Paket Pemerintah Menang di Paripurna, Belum Tentu di MK

0
266

Nusantara.news, Jakarta – Setelah ditunda sejak pukul 14.30 dan dimulai kembali pukul 20.30 WIB ternyata Rapat Paripurna ke-32 Masa Persidangan V Tahun 2017-2018 pada Kamis (20/7) yang membahas RUU Pemilu gagal menghasilkan keputusan secara musyawarah-mufakat. Namun, meskipun diwarnai aksi walk-out RUU Pemilu berhasil disahkan oleh Pimpinan Sidang pada Jumat (21/7) dini hari tadi.

Sebelum sidang diskorsing pada pukul 14.30 sudah muncul pandangan umum fraksi-fraksi tentang presidential threshold. Sikap PDI Perjuangan, PPP, Nasdem dan Hanura mendukung penuh ambang batas presiden 20 persen kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara. Fraksi Gerindra, Demokrat dan PKS menolak ambang batas. Sedangkan Partai Golkar, PKB dan PAN masih mengambang.

Saat Rapat Paripurna dibuka kembali pukul 20.30 WIB muncul perdebatan yang melahirkan interupsi. Paket sudah dikerucutkan dari 5 Paket yang ditawarkan Pansus tinggal 2 Paket, yaitu Paket A dan Paket B. Namun sebelumnya diambil voting apakah Rapat Paripurna diteruskan atau ditunda keesokan harinya (pada pleno hasil pemungutan suara terjadi salah tulis Senin, padahal mestinya Selasa} yang hasilnya dimenangkan oleh Rapat Paripurna diteruskan Malam Ini yang didukung oleh 322 suara melawan 216 suara.

Karena Rapat Paripurna tetap akan diteruskan, maka Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan walk-out, diikuti oleh Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS. Voting rapat diteruskan atau ditunda keesokan harinya sebenarnya sudah mencerminkan kekalahan pendukung Paket B.

Fadli Zon selaku pimpinan sidang yang ikut walk out menyerahkan palunya ke Ketua DPR Setyo Novanto yang tinggal didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Sedangkan Wakil Ketua DPR lainnya, Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat dan Taufik Kurniawan dari Fraksi PAN mengikuti keputusan fraksinya, ikut walk out dari persidangan.

Memang, apabila dipaksakan voting dapat dipastikan ke-4 Fraksi pemilih Paket B akan kalah Karena meskipun tingkat kehadiran ke-4 fraksi pendukung Paket B bertambah, namun tingkat kehadiran ke-6 fraksi lawannya juga bertambah. Secara keseluruhan, tingkat kehadiran anggota DPR di Rapat Paripurna yang saat menjelang dibuka pukul 11.00 siang hanya 385 anggota bertambah menjadi 535 anggota pada sore harinya.

Bahkan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masing-masing tampil dengan kekuatan penuh. PDI Perjuangan dengan jumlah anggota fraksi 109 orang hadir 107 orang. Begitu pun dengan Partai Gerindra dengan jumlah anggota fraksi 73 orang hadir 72 orang. Berikut daftar hadir yang dikirimkan seorang anggota DPR kepada nusantara.news :

Saat keluar dari ruangan, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra yang memilih opsi Paket B serempak menyanyikan Mars Gerindra, diikuti para kader Partai Gerindra yang memantau jalannya Rapat Paripurna dari Balkon. Mereka saling bersalaman saat bertemu di pintu keluar. “Perjuangan belum selesai, kawan. Masih berlanjut ke Mahkamah Konstitusi,” seru seseorang berseragam Partai Gerindra.

Sedangkan Fahri Hamzah yang mengaku memilih Paket B tetap mendampingi Setyo Novanto memimpin sidang. “Meskipun tadi sebetulnya sudah kuorum dihadiri 5 anggota, tapi secara etis harus ada minimal 2 pimpinan di depan,” ujar Fahri menjelaskan kenapa tidak walk-out mengikuti pemilih Paket B lainnya.

Akhirnya dengan menyisakan 322 suara dari ke-6 Fraksi yang masih bertahan di Paripurna, pada Kamis (20/7) malam, pimpinan Sidang Setyo Novanto mengesahkan RUU Pemilu dengan mengetuk palu tiga kali, setelah sebelumnya menanyakan ke peserta sidang,” Apakah Rancangan Undang-Undang Pemilu bisa disahkan menjadi Undang-Undang?”. Peserta sidang dari ke-6 Fraksi secara serentak menjawab setuju.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menjelaskan, proses pengambilan keputusan RUU Pemilu dalam Sidang Paripurna merupakan produk sah. PDI Perjuangan juga mempersilakan sejumlah fraksi yang memilih walk out untuk menggugat uji materi UU Pemilu yang bar uke Mahkamah Konstitusi.

“Tidak ada seorang pun atau lembaga pun kecuali MK yang berhak menafsirkan konstitusional atau tidak konstitusional mengenai produk UU. Semua yang kita putuskan dalam paripurna konstitusional. Yang melakukan walk out dapat mengajukan judicial review ke MK,” ujar Aria Bima kepada wartawan yang mengerumuninya.

Paket A yang diputuskan menjadi Undang-Undang meliputi : presidential threshold 20-25 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, dapil magnitude DPR 3-10, metode konversi suara sainte lague murni.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan akan mengajukan uji materi atas RUU Pemilu yang baru disahkan oleh DPR. Sebab baginya, dengan diberlakukannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak, adanya presidential threshold itu sudah melanggar konstitusi.

“Saya kira ini realitas demokrasi kita. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sikap dan pandangan itu satu hal yang biasa. Tetapi pada hal-hal yang banyak sudah dicapai oleh Pansus, lebih dari 500 pasal yang telah dicapai. Hanya tinggal dua saja, tapi yang dua itu sangat substansial, yaitu presidential threshold dan metode konversi suara,” ujar Fadli setelah walk out di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari.

Fadli mengatakan alasannya menolak menjadi bagian dari pengambilan keputusan karena menganggap presidential threshold melanggar konstitusi. Itu karena sudah dipakai pada Pemilihan Presiden 2014.

“Jadi kami bersama empat fraksi (PKS, Gerindra, Demokrat, dan PAN) menolak ikut menjadi bagian dari pengambilan keputusan terkait PT. Karena kami menganggap pelanggaran terhadap konstitusi kita, dan juga pelanggaran terhadap nalar karena PT yang dipakai yang sudah dipakai pada Pilpres 2014,” tandas Fadli.

Kini, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS siap-siap mendaftarkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang menyangkut pasal presidential threshold. Terlebih Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang juga politisi Partai Bulan Bintang (PBB) berpendapat presidential threshold 1 persen pun melanggar konstitusi.

Apakah ke-9 Hakim MK memiliki pandangan yang sama dengan Yusril? Artinya, partai-partai pemilih Paket A yang didukung oleh pemerintah boleh saja menang di Rapat Paripurna DPR, tapi belum tentu menang di Mahkamah Konstitusi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here