Pakde Karwo: Liberalisasi Gagal Beri Kemudahan UMKM

0
40
Untuk mendorong pemasaran lebih efektif, pemerintah sudah memberi fasilitas domain gratis UMKM

Nusantara.news, Surabaya – Sumbangan produk domestik bruto (PDB) Nasional dari Jawa Timur mencapai 14,59 persen pada 2016. Prosentasi itu tercatat dari produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa timur yang mencapai Rp1.855,04 triliun dari total PDB nasional sebanyak Rp12.406,80 triliun.

Partisipasi itu sebenarnya bisa saja lebih ditingkatkan jika kapasitas produksi, terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini jadi andalan Jawa Timur, didorong melakukan modernisasi mesin produksinya. Hanya saja, kebijakan finansial dari pemerintah jadi kendala tersendiri.

Hal ini diungkap Gubernur Soekarwo ketika membuka “The 5th Annual Indonesia Marketers Festival 2017” di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (6/4) malam. “Pemasaran produk sangat ditentukan oleh kualitas. Banyak industri di Jawa Timur yang masih menggunakan mesin kuno sehingga tidak efisien dan hasilnya tidak optimal,” kata pejabat yang tinggal setahun lagi mengakhiri 2 periode kepemimpinannya tersebut.

Hanya saja, modernisasi mesin produksi bersinggungan dengan modal. Cara termudah tentu saja dengan fasilitas kredit perbankan. “Modernisasi mesin produksi bisa menekan biaya sehingga barang lebih murah dan kompetitif di pasaran. Terutama di industri manufaktur. Tetapi dengan suku bunga tinggi, rencana ini sulit dijalankan. Bayangkan saja, suku bunga saat ini 12 persen. Harusnya satu digit, antara 7 sampai 8 persen. Ini yang kami jalankan melalui skema loan agreement,” beber Pakde Karwo.

Menurutnya, pemerintah memiliki peran untuk menurunkan suku bunga untuk memberi kemudahan. Terutama industri kerakyatan seperti UMKM. Di Jawa Timur, sebanyak 54,98 persen industri berada di sektor UMKM. Apalagi sekitar 1.600 UMKM punya kualitas ekspor dengan standar internasional. “Salah satu kegagalan liberalisasi adalah UMKM tidak diberi kemudahan. Kalau tidak diberi kemudahan, mereka maka akan bangrut, pasar tidak terbentuk, dan tidak ada barang yang dibeli oleh rakyat,” katanya.

Jawa Timur pada 2016 share industri untuk tingkat nasional mencapai 21,08 persen. Dimana sebanyak 30,44 persen industri pengolahan berasal dari sektor makanan dan minuman dan 27,07 persen berasal dari sektor pengolahan tembakau. Agar tak sepenuhnya bergantung pada APBD, Pakde Karwo mengusulkan strategi pembiyaan non-APBD. Pertama, melalui public private partnership, yakni kerjasama pemeritah dengan badan usaha seperti salah satunya dalam proyek SPAM Umbulan. Kedua, melalui sistem corporate bond (obligasi yang dikeluarkan perusahaan). Sistem ini diantaranya dilakukan dalam proyek pembangunan pelabuhan Probolinggo. Ketiga, business to business (BUMD Jatim – Bank dan Nonbank seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur).

Sementara itu, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) selama Maret 2017, Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Timur mengalami deflasi sebesar 0,09 persen, data itu lebih tinggi dibanding nasional yang mengalami deflasi sebesar 0,02 persen.

“Secara umum Jatim mengalami deflasi, dan tertinggi terjadi di Probolinggo sebesar 0,29 persen, sedangkan terendah terjadi di Surabaya dan Madiun sebesar 0,06 persen,” kata , kata BPS Jawa Timur, Teguh Pramono Teguh.

Dinamika perekonomian di Jawa Timur memang cukup menjanjikan dan bisa dijadikan modal untuk meningkatkan pendapatan. Namun semua itu tidak akan berarti jika kesejahteraan warganya tidak ditempatkan dalam skala tertinggi. Jangan sampai 2 periode kepemimpinan Soekarwo hanya berhasil membangun Jawa Timur namun tidak dibarengi dengan pengentasan kesejahteraan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here