Pakar Kelautan Kecam Luhut Terkait Pengelolaan Pulau oleh Jepang

0
187
wisatawan asing berjemur di pantai Morotai yang akan diberikan Luhut ke investor Jepang

Nusantara.news, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities (CSMH) Abdul Halim mengecam Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang membolehkan pengelolaan dan penamaan Pulau oleh asing.

“Itu namanya Pak Luhut lebih mengedepankan privatisasi,” tuding Abdul Halim.

Gagasan Luhut dinilai Hakim dapat mengurangi akses masyarakat setempat terhadap potensi sumber daya kelautan di sekitar tempat tinggalnya, termasuk pulau yang dikelola oleh asing. “Itu juga akan melemahkan kontrol negara dalam pengawasan sumber daya,” bebernya di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Selain mengecam gagasan Luhut, Halim juga mengingatkan perlunya diwaspadai upaya-upaya pemberian hibah atau pinjaman lunak yang diberikan asing kepada berbagai program yang berkedok pelestarian kelautan.

Mestinya, saran Halim, pemerintah memberdayakan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar untuk mengelola berbagai potensi sumber daya di sekitarnya dengan pola partisipatif membangun kemitraan dengan warga lokal. Bukan justru mengundang investor asing.

“Praktek privatisasi dan komersialisasi terhadap pulau-pulau kecil merugikan masyarakat yang tinggal di pulau atau sekitar pulau itu,” katanya.

Pembakuan Nama 14.572 Pulau

Mengutip keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanana (KKP), hingga 2016, Indonesia memiliki 14.572 pulau yang sudah diverifikasi dan telah dibakukan namanya.

Data itu terungkap berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Poerwadi, di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Setelah pembakuan nama pulau, rencananya Indonesia akan mendepositkan nama-nama pulau itu pada siding UNGEGN, di New York, Amerika Serikat, Agustus mendatang. Dalam konferensi yang dihadiri kelompok pakar dari Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial PBB itu aka nada standarisasi nama-nama geografis, di tingkat nasional maupun internasional.

Memang setiap 5 tahun sekali lembaga di bawah PBB itu bersidang khusus membahas standarisasi nama-nama geografis dunia. Tahun 2012  Indonesia telah melaporkan sebanyak 13.466 pulau ke PBB.

Selain itu Poerwadi juga mengemukakan, kewenangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dahulunya parsial, sekarang berada dalam kewenangan penuh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

SKPT adalah program KKP untuk membangun sejumlah pulau kecil di Indonesia. Sayangnya, hadirnya investor asing tampaknya lebih dikedepankan ketimbang memberdayakan penduduknya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here