Pakde Karwo dan “Bola Liar” Korupsi Jawa Timur

0
513
Gubernur Jatim Soekarwo.

Nusantara.news, Surabaya – Abraham Samad pada saat masih menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyebut jika di Jatim tersembunyi koruptor kelas kakap. Pergerakannya licin, terorganisir dan canggih. Seluruh kejahatannya dilakukan profesional. Bahkan saking hebatnya, tindak korupsinya susah terendus karena mampu diantisipasi, nyaris tanpa meninggalkan alat bukti.

Persepsi negatif tertuju di provinsi berpenduduk lebih dari 46 juta jiwa ihwal korupsi tak hanya sampai di situ. Indonesian Corruption Watch (ICW) pernah merilis jika Jatim masuk daftar provinsi paling banyak kasus korupsinya di tanah air. Berdasar temuan ICW, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi sektor paling basah untuk dikorupsi. Disusul anggaran pendidikan, dana desa, sosial kemasyarakatan dan transportasi.

Terbongkarnya kasus suap DPRD Jatim baru-baru ini tentu tak hanya menambah daftar panjang catatan ICW terkait korupsi di sektor pengelolaan APBD. Tapi kasus yang melibatkan Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim semakin mempertajam sorotan publik jika di Jatim memang surganya para koruptor.

Kejahatan korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif itu juga semakin menguatkan sinyal keberadaan koruptor kelas wahid masih bersembunyi di Jatim. Terbukti, kendati Pemprov Jatim sudah menerapkan e-budgeting yang tujuannya untuk menangkal terjadinya penyelewengan anggaran, ternyata masih ada celah transaksi suap dan indikasi korupsi. Sistem digitalisasi yang diaplikasikan untuk memudahkan kontrol sekaligus penelusuran atau tracking ketika ada kejanggalan, masih saja bisa disiasati.

Bahkan, Gubernur Jatim Soekarwo pun sampai-sampai tak tahu menahu dari mana asal-usul uang haram yang dialirkan bawahannya ke lembaga wakil rakyat. Itu semua, bisa jadi karena gerak-gerik para koruptor di Jatim dalam melakukan praktek dan modus korupsinya memang benar-benar cukup profesional.

“Ini kami juga tidak tahu uang diambil dari mana. Kalau uang kas negara gampang (penelusurannya) sekarang dengan e-budgeting,” kata Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo, Selasa (6/6/2017).

Kecanggihan para koruptor di Jatim tampaknya patut mendapat atensi khusus. Sebab, terungkapnya kasus suap di Jatim mengisyaratkan bahwa para koruptor itu lebih canggih. Meski jauh sebelumnya, Pakde Karwo juga pernah menerjunkan tim khusus untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan menyeluruh kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Baik birokrat, legislatif, yudikatif, pengusaha, maupun aparat penegak hukum.

Tantangan Berat KPK

Pasca tiga orang pejabat Pemprov Jatim terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di ruang Komisi B DPRD Jatim dan tiga lainnya ditangkap di tempat terpisah, KPK menduga masih ada pihak lain yang terlibat. Oleh sebab itu, KPK mengultimatum pihak yang dimaksudnya itu agar kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK atau kepolisian terdekat di Jatim.

“Dalam OTT ini, KPK menduga ada pihak lain yang turut bertanggung jawab tapi belum ditangkap. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kepada pihak yang merasa menerima atau janji memberi uang atau belum, diharapkan kooperatif dengan KPK,” tegas Wakil Ketua Laode M Syarief, dalam koferensi pers di Jakarta.

Kendati hingga saat ini masih belum ada pihak melaporkan diri, namun KPK mengaku ada temuan baru dari hasil penelusurannya. Yakni, KPK mengaku sudah tahu asal uang yang disetorkan sejumlah kepala dinas di Pemprov Jatim kepada sejumlah pihak. Temuan itu dianggap menjadi bagian fakta terpenting. Sebab dengan menelusuri hilir sumber uang, bisa dijadikan pintu masuk KPK untuk mengusut keterlibatan pihak lain. Termasuk ke mana muara uang mengalir.

“Itu uangnya dari mana (nanti) bisa dipaparkan, diuraikan, uang dari swasta atau anggaran yang didesain sedemikian rupa di dinas,” terang Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Pembuktian keterlibatan pihak lain tampaknya bakal menjadi ujian berat KPK. Selain karena Jatim disebut-sebut sarangnya koruptor, itu juga karena praktik dan modus operandi yang dilakukan para koruptor tampaknya memang sangat rapi. Perhatikan saja track record M Basuki. Meski sempat tersangkut kasus korupsi dan menikmati udara penjara saat menjadi anggota DPRD Surabaya, namun dia kembali terpilih sebagai legislator bahkan sebagai pimpinan.

Berhasilnya kembali M Basuki menduduki kursi dewan wakil rakyat level Jatim mengindikasikan jika dia punya trik dan jalur-jalur khusus untuk kembali masuk memanfaatkan alur “uang tak bertuan” yang ada di lingkup birokrasi. Termasuk bisa jadi cerminan betapa mahirnya para koruptor memanfaatkan celah sistem pengelolaan anggaran daerah yang bisa memancing pihak lain mengikuti jejaknya, demi memperkaya diri atau memenuhi kepentingan golongannya.

Tugas berat ini tentu tak hanya jadi tantangan KPK. Melainkan juga pembuktian jati diri dan kehebatannya sebagai lembaga negara yang paling berkuasa dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan segala kewenangannya.

Langkah ini  menjadi mustahil jika hanya penangkapan tersangka yang jadi target komisi anti-rasuah ini tanpa dibarengi formulasi jitu dan dorongan kuat untuk membongkar sistem yang mendukung perilaku koruptif. Hal itu bisa mengacu pada kasus yang menyeret mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin beberapa waktu lalu.

Kendati KPK sempat dipuji ketika membongkar penyimpangan anggaran di Pemkab Bangkalan, namun diam-diam praktik korupsi ternyata masih bisa dirasakan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Surabaya ini. Ini tak lepas dari sistem yang sudah dijalankan Fuad Amin dalam dua periode kepemimpinan dengan menjaga pos-pos sumber keuangan oleh orang-orang kepercayaannya yang diduga masih berlanjut hingga kini.

Bola Liar Dilempar ke Pakde Karwo

Pemprov menegaskan, dalam kasus suap di Jatim tidak ada nilai uang negara yang dirugikan. Sebab, menurut Pakde Karwo, kasus yang menjerat M Basuki beserta para pejabat bawahannya dalam OTT KPK itu bukan terkait dugaan korupsi. Melainkan suap yang tidak mengambil uang negara. Hal itu didasarkan dari status laporan keuangan Pemprov Jatim dari BPK yang berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP) menunjukkan administrasi keuangan di Pemprov disebutkan sudah baik.

“WTP itu bukan perkara korupsi. WTP itu tentang administrasi (keuangan) dengan baik. Tapi, kalau orang dimintai uang, kemudian memberikannya, kan bukan administrasi,” kata Gubernur Jatim yang masa jabatannya akan berakhir pada 2018 itu.

Kendati demikian, Pakde Karwo tak menyangkal jika perilaku enam tersangka yang tertangkap KPK sudah mencederai good and clean government. Oleh sebab itu, untuk memulihkan nama baik Pemprov Jatim, Pakde Karwo bakal mendorong KPK untuk meningkatkan proses bagi yang terbukti bersalah kemudian diumumkan ke publik.

Baca: Buntut OTT KPK di Jatim, Gubernur Siapkan Pengganti Dua Kepala Dinas

Sementara di tempat terpisah, M Basuki membantah adanya suap. Ditegaskannya bahwa sejak dari awal pemeriksaan, kasus dugaan uang setoran triwulan dari sejumlah kepala dinas Pemprov Jatim yang diterimanya itu tidak benar. Bahkan, dirinya merasa sudah difitnah. Tak hanya membela diri dan mengelak dari barang bukti. Namun, pengacara M Basuki juga membandingkan kasus yang melilit kliennya sama dengan kasus Ahmad Fathanah.

“Yang tertangkap tangan itu kan staf sekretariat dewan, yang mengembang ke Pak Basuki. Ini kasusnya hampir sama dengan Fathanah dulu itu mengembang ke presiden PKS, itu satu,” ujar pengacara M Basuki, Sholeh kepada wartawan, Rabu (7/6/2017).

Pernyataan pengacara M Basuki ini cukup menarik. Menariknya, jika kasus suap di Jatim disamakan dengan kasus suap pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang akhirnya menyeret Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, maka itu bisa dipastikan bahwa kasus bakal bergullir bak bola liar. Artinya, pergerakan kasus suap M Basuki bisa menyasar ke mana saja. Baik pada pihak pemberi maupun penerima.

Namun bila M Basuki dalam proses hukum di KPK mengakui keterlibatannya, maka pengacara Sholeh meminta KPK segera melakukan pengembangan penyidikan. Yakni pengusutan secara menyeluruh di sejumlah dinas Pemprov Jatim.

“Bahkan ada dugaan yang namanya suap-menyuap antara pemerintah provinsi dengan DPR itu sudah berlangsung bertahun-tahun, semua komisi melakukan itu. Kalau itu yang terjadi, maka KPK tidak boleh hanya menyentuh Pak Basuki, semua anggota dewan kalau terlibat harus kena,” imbuh dia.

Tak sampai di situ, Sholeh juga menyoroti pernyataan Pakde Karwo terkait kasus suap ini. Bahkan, dia seolah melempar “bola liar” kepada Gubernur Jatim yang sebelumnya menyatakan tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan para pimpinan instansi bawahannya.

“Sekarang tinggal bagaimana KPK untuk mendesak kepada kepala dinas, apakah benar atau tidak dia melakukan sendiri, benar atau tidak dia tidak pernah meminta persetujuan kepada gubernur? Kok tidak yakin. Yang namanya ratusan juta kok tanpa ada persetujuan dari pimpinan, kan tidak logis,” tutur Sholeh.

ICW Desak KPK Periksa Pakde Karwo

Kasus suap di lingkungan Pemprov Jatim yang kini jadi perhatian serius KPK ini bukan tidak mungkin akan menyasar pada pihak lain. Untuk itu, ICW mendesak KPK agar tidak segan-segan juga memeriksa Pakde Karwo. Sebab, menurut Koordinator ICW Adnan Tofan, tindakan yang dilakukan oleh dua kepala dinas yang terjaring OTT KPK di Jatim pasti diketahui oleh kepala daerahnya yakni gubernur.

“Kepala daerahnya wajib dilakukan pemeriksaan. Pasti penyidik KPK akan mengejar ke arah sana (Gubernur Jatim Soekarwo),” kata Adnan.

Tofan beralasan, Pakde Karwo harus diperiksa karena dalam kasus OTT maka penyidikan kasusnya tidak akan berhenti kepada orang yang ditangkap. Sehingga atasan orang yang ikut ditangkap tersebut akan diperiksa juga untuk mengetahui motif atau latar belakang yang membuat anak buahnya harus berurusan dengan hukum. “Akan dikejar itu pastinya,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus OTT terakhir, KPK telah menyematkan status tersangka kepada enam orang. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki, dua Staf DPRD Jatim yakni Rahman Agung dan Santoso, Kepala Dinas Pertanian Pemprov Jatim Bambang Heryanto beserta ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati. Keenam orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan dalam OTT pada Senin (5/6/2017) lalu.

KPK menyita uang sebesar Rp150 Juta yang diterima staf M Basuki, Rahman Agung dari ajudan Bambang, Anang Basuki Rahmat. Uang tersebut diduga merupakan pembayaran triwulan-an kedua bagian dari commitmen fee sebesar Rp600 juta dari setiap kepala dinas tiap tahun. Kasus korupsi mencuat terkait pelemahan pengawasan dan pengelolaan penggunaan anggaran Provinsi Jatim tahun 2017 oleh DPRD. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here