Pakde Karwo Optimis Ekonomi Jatim di 2018 Tumbuh 5,6 Persen

0
91
Soekarwo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 dan Outlook Perekonomian 2018 di Hotel Shangri La, Surabaya (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku optimis di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di Jatim tumbuh sebesar 5,6 persen. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 hingga 5,6 persen. Di tahun 2018, juga diyakini ekonomi dan investasi di Jatim akan terus tumbuh. Itu disampaikan Soekarwo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 dan Outlook Perekonomian 2018 di Hotel Shangri La, Surabaya, Rabu, (13/12/2017).

Soekarwo kemudian menjelaskan banyak faktor yang mendukung perekonomian Jatim yang diyakini terus tumbuh, di antaranya karena didukung kinerja investasi dan perdagangan yang terus mengalami peningkatan dan kemajuan.

Disebutkan, di bidang investasi misalnya, kinerjanya dikatakan cukup membanggakan. Termasuk soal Izin prinsip investasi sampai dengan triwulan III di tahun 2017, yakni sebesar Rp88,07 triliun. Kemudian untuk realisasi investasinya sebesar Rp113,15 triliun.

”Pada tahun 2018 diharapkan meningkat, apalagi didukung oleh daya tarik investor yang semakin meningkat, keramahan bisnis yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, serta adanya kebijakan yang kompetitif,” jelas Pakde Karwo sapaan Gubernur Soekarwo.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 2018 Diprediksi Meningkat

Kemudian, di bidang perdagangan, disebutkan sampai dengan triwulan III di tahun yang sama yakni 2017, mengalami surplus Rp116,13 triliun, atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 100,56 triliun.

“Kinerja tersebut didukung dengan adanya 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sementara, untuk diketahui, data di Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, tertera Perkembangan Ekspor Impor Provinsi Jatim hingga Oktober 2017

Dengan abstraksi, nilai Ekspor Jatim pada Oktober 2017 mencapai USD 1,69 miliar atau turun 2,12 persen dibandingkan September 2017. Namun apabila dibandingkan dengan Oktober 2016 nilai ekspor pada bulan ini naik 17,23 persen. Nilai Impor Jatim pada Oktober 2017 mencapai USD 1,89 miliar atau naik 0,64 persen dibandingkan September 2017. Angka ini naik 30,92 persen dibandingkan dengan Oktober 2016.

Masih sesuai data di BPS jatim, tertera perekonomian Jatim di triwulan III tahun 2017, diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp520,6 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp381,2 triliun.

Selain itu, masih kata Pakde Karwo, ada faktor lain yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jatim yaitu daya saing yang unggul. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, disebutkan terdapat empat syarat dan telah dilakukan yaitu terjaganya stabilitas makro ekonomi, pemerintahan dan tata letak kelembagaan, keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja dan kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.

Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan Vokasional

Soekarwo “Triwulan III di tahun yang sama yakni 2017, mengalami surplus Rp116,13 triliun, atau meningkat dibandingkan Triwulan III tahun 2016, sebesar Rp100,56 triliun (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Pakde Karwo menambahkan guna meningkatkan daya saing industri, Pemerintah Provinsi Jatim akan terus menambah persentase pendidikan berbasis vokasional. Saat ini, rasio Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim perbandingannya yakni 35 persen : 65 persen, dan dalam proses menuju rasio ideal 30 persen untuk SMA dan 70 persen untuk SMK. Pihaknya berjanji akan terus menjaga keseimbangan itu dengan baik.

“Kami akan terus menindaklanjuti prosentase keberadaan SMK, meskipun dari 2600 SMK yang ada di Jatim baru 1100 yang terakreditasi A. Penambahan SMK ini nantinya diupayakan agar bisa mengisi kebutuhan SDM yang profesional di sektor industri khususnya bidang manufaktur,” terang Pakde Karwo.

Baca Juga: Perkuat Integritas, Jatim Siap Lawan Korupsi

Selain itu, untuk memenuhi standard kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan pasar industri, Pemerintah Provinsi Jatim juga mendirikan 270 SMK Mini atau Balai Latihan Kerja (BLK) Plus yang memberikan pendidikan selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai yang dibutuhkan pasar. Setelah enam bulan dididik, dan saat mereka keluar dengan membawa sertifikat berstandard internasional. Ijazah atau sertifikat itu bisa digunakan untuk melamar sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Terkait itu, berbagai upaya terus dilakukan guna menuju peningkatan kualitas SDM di Jatim. Salah satu di antaranya dengan menerapkan dual track strategy yang meliputi sektor formal dan strategi non formal.

Strategi formal tersebut diarahkan dengan meningkatkan kualitas lulusan SMK serta menambah muatan kurikulum yang diampu perguruan tinggi yang ada fakultas tekniknya. Sementara, strategi non formal diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil dan bersertifikat, dengan peningkatan sumber daya manusia melalui SMK mini dan melalui balai latihan kerja dengan target sebanyak 30.032 orang.

“Setidaknya Jatim bisa menyediakan 227.825 tenaga kerja yang memiliki sertifikat dan punya daya saing,” pungkas Soekarwo.

Kepala Daerah Harus Tegas Saat Penyusunan E-Budgeting

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo saat berbicara di Gedung Negara Grahadi meminta agar para kepala daerah harus tegas pada saat proses penyusunan e-budgeting. Sebelum disampaikan ke DPRD, e-budgeting harus benar-benar dicek dengan teliti.

Baca Juga: Selamat, Jatim Borong Penghargaan Dana Rakca

“Saat e-budgeting, para bupati harus mengecheck betul, sasarannya dimana. Penyusunan e-budgeting ini harus dipresentasikan sekda,” pinta Soekarwo di Pembukaan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/12/2017), malam.

Gubernur Jatim Soekarwo bersama Bupati Jember Faida (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Pakde Karwo menjelaskan, pada saat KUA-PPAS sudah ditentukan, akan terlihat program priotas. Sehingga jika ada yang aneh pada anggaran melalui e-budgeting tersebut bisa segera ditindak.

“Sebelum masuk DPRD harus dipresentasikan dulu kalau ada perubahan aneh jadi segera diketahui,” kata orang nomor satu di Jatim itu.

Lebih lanjut disampaikan, dengan menerapkan e-budgeting diharapkan bisa memperkecil adanya penyalahgunaan anggaran. Karena e-budgeting dilakukan by system bukan by person atau orang ke orang.

Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan agar para kepala daerah memperkuat integritas untuk melawan korupsi.

“Ini semua mengenai integritas. Kalau pungli di Jatim sudah diselesaikan dengan sistem. Dari segi sistem Teknologi Informasi, Provinsi Jatim sudah berjalan baik. Namun problemnya ada di integritas, jadi ini harus diperkuat,” tegasnya.

Kemudian menyangkut kebijakan penggunaan anggaran yang dinamis dari Kementerian Keuangan, Pakde Karwo juga meminta agar kepala daerah menyusun belanja tetap dengan mengambil anggaran PAD.

“Belanja tetap seperti bayar listrik, telepon, bayar pegawai dimasukkan di dana PAD saja,” imbuhnya.

Sementara, masih di acara itu Bupati Jember Faida mengatakan, hasil rekomendasi APKASI Jatim diminta Presiden RI. Harapannya forum itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here