tak hanya itu saja, bagi-bagi BPJS dinilai sangat berpengaruh pada idependensi wartawan dalam peliputan berita, seperti yang disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam rilis resminya www.ajisurabaya.org terunggah Senin (12/4/2017), dan dianggap sebagai salah satu bentuk kategori gratifikasi.

Pakar hukum sekaligus Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur H. Abdul Malik. SH.MH saat dikonfirmasi Nusantara.news menyatakan bahwa diharamkan wartawan menerima gartifikasi seusia dengan Kode Etik Jurnalis (KEJ) Pasal 6, berbunyi: ‘Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap’. Dalam penjelasan pasal, suap ini berarti uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Setiap wartawan ajib menaati Kode Etik Jurnalistik sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.”

Pendaftaran kolektif wartawan untuk memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan seperti yang tertera dalam surat edaran bersifat penting bernomor 489/2336/436.3.3/2017 dan diterbitkan 6 April 2017 itu, jelas-jelas bukan domain Pemkot Surabaya. Melainkan, kewajiban perusahaan media di mana tempat wartawan atau jurnalis bekerja.

“Diharamkan wartawan menerima gratifikasi. Wartawan harus independen dan menjadi kritis sosial serta mencermati kebijakan-kebijakan yang sifatnya bisa menciptakan oligarki. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, bukan wartawan. Ya, wartawan juga bagian dari rakyat. Namun yang harus diingat, wartawan terikat Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers,” kritiknya.

Tak hanya itu, lanjut Malik, bahwa seperti yang tertera dalam UU NO 24/2011 tentang BPJS pasal 15 ayat (2) bahwa setiap perusahaan (pemberi kerja) diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi perserta BPJS kesehatan tanpa terkecuali. “Jelas kan, bahwa tugas melindungi dan menjamin wartawan adalah pengusaha media tempatnya bekerja,” cetusnya.

Tak hanya menyoal bantuan iuran BPJS Kesehatan. Malik juga mengkritisi program undangan plesiran ke luar negeri bagi para wartawan. Menurutnya, wartawan harus independen dan plesiran ke luar negeri tidak ada hubungannya dengan wartawan.

“Diharamkan Wartawan terima gratifikasi, plesiran ke luar negeri tidak ada anggarannya. Bila diajak berarti perjalanan bisa dikatakan korupsi karena menggunakan APBD tidak pada semestinya. Saya sudah tahu arah wartawan yang diajak plesiran, salah satunya biar wartawan tidak memberitakan dewan pergi ke luar negeri dengan dalih study banding untuk menghambur-hamburkan uang rakyat,” tambahnya.

Malik juga berpesan meminta kepada Pemkot Surabaya agar menjaga marwah dan kehormatan, serta menjadikan KEJ dan UU Nomor 40 1999 Tentang Pers sebagai pijakan atau pedoman berinterkasi dengan para jurnalis atau wartawan.

Serta tidak menghambur-hamburkan uang rakyat, sekaligus memberikan pembelajaran kepada teman-teman pers untuk menjadi organisasi pembela kebebasan pers dan berekspresi. “Pemkot sebaiknya juga ikut menjaga marwah dan kehormatan jurnalis atau wartawan dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here